KILAS METRO

Jakarta Satu, Upaya Pemprov DKI Jakarta Cegah Korupsi

Kompas.com - 13/12/2018, 10:03 WIB
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, saat peluncuran program Jakarta Satu di Balai Kota, beberapa waktu lalu Dok. Humas Pemprov DKI JakartaGubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, saat peluncuran program Jakarta Satu di Balai Kota, beberapa waktu lalu

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebagai upaya untuk mencegah tindakan korupsi, Pemerintah Provinsi (Pemrpov) DKI Jakarta menerapkan program Jakarta Satu yang mulai diterapkan sejak Januari 2018.

Jakarta Satu merupakan program yang mengintegrasikan semua data terkait pemerintahan dalam satu acuan dan peta yang sama. Data tersebut akan terus diperbaharui, sehingga akan mudah mengidentifikasi apabila terjadi keanehan yang berpotensi korupsi.

Menurut Ketua Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Jakarta Bambang Widjajanto, tanpa acuan data dan peta yang sama, Pemprov DKI Jakarta sulit untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian bisa terjadi potensi kebocoran keuangan negara di berbagai sektor.

“Dengan sistem pengawasan terintegrasi melalui wujud Jakarta Satu, tidak hanya kebocoran keuangan negara yang berpotensi korupsi dapat dicegah. Melainkan pemborosan dan inefisiensi anggaran daerah dapat dikurangi,” kata Bambang.

Lebih lanjut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania menerangkan, ada lima hal yang terintegrasi lewat program Jakarta Satu.

Pertama, peta dasar dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Kedua, data pajak dan retribusi dari Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, data air tanah dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Keempat, data aset pemerintah daerah dari Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kelima, data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta mempunyai sumber informasi berbasis geospasial sebagai dasar pengambilan kebijakan. Baik parsial maupun terintegrasi oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta.

“Contohnya, kalau kita mau tahu, misalnya di daerah Menteng, apakah masih ada lahan untuk pembangunan, akses terkait lahan hijau itu peruntukannya untuk perumahan atau perkantoran, harga tanah berapa, itu semua sudah keluar datanya di situ melalui basis geospasial itu,” terang Atika.

Menurut dia, Jakarta Satu merupakan awal dari perubahan besar di Jakarta. Terdapat tiga langkah perubahan yang dapat dilakukan melalui program tersebut.

Langkah pertama adalah optimalisasi dan maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta. Kenaikan PAD, menurut Atika, akan memungkinkan Pemerintah DKI Jakarta memiliki ruang fiskal yang memadai untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Kedua, melakukan pencegahan kebocoran dan potensi korupsi. Ketiga, melakukan transformasi kebijakan menjadi lebih berpihak kepada rakyat dengan memperbanyak subsidi dan kemudahan terutama bagi warga miskin dan mereka yang terpinggirkan,” terangnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 31 Mei: Bertambah 119, Kasus Covid-19 di Jakarta Jadi 7.272 Pasien

UPDATE 31 Mei: Bertambah 119, Kasus Covid-19 di Jakarta Jadi 7.272 Pasien

Megapolitan
Pengendara Tak Punya SIKM, 10.863 Kendaraan Dilarang Keluar dan Masuk Jakarta

Pengendara Tak Punya SIKM, 10.863 Kendaraan Dilarang Keluar dan Masuk Jakarta

Megapolitan
Penghentian Layanan Bus AKAP di Terminal Jabodetabek Diperpanjang hingga 7 Juni

Penghentian Layanan Bus AKAP di Terminal Jabodetabek Diperpanjang hingga 7 Juni

Megapolitan
Belasan Pengunjung Pasar Ikan Hias Jatinegara Dihukum Menyapu Trotoar

Belasan Pengunjung Pasar Ikan Hias Jatinegara Dihukum Menyapu Trotoar

Megapolitan
Ada Pembongkaran JPO di Ruas Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Akan Dibuka Tutup

Ada Pembongkaran JPO di Ruas Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Akan Dibuka Tutup

Megapolitan
1.110 Calon Penumpang Ditolak Saat Hendak Keluar Kota Menggunakan Kereta Luar Biasa

1.110 Calon Penumpang Ditolak Saat Hendak Keluar Kota Menggunakan Kereta Luar Biasa

Megapolitan
Sejumlah Hal yang Dapat Diterapkan Pejalan Kaki Saat New Normal

Sejumlah Hal yang Dapat Diterapkan Pejalan Kaki Saat New Normal

Megapolitan
Ini Daftar 15 Rute BRT yang Dioperasikan Transjakarta Sejak 30 Mei

Ini Daftar 15 Rute BRT yang Dioperasikan Transjakarta Sejak 30 Mei

Megapolitan
DKI Jakarta masih Terapkan PSBB, Transjakarta Hanya Operasikan 15 Rute BRT

DKI Jakarta masih Terapkan PSBB, Transjakarta Hanya Operasikan 15 Rute BRT

Megapolitan
PT KAI Perpanjang Operasional Kereta Luar Biasa hingga 7 Juni

PT KAI Perpanjang Operasional Kereta Luar Biasa hingga 7 Juni

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Buat Jalur Jaga Jarak di Trotoar dan Halte

Pemprov DKI Diminta Buat Jalur Jaga Jarak di Trotoar dan Halte

Megapolitan
Jelang New Normal, Banyak Warga Mulai Berolahraga di Bundaran HI

Jelang New Normal, Banyak Warga Mulai Berolahraga di Bundaran HI

Megapolitan
Masih Terjadi Lonjakan PDP dan ODP Selama Dua Bulan Terakhir di Jakarta

Masih Terjadi Lonjakan PDP dan ODP Selama Dua Bulan Terakhir di Jakarta

Megapolitan
Kilas Balik: Yang Terjadi di DKI Setelah Kasus Pertama Covid-19 Diumumkan...

Kilas Balik: Yang Terjadi di DKI Setelah Kasus Pertama Covid-19 Diumumkan...

Megapolitan
Mingggu Pagi, Pemprov DKI Disinfeksi Puluhan Ruas Jalan untuk Cegah Covid-19

Mingggu Pagi, Pemprov DKI Disinfeksi Puluhan Ruas Jalan untuk Cegah Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X