Kompas.com - 10/12/2018, 14:48 WIB
Aplikasi yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bisa digunakan untuk mengecek pajak kendaraan yang belum dilunasi wajib pajak. Kompas.com/RIMA WAHYUNINGRUMAplikasi yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bisa digunakan untuk mengecek pajak kendaraan yang belum dilunasi wajib pajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Barat mengejar para penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan menggunakan aplikasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Aplikasi itu dimiliki petugas BPRD dan bisa langsung mengakses halaman Pajak Kendaraan.

Kompas.com berkesempatan mengikuti kegiatan mencari kendaraan yang menunggak pajak di sebuah kompleks perumahan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Senin (10/11/2018) pukul 10.30 - 12.30 WIB.

Dalam menjalankan tugasnya, para petugas itu menyiapkan dua buah jenis imbauan. Pertama, brosur imbauan batas penghapusan administrasi pajak yang berakhir pada 15 Desember 2018. Di balik brosur ada imbauan untuk membayar pajak kendaraan kepada pemilik kendaraan yang diketahui telah menunggak bayar.

Baca juga: Gubernur DKI Berharap Tilang ETLE Tekan Penunggak Pajak Kendaraan

Kedua, surat pemberitahuan belum daftar ulang (BDU) untuk melakukan wajib pajak. Surat diberikan apabila bertemu langsung dengan pemilik kendaraan atau wajib pajak.

Selama berkeliling kompleks itu, kedua petugas yang diikuti Kompas.com mengecek nomor polisi kendaraan yang diparkir di halaman rumah dan pinggir jalan. Temuan pertama adalah sebuah Toyota Camry bernomor polisi B 1*** BAG.

Saat dihampiri, petugas disambut keluarga pemilik kendaraan atau wajib pajak. Kendaraan tersebut telah habis masa pajak pada 8 Agustus 2018 atau telah menunggak sekitar empat bulan.

Seorang perempuan dari pihak pemilik kendaraan mengatakan, mereka lupa membayar PKB.

"Oh iya (pajak) mobil ya, saya lupa. Terima kasih sudah diingatkan," kata perempuan itu. 

Ia diberitahu petugas terkait cara membayar pajak dan persyaratan yang harus dibawa. Petugas juga memberi tahu adanya penghapusan sanksi administrasi hingga tanggal 15 Desember 2018.

"Ibu nanti tinggal bawa semua persyaratannya dan datang ke kantor kami Jalan Daan Mogot, pembayarannya di lantai 5," kata seorang petugas. 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dicabuli Tetangga di Taman Sari, Anak Disabilitas Mengadu Sakit di Bagian Kelamin

Dicabuli Tetangga di Taman Sari, Anak Disabilitas Mengadu Sakit di Bagian Kelamin

Megapolitan
Pengunjung Pasar Jatinegara Masih Wajib Mengenakan Masker

Pengunjung Pasar Jatinegara Masih Wajib Mengenakan Masker

Megapolitan
Pria Tewas dengan Luka Sayatan di Cibitung Bekasi Diduga Korban Pembunuhan

Pria Tewas dengan Luka Sayatan di Cibitung Bekasi Diduga Korban Pembunuhan

Megapolitan
Ruang Komputer di SMK Nasional Depok Terbakar

Ruang Komputer di SMK Nasional Depok Terbakar

Megapolitan
Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel Disundut Rokok dan Ditusuk-tusuk Obeng

Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel Disundut Rokok dan Ditusuk-tusuk Obeng

Megapolitan
Kelurahan Sunter Agung Buka Posko Pendaftaran DTKS Tahap Dua

Kelurahan Sunter Agung Buka Posko Pendaftaran DTKS Tahap Dua

Megapolitan
Muri Beri Penghargaan Kebun Raya Bogor Tepat pada Hari Ultah Ke-205

Muri Beri Penghargaan Kebun Raya Bogor Tepat pada Hari Ultah Ke-205

Megapolitan
Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Jangan Sampai Jadi Euforia

Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Jangan Sampai Jadi Euforia

Megapolitan
Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Aturannya Membingungkan

Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Aturannya Membingungkan

Megapolitan
Disayangkan, Fraksi Demokrat-PPP Tak Ikut Interpelasi Wali Kota Depok Terkait KDS

Disayangkan, Fraksi Demokrat-PPP Tak Ikut Interpelasi Wali Kota Depok Terkait KDS

Megapolitan
Karyawan Perum Perhutani Tolak SK Menteri LHK, Berharap Hutan di Jawa Tak Dikelola Perorangan

Karyawan Perum Perhutani Tolak SK Menteri LHK, Berharap Hutan di Jawa Tak Dikelola Perorangan

Megapolitan
Cegah Penularan Hepatitis Akut Misterius, Ini Saran Dinkes DKI

Cegah Penularan Hepatitis Akut Misterius, Ini Saran Dinkes DKI

Megapolitan
Berlatih Budi Daya Anggur dan Melon demi Menambah Penghasilan...

Berlatih Budi Daya Anggur dan Melon demi Menambah Penghasilan...

Megapolitan
Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Warga: Belum Endemi tapi Prokes Dilonggarkan Sebebas Itu, Kontradiktif

Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Warga: Belum Endemi tapi Prokes Dilonggarkan Sebebas Itu, Kontradiktif

Megapolitan
Kasus Kekerasan Anak di Serpong Tangsel Terungkap Saat Ibu Korban Mengecek Ponsel Anaknya

Kasus Kekerasan Anak di Serpong Tangsel Terungkap Saat Ibu Korban Mengecek Ponsel Anaknya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.