DPRD DKI Minta Jakpro Hentikan Pembangunan Pusat Kuliner Pluit

Kompas.com - 12/12/2018, 20:58 WIB
Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengunjungi proyek pembangunan pusat kuliner yang berlokasi di Karang Indah, Pluit, Jakarta Utara pada Rabu (12/12/2018). DOK. DPRD DKI JAKARTASejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengunjungi proyek pembangunan pusat kuliner yang berlokasi di Karang Indah, Pluit, Jakarta Utara pada Rabu (12/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta mendesak PT Jakarta Propertindo ( Jakpro) menghentikan pembangunan pusat kuliner di Karang Indah, Pluit, Jakarta Utara.

Hal ini disampaikan seusai sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengunjungi proyek tersebut pada Rabu (12/12/2018).

Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta Veri Yonnevil mengatakan, proyek tersebut berdiri di zona hijau.

Baca juga: Polsek Ciracas Dirusak, DPRD DKI Desak Pemprov Tertibkan Parkir Liar


"Karena itu harus dihentikan, karena ini sudah menyalahi aturan," ujar Veri kepada wartawan, Rabu.

Apalagi, lanjut dia, DPRD belum pernah membahas Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) terkait perubahan peruntukan di atas lahan seluas kurang lebih empat hektar tersebut.

Ia menduga ada malaadministrasi dalam proses pemberian izin pembangunan pusat kuliner tersebut. 

Baca juga: DPRD DKI: Jangan Bebani Masyarakat dengan Kenaikan Pajak

"Yang jadi pertanyaan saya, siapa yang melakukan penekanan terhadap gubernur sehingga gubernur berani mengeluarkan izin terhadap jalur hijau ini," kata dia. 

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono menyampaikan kedatangan anggota dewan ke proyek tersebut bukan tanpa alasan.

Inspeksi tersebut bermula dari aduan warga ke DPRD DKI.

Baca juga: Ketika DPRD DKI Soroti Keuangan BUMD...

Ketika itu, warga dari tiga rukun warga (RW) mengeluhkan pelaksanaan pembangunan tanpa musyawarah.

"Kami saksikan ke lapangan, memang apa yang menjadi keluhan warga benar adanya," ujar Gembong.

Pembangunan proyek tersebut dikhwatirkan akan menimbulkan kesemrawutan. 

Baca juga: DPRD DKI Kritisi Program Rusunami DP Rp 0

Pemprov DKI Jakarta diminta meninjau ulang perubahan rencana pemanfaatan lahan dari RTH ke pusat kuliner. Sebab, ada ruang warga yang dikorbankan untuk usaha komersil.

"Peruntukan untuk taman kenapa diberikan izin untuk bangunan," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Jadi Sorotan, PKL di Depan Pos Damkar Tanah Abang Ditertibkan

Setelah Jadi Sorotan, PKL di Depan Pos Damkar Tanah Abang Ditertibkan

Megapolitan
Subsidi Dipangkas, Dirut MRT Akan Gencarkan Bisnis Non-Tiket Kereta

Subsidi Dipangkas, Dirut MRT Akan Gencarkan Bisnis Non-Tiket Kereta

Megapolitan
5 Fakta Tuduhan Politikus PDI-P terhadap Politikus PSI soal Penyebaran Materi Rapat

5 Fakta Tuduhan Politikus PDI-P terhadap Politikus PSI soal Penyebaran Materi Rapat

Megapolitan
BMKG: Mayoritas Wilayah Jabodetabek Berawan Hari Ini

BMKG: Mayoritas Wilayah Jabodetabek Berawan Hari Ini

Megapolitan
Keberangkatan KRL Rute Bekasi Ditambah Lagi Setelah Perubahan Jadwal Bikin Penumpang Menumpuk di Stasiun

Keberangkatan KRL Rute Bekasi Ditambah Lagi Setelah Perubahan Jadwal Bikin Penumpang Menumpuk di Stasiun

Megapolitan
Tunggak Pajak 4 Tahun, Mobil Bergambar Macan Juga Kelabui Petugas dengan Pelat Nomor Palsu

Tunggak Pajak 4 Tahun, Mobil Bergambar Macan Juga Kelabui Petugas dengan Pelat Nomor Palsu

Megapolitan
Sumber Api yang Bakar 4 Lantai di Mal Lokasari Berasal dari Bekas Diskotek Miles

Sumber Api yang Bakar 4 Lantai di Mal Lokasari Berasal dari Bekas Diskotek Miles

Megapolitan
Masih Ada 168 Mobil Mewah Lagi yang Belum Bayar Pajak di Jakarta Utara

Masih Ada 168 Mobil Mewah Lagi yang Belum Bayar Pajak di Jakarta Utara

Megapolitan
Setelah Putri Ma'ruf Amin, Benyamin Juga Kembalikan Formulir Penjaringan ke Hanura

Setelah Putri Ma'ruf Amin, Benyamin Juga Kembalikan Formulir Penjaringan ke Hanura

Megapolitan
Kesadaran PNS Jakarta Timur Dinilai Masih Kurang soal Larangan Bawa Kendaraan Tiap Jumat Pekan Pertama

Kesadaran PNS Jakarta Timur Dinilai Masih Kurang soal Larangan Bawa Kendaraan Tiap Jumat Pekan Pertama

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

Komisi B DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

Megapolitan
Malam Ini hingga Besok, Wilayah Kalideres dan Pegadungan Alami Gangguan Suplai Air

Malam Ini hingga Besok, Wilayah Kalideres dan Pegadungan Alami Gangguan Suplai Air

Megapolitan
19 Mobil Mewah di Apartemen Regata Dipasangi Stiker Belum Bayar Pajak

19 Mobil Mewah di Apartemen Regata Dipasangi Stiker Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Ruang UKM di Universitas Pancasila Masih Digunakan Pascapenggerebekan

Ruang UKM di Universitas Pancasila Masih Digunakan Pascapenggerebekan

Megapolitan
Tol Serpong-Cinere Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan, Airin: Semoga Tercapai Target

Tol Serpong-Cinere Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan, Airin: Semoga Tercapai Target

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X