KILAS METRO

Pemprov DKI Hapus Denda Penunggak Pajak

Kompas.com - 08/12/2018, 07:00 WIB
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berlakukan pemutihan pajak untuk tingkatkan realisasi penerimaan pajak daerah. Dok. Humas Pemerintah Provinsi DKI JakartaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berlakukan pemutihan pajak untuk tingkatkan realisasi penerimaan pajak daerah.

KOMPAS.com - Untuk mendongkrak realisasi penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berlakukan pemutihan pajak.

Pemutihan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda itu berlaku terhadap tiga jenis pajak daerah, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Periode penghapusan sanksi administrasi itu mulai dari Kamis (15/11/2018) hingga Sabtu (15/12/2018). Kebijakan ini dilakukan untuk menekan 4,7 juta kendaraan bermotor yang belum bayar pajak, nilanya sekitar Rp 1,8 triliun.

Selain itu kebijakan itu diambil agar masyarakat menggunakan kesempatan tersebut untuk segera membayar pajaknya.

Berdasarkan data Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, dari target pendapatan pajak Rp 38,12 triliun, baru tercapai Rp 33,9 triliun pada 29 November 2018. Artinya, penerimaan pajak baru 88,9 persen.

Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, pemutihan yang dilakukan pada akhir tahun 2018 adalah salah satu bentuk upaya Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan penerimaan PKB melalui pencairan piutang pajak daerah.

“Pemutihan pajak juga dilakukan untuk mengajak masyarakat agar taat dan patuh dalam pembayaran PKB. Dengan begitu, dapat diketahui data riil objek pajak sektor PKB,” kata Faisal dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Minggu (9/12/2018)

Tahap penindakan

Pemutihan pajak ini, lanjutnya, merupakan bentuk akhir dari tahun pembinaan dan sosialisasi kepatuhan perpajakan daerah di tahun 2018. Sebab, pada 2019, akan memasuki tahapan tahun penindakan dengan pelaksanaan penegakan hukum bersama instansi terkait.

“Jadi tahun depan, kami akan lakukan penindakan terhadap wajib pajak yang menunggak pajak,” ujarnya.

Kebijakan ini, tambahnya, telah dapat meningkatkan penerimaan PKB yang rata-rata per hari dari kendaraan bermotor belum daftar ulang (KDM-BDU).

Sebelumnya penerimaan mencapai Rp 2,2 miliar per hari dengan 1.700 unit kendaraan bermotor, sekarang menjadi Rp 3,6 miliar per hari dengan 2.600 unit.

“Khusus masyarakat yang sudah menikmati pemutihan tersebut, diharapkan dapat terus tertib membayar pajak untuk tahun-tahun selanjutnya,” imbau Faisal.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Underpass Ghandi Kemayoran Masih Banjir, Arus Lalu Lintas Dialihkan

Underpass Ghandi Kemayoran Masih Banjir, Arus Lalu Lintas Dialihkan

Megapolitan
Kabur ke Sumsel, Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan Sudah Ditangkap

Kabur ke Sumsel, Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan Sudah Ditangkap

Megapolitan
Di Balik Tegaknya Masjid Lautze, Ada Peran BJ Habibie...

Di Balik Tegaknya Masjid Lautze, Ada Peran BJ Habibie...

Megapolitan
Tradisi Bagi-bagi Angpau untuk Warga Kurang Mampu di Wihara Dharma Bhakti

Tradisi Bagi-bagi Angpau untuk Warga Kurang Mampu di Wihara Dharma Bhakti

Megapolitan
Sejak Pagi, Kelenteng Tertua di Tangerang Boen Tek Bio Dipadati Umat

Sejak Pagi, Kelenteng Tertua di Tangerang Boen Tek Bio Dipadati Umat

Megapolitan
Kisah Rumah Tua Pondok Cina, Jejak Etnis Tionghoa di Depok

Kisah Rumah Tua Pondok Cina, Jejak Etnis Tionghoa di Depok

Megapolitan
Ketika Masyarakat Tionghoa di Wihara Dharma Bakti Berdoa Lebih Lama pada Tahun Tikus Logam

Ketika Masyarakat Tionghoa di Wihara Dharma Bakti Berdoa Lebih Lama pada Tahun Tikus Logam

Megapolitan
Fakta tentang Virus Corona, Gejalanya Sangat Umum, Satu Orang Diduga Terinfeksi

Fakta tentang Virus Corona, Gejalanya Sangat Umum, Satu Orang Diduga Terinfeksi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Jakarta Banjir Lagi | Suspect Virus Corona di Jakarta Utara

[POPULER JABODETABEK] Jakarta Banjir Lagi | Suspect Virus Corona di Jakarta Utara

Megapolitan
Cerita Singkat tentang Masjid Lautze yang Dibangun oleh Warga Keturunan Tionghoa

Cerita Singkat tentang Masjid Lautze yang Dibangun oleh Warga Keturunan Tionghoa

Megapolitan
Revitalisasi Monas Terhambat Legalitas, Apa yang Dilakukan Pemprov DKI?

Revitalisasi Monas Terhambat Legalitas, Apa yang Dilakukan Pemprov DKI?

Megapolitan
Melihat Sembahyang Imlek di Wihara Dharma Bakti Petak Sembilan

Melihat Sembahyang Imlek di Wihara Dharma Bakti Petak Sembilan

Megapolitan
Ini Lokasi dan Rangkaian Acara Perayaan Imlek di Jakarta

Ini Lokasi dan Rangkaian Acara Perayaan Imlek di Jakarta

Megapolitan
Jejak Orang Tionghoa dalam Roti Gambang dan Es Teler

Jejak Orang Tionghoa dalam Roti Gambang dan Es Teler

Megapolitan
Asal-usul Jalan Perniagaan, Perkampungan Masyarakat Keturunan Tionghoa di Jakarta

Asal-usul Jalan Perniagaan, Perkampungan Masyarakat Keturunan Tionghoa di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X