Jakpro Ajukan Tambahan Modal Jadi Rp 40 Triliun untuk Bangun Stadion hingga Kelola Pulau Reklamasi

Kompas.com - 06/12/2018, 06:10 WIB
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIDirektur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).
Penulis Nursita Sari
|

"Modal setor dimungkinkan sampai 4 kali yang disetorkan. Modal dasarnya bisa dijadikan Rp 40 triliun atau Rp 45 triliun," kata Dwi.

Kepala Badan Pembina BUMD DKI Yurianto menyampaikan hal serupa. PMD hingga Rp 40 triliun diperlukan mengingat Jakpro masih harus mengerjakan sejumlah penugasan dari Pemprov DKI.

"(Jakpro) masih ada tugas ke depan. Secara undang-undang korporasi, kita tidak menyalahi kalau sampai Rp 40 triliun. Ini masukan saja," ujar Yurianto.

Baca juga: Pengelolaan Pulau Reklamasi oleh Jakpro Dipertanyakan

Untuk bangun stadion hingga kelola pulau reklamasi

Dwi menjelaskan, Jakpro membutuhkan PMD cukup besar untuk mengerjakan tugas dari Pemprov DKI.

Pada 2019, Jakpro akan menerima PMD Rp 1,2 triliun. Dana itu akan digunakan untuk membangun stadion internasional di Taman BMW, revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), dan pengadaan lahan untuk rumah dengan down payment 0 rupiah.

Penugasan-penugasan itu akan dikerjakan dalam rentang waktu beberapa tahun. Dengan demikian, Jakpro akan kembali membutuhkan PMD pada tahun-tahun berikutnya.

"2020 dan 2021 itu stadion BMW tambahannya (PMD) aja mungkin Rp 4 triliun," tutur Dwi.

Selain itu, Jakpro juga membutuhkan PMD untuk membangun fase 2 light rail transit (LRT). Belum lagi PMD untuk melanjutkan revitalisasi TIM.

"Kalau rencana induk perkeretaapian selesai di 2019, di APBD-P 2019 kemungkinan kita akan masukan LRT fase 2. Itu mungkin hampir Rp 10 triliun sendiri untuk 1 trase lagi," ucap Dwi.

Kemudian, Jakpro juga ditugaskan untuk mengelola tanah di atas pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Dwi menyebut Jakpro juga membutuhkan PMD untuk hal itu.

"Belum nanti kalau kita mau B to B (business to business) untuk pengelolaan pulau reklamasi, mohon maaf, (maksudnya) pantai kita maju bersama," ujarnya.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Merry Hotma menyampaikan, usulan itu akan dibahas dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) bersama pimpinan DPRD DKI Jakarta pada Kamis (6/12/2018).

"Saya bicara dengan ketua DPRD, untuk penambahan PMD dari Rp 30 triliun menjadi Rp 40 triliun besok kita bahas di rapimgab," kata Merry.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Megapolitan
Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Megapolitan
Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Megapolitan
UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Megapolitan
Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Megapolitan
Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Megapolitan
Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Megapolitan
Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Megapolitan
Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Megapolitan
7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Megapolitan
Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Megapolitan
Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X