Beda Persepsi PKS dan Gerindra soal "Fit and Proper Test" Cawagub DKI

Kompas.com - 30/11/2018, 12:12 WIB
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kursi wakil gubernur DKI Jakarta masih kosong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019.

Partai pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) dan Partai Gerindra, belum juga menentukan dua nama kandidat wagub baru.

Kedua pihak baru menyepakati kursi wagub milik PKS. Mereka juga sepakat akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk memilih dua kandidat wagub.

Namun, persepsi kedua pihak soal fit and proper test rupanya berbeda.

Ketua Dewan Syariah PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, sejak awal, PKS DKI memahami fit and proper test sebagai perkenalan kandidat wagub yang diusulkan PKS kepada Gerindra, bukan untuk menyeleksi calon.

Baca juga: Surati Gerindra, PKS Beri 2 Nama Cawagub DKI yang Mereka Usung

Saat wacana fit and proper test muncul, lanjut Suhaimi, Gerindra menyebut hal itu sebagai obrolan internal antara kandidat wagub PKS dengan Gerindra DKI.

Oleh karenanya, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo saat itu langsung menyetujui rencana fit and proper test.

"Disampaikan waktu itu, orang kita ngobrol saja begitu, internal saja, makanya oleh Pak Syakir langsung sambut. Tapi kalau fit and proper sampai kepada pembatalan (cawagub), terus nanti kalau enggak lulus, ada yang maju lagi, ya itu agak berbeda persepsi," ujar Suhaimi, Rabu (28/11/2018).

Karena perbedaan persepsi itu, PKS DKI akhirnya mengundang Gerindra DKI bertemu pada 4 Desember 2018.

Pertemuan itu dilakukan untuk menyamakan persepsi pemilihan dua kandidat wagub DKI, termasuk mekanisme fit and proper test.

"Kami berharap setelah tanggal 4 itu banyak hal yang bisa di-clear-kan. Menyamakan persepsi, mengungkapkan unek-unek, menyampaikan saran dan kritik," kata Suhaimi.

Baca juga: PKS Tak Ingin Fit and Proper Test Cawagub DKI Gugurkan Calonnya

Kata Gerindra

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif mengakui, Ketua Gerindra DKI Mohamad Taufik pernah menyampaikan soal obrolan santai dalam fit and proper test. Namun, Syarif menyebut bukan berarti fit and proper test hanya berupa perkenalan dan obrolan.

"Pak Taufik waktu tanggal 5 November mengatakan ngobrol santai, perkenalan, saya enggak bantah ada pernyataan itu. Tapi, yang dimaksud fit proper itu enggak begitu juga," kata Syarif.

Fit and proper test, lanjut dia, harus digelar sebagaimana lazimnya tes tersebut. Ada kriteria dan bobot nilai yang harus dipenuhi kedua kandidat wagub yang nantinya akan dipilih oleh DPRD DKI Jakarta.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi menurut Gerindra di antaranya kapabel, menguasai persoalan Jakarta, memahami rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang mengandung visi-misi Anies-Sandiaga, hingga bisa mewakili semua golongan

"Calon itu harus memenuhi kriteria dulu," ucap Syarif.

Baca juga: Gerindra dan PKS yang Kembali Tak Sejalan soal Wagub DKI...

Jaminan Gerindra

Syarif memastikan, meskipun ada fit and proper test, Gerindra menjamin dua nama kandidat wagub itu tetap berasal dari PKS.

Namun, dua kandidat itu belum tentu yang sudah diusulkan PKS saat ini, yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

"Jangan khawatir, saya bilang pasti lolos, pasti bisa lolos calon PKS, tapi saya tidak mengatakan yang dua nama (Syaikhu dan Agung) ya," ujar Syarif.

Menurut Syarif, bisa jadi ada kader PKS lain yang lebih memenuhi kriteria untuk menjadi kandidat wagub selain Syaikhu dan Agung. Oleh karenanya, Gerindra meminta PKS mengusulkan lebih dari dua kadernya untuk mengikuti fit and proper test.

"Makanya kan Pak Taufik bilang, ya jangan terlalu parno begitu, ajukan lebih dari dua (nama kader)," tutur Syarif.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Megapolitan
Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Megapolitan
Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Megapolitan
Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Megapolitan
Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Megapolitan
Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

Megapolitan
Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

Megapolitan
Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

Megapolitan
Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

Megapolitan
Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

Megapolitan
Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Megapolitan
Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

Megapolitan
RS dan Pasar Jadi Lokasi Penularan Covid-19 Tertinggi di Jakarta

RS dan Pasar Jadi Lokasi Penularan Covid-19 Tertinggi di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X