Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengakuan PKL Puri Kencana soal Isu Pungli Rp 5 Juta buat Buka Lapak

Kompas.com - 03/12/2018, 15:49 WIB
Rima Wahyuningrum,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat dikumpulkan pada Senin (3/12/2018) dalam rangka menjawab adanya isu pungutan liar (pungli) untuk berdagang di sana sekaligus sosialisasi pengajuan lokasi sementara (loksem).

Mereka ikut duduk bersama dengan Camat Kembangan, Lurah Kembangan Selatan, dan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Jakarta Barat.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, seorang pedagang mi ayam bernama Sugianto mengaku mengeluarkan uang Rp 5 juta untuk bisa berdagang di sana.

Baca juga: Sri Mulyani: Bea Cukai dan Pajak Banyak Diterpa Hoaks Pungli

Pengakuan tersebut dicetuskan saat ditanyakan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Jakarta Barat Nuraeni Sylviana dan Camat Kembangan Agus Ramdani terkait adanya pungli kepada pedagang.

"Bayar Rp 5 juta, enggak?," tanya Agus.

"Kalau itu (Rp 5 juta) bayar," jawab Sugianto.

"Bilangnya buat keperluan apa?" tanya Sylvi.

"Bilangnya buat ganti gerobak," jawab Sugianto.

Namun, pembayaran tersebut tidak dialami oleh Bani, pedagang aneka minuman di sana. Bani mengaku, ia dan pedagang lainnya berswadaya untuk membangun lapak masing-masing.

Adapun uang yang disetorkan olehnya hanya Rp 5.000 rupiah untuk uang kebersihan per hari.

Baca juga: 2 Pegawai Kontrak PLN Anambas Terjaring OTT Tim Saber Pungli

"Tidak ada (pungli), kami di sini swadaya sendiri mendirikan tenda, gerobak jadi kami mandiri ke sini," kata Bani.

Pada kesempatan berbeda, Lurah Kembangan Selatan Matrullah mengatakan, pembayaran Rp 5 juta oleh Sugianto dilakukan kepada pedagang gerobak sebelumnya, atas nama Ati. Matrullah menegaskan tidak ada pungutan liar dengan angka senilai Rp 5 juta kepada para pedagang di sana.

"Gerobaknya Bu Ati itu dibeli sama dia, berikut perangkatnya, semuanya tuh Rp 5 juta bukan buat Rp 5 juta ke pengelola atau ke pengurus, bukan. Rupanya baru jelas ini, saya nanya seperti itu," kata Matrullah.

Baca juga: Banyak Keluhan Pungli, Biaya Pengurusan PTSL di DKI Akan Digratiskan

Meski demikian, PKL di sana tak memiliki izin untuk bisa berdagang walaupun berlokasi tepat bersebelahan dengan lokasi sementara (loksem) binaan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Jakarta Barat.

Mereka terdiri atas 15 pedagang yang menjajakan beragam dagangan seperti aneka minuman, es kelapa, mi ayam, bakso, soto, siomay dan lainnya.

Mereka merupakan pedagang pindahan dari penataan kawasan Sentra Primer Barat, Kembangan. Di antaranya dari Jalan Puri Ayu, Jalan Puri Harum, Jalan Puri Molek, dan Jalan Puri Elok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com