Gerindra dan PKS yang Kembali Tak Sejalan soal Wagub DKI...

Kompas.com - 30/11/2018, 07:32 WIB
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah berbulan-bulan menghadapi kebuntuan soal wakil gubernur DKI Jakarta, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) kini kembali mandek dan tak kunjung bekerja memilih calon.

Pada 5 November 2018 lalu, Gerindra DKI dan PKS DKI sebenarnya telah bertemu dan sepakat wagub DKI yang akan diajukan keduanya berasal dari PKS. Mereka juga sepakat menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan.

Sayangnya, setelah pertemuan itu, keduanya kembali mengambil sikap yang berlawan. Gerindra DKI menilai uji kepatutan dan kelayakan itu sebagai syarat wajib. Selain itu, Gerindra DKI bakal mengajukan kadernya jika calon dari PKS tak ada yang lolos.

Sementara PKS cenderung menolak adanya fit and proper test kendati telah setuju di awal.


Baca juga: PKS Ingin Samakan Persepsi Fit and Proper Test Cawagub DKI dengan Gerindra

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyatakan, tim tak ingin calon wagub DKI yang diajukan pihaknya gugur dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut.

"Bukan untuk seleksi dan kemudian ada istilah lulus dan tidak lulus," kata Suhaimi di DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11/2018).

Menurut Suhaimi, fit and proper test seharusnya diadakan untuk memperkenalkan calon wagub Jakarta dari kader PKS kepada Partai Gerindra. Pengenalan itu sudah cukup untuk mengakomodasi keinginan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI yang meminta pembentukan tim fit and proper test.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik menyayangkan dua nama kandidat yang dipilih PKS, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sudah dikirim ke Gerindra DKI, tetapi  akhirnya belum bisa diikutkan fit and proper test. Gerindra mempertanyakan komitmen PKS dalam pemilih wagub ini.

"Terus maunya sistem apa? Mau dua langsung? Wah enak, orang sudah sepakati proper test, calonnya juga dari dia (PKS), bukan dari saya," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/11/2018).

Baca juga: PKS Tak Ingin Fit and Proper Test Cawagub DKI Gugurkan Calonnya

Taufik kembali menegaskan, fit and proper test menjadi penting bagi Gerindra karena hal itu telah menjadi mekanisme internal partai.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menjelaskan, dalam proses pemilihan cawagub pada Pilkada DKI 2017 pun Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra juga menjalani fit and proper test sebelumnya akhirnya maju sebagai cawagub.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Megapolitan
Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Megapolitan
Kisah Penjaga Lintasan Kereta Tak Berpalang di Ancol, Lari-lari 500 Meter hingga Ribut dengan Pengendara 'Ngeyel'

Kisah Penjaga Lintasan Kereta Tak Berpalang di Ancol, Lari-lari 500 Meter hingga Ribut dengan Pengendara "Ngeyel"

Megapolitan
Untuk Pilkada Tangsel, Hanura Cari Kandidat yang Mau Dongkrak Kualitas SDM

Untuk Pilkada Tangsel, Hanura Cari Kandidat yang Mau Dongkrak Kualitas SDM

Megapolitan
Minta Pemulangan PMKS di Jakarta Digencarkan, Komisi E Soroti Pengemis Jutawan di Jaksel

Minta Pemulangan PMKS di Jakarta Digencarkan, Komisi E Soroti Pengemis Jutawan di Jaksel

Megapolitan
Kali Angke yang Sempit dan Penuh Sampah Jadi Kendala Tim SAR Cari Bocah yang Hanyut

Kali Angke yang Sempit dan Penuh Sampah Jadi Kendala Tim SAR Cari Bocah yang Hanyut

Megapolitan
Bocah yang Tenggelam di Kali Angke Ciputat Belum Ditemukan

Bocah yang Tenggelam di Kali Angke Ciputat Belum Ditemukan

Megapolitan
TPU Menteng Pulo 2 di Malam Hari, Jadi Tempat Kumpul Anak Muda hingga Narkoba

TPU Menteng Pulo 2 di Malam Hari, Jadi Tempat Kumpul Anak Muda hingga Narkoba

Megapolitan
Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Megapolitan
Viral Video Penumpang Merokok di KRL, PT KCI Sebut Itu Terjadi di Rute Tanah Abang-Rangkasbitung

Viral Video Penumpang Merokok di KRL, PT KCI Sebut Itu Terjadi di Rute Tanah Abang-Rangkasbitung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X