Bawaslu dan Dishub Copot Stiker Bergambar Paslon Capres di Angkot Tangsel

Kompas.com - 07/12/2018, 22:12 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tangerang Selatan (Tangsel), Muhamad Acep mengatakan, telah merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan Tangsel untuk mencopot  stiker gambar salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipasang di sejumlah angkot yang beroperasi di wilayah Tangsel, Jumat (7/12/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKetua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tangerang Selatan (Tangsel), Muhamad Acep mengatakan, telah merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan Tangsel untuk mencopot stiker gambar salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipasang di sejumlah angkot yang beroperasi di wilayah Tangsel, Jumat (7/12/2018).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tangerang Selatan (Tangsel), Muhamad Acep mengatakan, merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan Tangsel untuk mencopot stiker gambar salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipasang di sejumlah angkot yang beroperasi di wilayah Tangsel.

Acep mengatakan, stiker yang dipasang berjenis one way yang ditempel di kaca belakang mobil.

"Kami sudah tertibkan bersama Dishub (Tangsel). Kalau kemarin sih bilang yang punya angkot (yang pasang). Dia enggak mau menyebutkan itu dari tim relawan atau apa, enggak. Yang punya angkot aja," ujar Acep saat ditemui di Mapolres Tangsel, Jumat (7/12/2018).

Acep mengatakan, pemasangan stiker one way tidak dipermasalahkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun Peraturan Bawaslu. Namun, pemasangan stiker one way di angkot menyalahi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ditambah stiker tersebut berkonten kampanye sehingga Dishub Tangsel meminta rekomendasi dari Bawaslu DKI.

Para sopir mengaku pemasangan stiker diminta langsung oleh pemilik angkot. Bawaslu tidak memeriksa pemilik angkot karena pemasangan stiker melanggar UU Lalu Lintas, bukan aturan Pemilu.

"Kalau pengakuan kemarin yang kami tertibin, karena angkotnya yang punya angkot. Kenapa pasang karena yang punya angkotnya (yang) minta pasang," ujar Acep.

"Rekomendasi itu jangan diartikan kalau ada rekomendasi berarti ada pelanggaran," kata Acep.

Hingga awal Desember, Bawaslu Tangsel telah menerima 27 laporan dan temuan dugaan pelanggaran kampanye.

Laporan dan temuan tersebut berupaya pemasangan APK yang tidak sesuai tempat, perusakan APK, dan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak mengundurkan diri meski telah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Untuk kasus ASN telah dilaporkan ke pengawas ASN dan para calon telah resmi mundur dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Sekitar Setu Sawangan Manfaatkan Paku Air sebagai Pupuk

Warga Sekitar Setu Sawangan Manfaatkan Paku Air sebagai Pupuk

Megapolitan
Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Megapolitan
DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

Megapolitan
12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

Megapolitan
Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
 52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Megapolitan
Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Megapolitan
Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Megapolitan
Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Megapolitan
Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

BrandzView
Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Megapolitan
Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Megapolitan
Pascakebakaran SMK Yadika 6, Wali Kota Bekasi Akan Cek Gedung-gedung Tinggi

Pascakebakaran SMK Yadika 6, Wali Kota Bekasi Akan Cek Gedung-gedung Tinggi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X