KILAS METRO

Optimalisasi Penerimaan Pajak, BPRD DKI Terapkan Lima Langkah Ini

Kompas.com - 08/12/2018, 08:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama KPK melakukan penertiban reklame di Jakarta, Jumat (19/10/2018). Dok. Humas Pemerintah Provinsi DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama KPK melakukan penertiban reklame di Jakarta, Jumat (19/10/2018).


KOMPAS.com
- Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta melakukan lima langkah untuk mengoptimalisasikan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.

Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, langkah pertama adalah integrasi perizinan usaha dalam bentuk tax clearance. Ini bisa terjadi karena BPRD DKI bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI Jakarta.

"Tak cuma itu, kata Faisal, dilakukan juga online pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan Badan Pertanahan," kata  Faisal Syafruddin, beberapa waktu lalu, seperti keterangan tertulisnya Minggu (9/12/2018).

Langkah kedua, menurut Faisal, yakni BPRD Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani Rencana Aksi Optimalisasi Penerimaan Daerah bersama KPK pada 2017.


Untuk mewujudkan itu, BPRD DKI membangun sistem Fiscal Cadaster, yakni mencermati dan mendata aset-aset yang signifikan dimiliki wajib Pajak.

"Contohnya seperti jumlah kendaraan yang dimiliki, air Tanah dan sebagainya. Fiscal Cadaster juga dilaksanakan dengan Asian Development Bank (ADB)," ucap Faisal.

Langkah ketiga, lanjut Faisal, adalah melakukan pelayanan pajak berbasis informasi teknologi dengan penambahan kanal pembayaran pajak daerahkerjasama dengan perbankan.

Bank Indonesia (BI) mendukung langkah ini dengan mewajibkan setiap transaksi Electronic Data Capture (EDC) di toko/restoran/perparkiran besar, seperti kartu kredit untuk terhubung dengan BPRD. Dengan begini, pajaknya jadi terpantau secara real-time.

“Langkah keempat, kami melakukan penegakan hukum dengan melakukan penempelan plang dan stiker penunggak pajak," paparnya.

Menurut Faizal pihaknya menjalankan itu dengan melakukan razia bersama Dirlantas Polda Metro Jaya. BPRD DKI juga meminta pendampingan KPK untuk pemanggilan wajib pajak yang menunggak.

Langkah kelima, BPRD DKI Jakarta terus menerus melakukan sosialisasi kewajiban perpajakan di seluruh wilayah DKI Jakarta.

“Dengan semua langkah itu, telah mendorong penerimaan pajak daerah melebihi target hingga 103 persen di tahun 2017,” ungkapnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangan Jahil Beraksi Tiap Malam, Coret-coret Makam di TPU Menteng Pulo 2

Tangan Jahil Beraksi Tiap Malam, Coret-coret Makam di TPU Menteng Pulo 2

Megapolitan
Proyek Saluran Air Rusak Rumah Warga Cakung, Pemkot Minta Kontraktor Perbaiki

Proyek Saluran Air Rusak Rumah Warga Cakung, Pemkot Minta Kontraktor Perbaiki

Megapolitan
Cinta Mega Ingin Dewan Satukan Persepsi Sebelum Ungkap Anggaran, Pengamat: Paradigma Usang

Cinta Mega Ingin Dewan Satukan Persepsi Sebelum Ungkap Anggaran, Pengamat: Paradigma Usang

Megapolitan
Lantai 5 Mal Lokasari Plaza di Taman Sari Jakbar Terbakar

Lantai 5 Mal Lokasari Plaza di Taman Sari Jakbar Terbakar

Megapolitan
Warga Keluhkan Proyek Saluran Air di Cakung, Pemkot Salahkan Kontraktor

Warga Keluhkan Proyek Saluran Air di Cakung, Pemkot Salahkan Kontraktor

Megapolitan
Tanpa PSI, Komisi C DPRD DKI Gelar Konpers Bela Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar

Tanpa PSI, Komisi C DPRD DKI Gelar Konpers Bela Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar

Megapolitan
Seorang Pelajar Tewas dalam Laka Lantas Mobil Vs Sepeda Motor

Seorang Pelajar Tewas dalam Laka Lantas Mobil Vs Sepeda Motor

Megapolitan
Cara Mengganti E-KTP Setelah Pindah Domisili

Cara Mengganti E-KTP Setelah Pindah Domisili

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Berharap Tol Kunciran-Serpong Bisa Atasi Macet

Wali Kota Tangsel Berharap Tol Kunciran-Serpong Bisa Atasi Macet

Megapolitan
Masuk Musim Hujan, Pemkot Jakpus Pangkas 9.302 Pohon di 8 Kecamatan

Masuk Musim Hujan, Pemkot Jakpus Pangkas 9.302 Pohon di 8 Kecamatan

Megapolitan
Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Megapolitan
Dua Pria Bawa Samurai Rampok Minimarket di Batu Ceper

Dua Pria Bawa Samurai Rampok Minimarket di Batu Ceper

Megapolitan
Viral, Pemalakan Sopir Mobil Bongkar Muat Sembako dengan Karcis Parkir Berlogo Ormas

Viral, Pemalakan Sopir Mobil Bongkar Muat Sembako dengan Karcis Parkir Berlogo Ormas

Megapolitan
FITRA: Anggota DPRD Boleh Buka Anggaran, Itu Dokumen Publik

FITRA: Anggota DPRD Boleh Buka Anggaran, Itu Dokumen Publik

Megapolitan
Bercerita tentang Kota Tangerang dari Selembar Kain Mori

Bercerita tentang Kota Tangerang dari Selembar Kain Mori

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X