Kompas.com - 30/11/2018, 17:27 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyerahkan berkas APBD DKI Jakarta sebesar Rp 89 triliun yang telah disetujui DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (30/11/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyerahkan berkas APBD DKI Jakarta sebesar Rp 89 triliun yang telah disetujui DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (30/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta akan membahas 18 rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) tahun 2019.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan mengatakan, ada 14 raperda yang diusulkan Pemprov DKI dan 4 raperda diusulkan DPRD DKI Jakarta.

Salah satu raperda yang diusulkan Pemprov DKI yakni raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil.

Baca juga: Januari 2019, DKI Mulai Bahas Raperda soal Reklamasi

Raperda itu terkait reklamasi Teluk Jakarta.

"Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, inisiatif eksekutif," ujar Sereida dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).

Selain itu, Pemprov DKI juga mengusulkan raperda tentang jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kritik Pemprov DKI, Taufik Tegaskan 2 Raperda Reklamasi Tak Bisa Digabung

Program pembentukan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 yang memuat 18 raperda telah disepakati dalam rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan komisi-komisi, pimpinan fraksi-fraksi, pimpinan Bapemperda, dan eksekutif pada 29 November 2018.

Adapun susunan program pembentukan peraturan daerah DKI Jakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut:

  1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI 2018 (diusulkan eksekutif)
  2. Raperda tentang Perubahan APBD DKI 2019 (diusulkan eksekutif)
  3. Raperda tentang APBD DKI 2020 (diusulkan eksekutif)
  4. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (diusulkan eksekutif)
  5. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (diusulkan eksekutif)
  6. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (diusulkan eksekutif)
  7. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (diusulkan eksekutif)
  8. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (diusulkan DPRD)
  9. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR (diusulkan DPRD)
  10. Raperda tentang Jalan Berbayar Elektronik (diusulkan eksekutif)
  11. Raperda tentang Pengelolaan Barang Daerah (diusulkan eksekutif)
  12. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (diusulkan eksekutif)
  13. Raperda tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (diusulkan eksekutif)
  14. Raperda tentang Perlindungan Disabilitas (diusulkan eksekutif)
  15. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (diusulkan eksekutif)
  16. Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah (diusulkan eksekutif)
  17. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (diusulkan DPRD)
  18. Raperda tentang Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah (diusulkan DPRD)

Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya sebelumnya mengatakan, pihaknya tengah menyusun raperda yang mengatur pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau reklamasi.

Raperda yang akan dibahas merupakan gabungan dari gabungan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKS Pantura), dan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah.

Baca juga: Dua Raperda Terkait Pesisir yang Ditarik dari DPRD DKI Akan Digabung Jadi Satu

Raperda itu memuat panduan pembangunan pulau reklamasi.

"Nanti jadi satu. Masih dibahas nama persisnya, tetapi sementara Raperda Tata Ruang Darat, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil," kata Marco, Selasa (27/11/2018).



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak Tidak Merembet ke Permukiman Warga

Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak Tidak Merembet ke Permukiman Warga

Megapolitan
Pemkot Tangerang: 7.625 Pemohon Insentif Start Up Rp 760.000 Lolos Verifikasi

Pemkot Tangerang: 7.625 Pemohon Insentif Start Up Rp 760.000 Lolos Verifikasi

Megapolitan
Pemkab Bekasi Terkendala Anggaran Keruk Sampah di Kali Cikarang

Pemkab Bekasi Terkendala Anggaran Keruk Sampah di Kali Cikarang

Megapolitan
Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO, Damkar Kesulitan Sumber Air

Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO, Damkar Kesulitan Sumber Air

Megapolitan
Kebakaran Pasar Swalayan di Cilandak KKO, Damkar Kerahkan 25 Mobil

Kebakaran Pasar Swalayan di Cilandak KKO, Damkar Kerahkan 25 Mobil

Megapolitan
Depok Dilanda Angin Puting Beliung, 622 Gardu PLN Gangguan, Listrik Padam Sejak Sore

Depok Dilanda Angin Puting Beliung, 622 Gardu PLN Gangguan, Listrik Padam Sejak Sore

Megapolitan
Perawatan Jaringan, Pelayanan Adminduk Kabupaten Bekasi Offline Sepekan Kedepan

Perawatan Jaringan, Pelayanan Adminduk Kabupaten Bekasi Offline Sepekan Kedepan

Megapolitan
Sudah Dua Jam, Pasar Swalayan di Cilandak KKO Masih Terbakar

Sudah Dua Jam, Pasar Swalayan di Cilandak KKO Masih Terbakar

Megapolitan
Selain Pasar Swalayan, Toko Parfum hingga Toko Handphone di Cilandak KKO Terbakar

Selain Pasar Swalayan, Toko Parfum hingga Toko Handphone di Cilandak KKO Terbakar

Megapolitan
Sejumlah Titik di Bintaro Gelap dan Rawan Pembegalan, Polisi Minta Penerangan Jalan Ditambah

Sejumlah Titik di Bintaro Gelap dan Rawan Pembegalan, Polisi Minta Penerangan Jalan Ditambah

Megapolitan
Pohon Tumbang di Stasiun Depok, Perjalanan KRL Terganggu

Pohon Tumbang di Stasiun Depok, Perjalanan KRL Terganggu

Megapolitan
UPDATE 21 September: Bertambah 20 Kasus Covid-19 di Tangsel

UPDATE 21 September: Bertambah 20 Kasus Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Pasar Swalayan Terbakar, Arus Lalu Lintas Jalan Cilandak KKO Lumpuh Total

Pasar Swalayan Terbakar, Arus Lalu Lintas Jalan Cilandak KKO Lumpuh Total

Megapolitan
Jambret Pesepeda di Taman Sari Sudah Enam Kali Beraksi

Jambret Pesepeda di Taman Sari Sudah Enam Kali Beraksi

Megapolitan
Terlibat Tawuran Antargeng, Tiga Remaja di Bekasi Diamankan Polisi

Terlibat Tawuran Antargeng, Tiga Remaja di Bekasi Diamankan Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.