Perlu Kebijakan Kurangi Polusi Kendaraan untuk Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Kompas.com - 07/12/2018, 14:58 WIB
Ilustrasi polusi udara DragonImagesIlustrasi polusi udara
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Mudarisin mengatakan, perbaikan kualitas udara di Jakarta harus dibarengi dengan kebijakan yang berfungsi untuk mengurangi sumber polusi itu.

Salah satu sumber polusi yang membuat buruknya kualitas udara di Jakarta adalah kendaraan bermotor.

"Persoalannya, yang perlu ditekankan adalah sumber, mengurangi sumber pencemar. Sumber polusi udara ini kan kurang lebih 30 persen dari sumber bergerak, kendaraan bermotor," ujar Mudarisin saat dihubungi, Jumat (7/12/2018).

Tiap tahunnya, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta bertambah banyak. Hal tersebut tentu menjadi faktor penyumbang buruknya kualitas udara di Ibu Kota.

Baca juga: Tanggapan Anies Digugat soal Pencemaran Udara di Jakarta

Mudarisin berharap pemerintah pusat kembali membuat kebijakan untuk mengurangi sumber polusi di Jakarta.

"Kalau sekarang kan baru ada kebijakan terkait pajak (kendaraan) progresif, ganjil-genap, mungkin ada lagi kebijakan untuk mengurangi operasi kendaraan bermotor di Jakarta," kata dia.

Menurut Mudarisin, sebenarnya ada sejumlah kebijakan yang sudah diwacanakan untuk mengurangi sumber polusi dari kendaraan bermotor. Namun, kebijakan itu belum semuanya direalisasikan.

"Mengurangi emisi dari sumber bergerak kan waktu itu muncul ganjil-genap, dilaksanakan, pembatasan kendaraan berdasarkan umur, kemudian transportasi massal ditingkatkan sehingga orang beralih, kemudian uji emisi," ucap Mudarisin.

"Mungkin tahun produk kendaraan (pembatasan umur kendaraan) diangkat lagi, tahun-tahun lama udah enggak boleh beroperasi, kan pernah wacana itu muncul," lanjutnya.

Baca juga: Upaya Pemprov DKI Atasi Polusi Udara di Jakarta

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta berencana mengajukan gugatan warga negara atau citizen law suit (CLS) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain Jokowi dan Anies, mereka juga akan menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Para tokoh itu akan digugat karena dianggap lalai menangani polusi udara di Jakarta.

Kelompok Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta telah mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (5/12/2018) untuk menyerahkan notifikasi gugatan kepada Anies.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Hanya Mampu Awasi Ruang Publik, Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan di Rumah

Pemprov DKI Hanya Mampu Awasi Ruang Publik, Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan di Rumah

Megapolitan
Bunuh PSK yang Disewanya di Bekasi, Seorang Pria Ditangkap

Bunuh PSK yang Disewanya di Bekasi, Seorang Pria Ditangkap

Megapolitan
Libur Panjang, Penumpang Kereta Diimbau Rapid Test H-1 Keberangkatan

Libur Panjang, Penumpang Kereta Diimbau Rapid Test H-1 Keberangkatan

Megapolitan
Jelang Libur Panjang, Anies Imbau Warga Tak Copot Masker Saat Kumpul Keluarga

Jelang Libur Panjang, Anies Imbau Warga Tak Copot Masker Saat Kumpul Keluarga

Megapolitan
Pemkot Depok Akan Sediakan Lebih dari 1.600 Titik Wifi Gratis di Setiap RW untuk Belajar Online

Pemkot Depok Akan Sediakan Lebih dari 1.600 Titik Wifi Gratis di Setiap RW untuk Belajar Online

Megapolitan
2 Pencari Suaka Asal Afganistan Positif Covid-19, Puluhan WNA Lain Akan Dites Swab

2 Pencari Suaka Asal Afganistan Positif Covid-19, Puluhan WNA Lain Akan Dites Swab

Megapolitan
Diminta Bongkar Bangunan di Bantaran Kali Poncol, Warga Diberi Waktu hingga Minggu Kedua November

Diminta Bongkar Bangunan di Bantaran Kali Poncol, Warga Diberi Waktu hingga Minggu Kedua November

Megapolitan
2 Pencari Suaka Asal Afganistan Positif Covid-19, Kini Jalani Isolasi di Tangsel

2 Pencari Suaka Asal Afganistan Positif Covid-19, Kini Jalani Isolasi di Tangsel

Megapolitan
Ini Kronologi WN Ghana Ditusuk hingga Tewas di Apartemen Kawasan Kebon Jeruk

Ini Kronologi WN Ghana Ditusuk hingga Tewas di Apartemen Kawasan Kebon Jeruk

Megapolitan
Kebakaran di Belakang Senayan City, 25 Rumah Hangus Terbakar

Kebakaran di Belakang Senayan City, 25 Rumah Hangus Terbakar

Megapolitan
Kebakaran di Dekat Senayan City Hanguskan 25 Rumah dan Sejumlah Motor

Kebakaran di Dekat Senayan City Hanguskan 25 Rumah dan Sejumlah Motor

Megapolitan
Pemprov dan DPRD DKI Kembali Gelar Rapat KUPA-PPAS di Puncak, Hari Ini

Pemprov dan DPRD DKI Kembali Gelar Rapat KUPA-PPAS di Puncak, Hari Ini

Megapolitan
Terminal Kampung Rambutan Siap Hadapi Lonjakan Penumpang Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Terminal Kampung Rambutan Siap Hadapi Lonjakan Penumpang Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Megapolitan
WN Ghana Ditemukan Tewas Ditusuk di Apartemen Kawasan Kebon Jeruk, Polisi Buru Pelaku

WN Ghana Ditemukan Tewas Ditusuk di Apartemen Kawasan Kebon Jeruk, Polisi Buru Pelaku

Megapolitan
Pemkot Tangsel Belum Cabut Izin Operasi Tiga Griya Pijat di Bintaro yang Langgar PSBB

Pemkot Tangsel Belum Cabut Izin Operasi Tiga Griya Pijat di Bintaro yang Langgar PSBB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X