2017, Indeks Demokrasi di Jakarta Tertinggi Se-Indonesia

Kompas.com - 13/12/2018, 12:43 WIB
Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan karena memiliki nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi se-Indonesia pada 2017. Penghargaan untuk Jakarta diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung juga menerima penghargaan serupa. Penghargaan diberikan oleh Menko Polhukam Wiranto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (13/12/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIProvinsi DKI Jakarta menerima penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan karena memiliki nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi se-Indonesia pada 2017. Penghargaan untuk Jakarta diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung juga menerima penghargaan serupa. Penghargaan diberikan oleh Menko Polhukam Wiranto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (13/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jakarta menempati peringkat tertinggi se-Indonesia untuk tahun 2017. Hal itu didasarkan pada data Badan Pusat Statistik ( BPS) yang diolah tahun 2018.

Nilai indeks demokrasi didasarkan pada tiga aspek, yakni indeks kebebasan sipil, indeks hak politik, dan indeks lembaga-lembaga demokrasi.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, ada empat provinsi yang memiliki indeks demokrasi berkategori baik pada 2017. Nilai indeks demokrasi keempat provinsi itu di atas 80.

"Posisi pertama diduduki DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung," ujar Suhariyanto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (13/12/2018).

Baca juga: Akademisi: Kalau Budaya Demokrasi Tak Dewasa, Penggunaan Internet Juga Tak akan Dewasa

Sementara itu, Suhariyanto menyebut indeks demokrasi di provinsi-provinsi lainnya berada pada kategori sedang. Tidak ada provinsi yang nilai indeks demokrasinya buruk.

"Dari 34 provinsi, tidak ada yang nilainya di bawah 60. Dengan kata lain, tidak ada provinsi yang IDI-nya buruk," kata Suhariyanto.

Dengan nilai indeks demokrasi tertinggi, Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Menko Polhukam Wiranto menyerahkan penghargaan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara launching buku IDI 2017 dan pemberian penghargaan IDI 2017.

Selain DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung juga menerima penghargaan serupa.

Gubernur Anies berterima kasih atas penghargaan tersebut. Dia menyampaikan, nilai indeks kebebasan sipil di Jakarta yakni 87,73, indeks hak politik 80,06, dan indeks lembaga-lembaga demokrasi sebesar 87,12.

Baca juga: Kontemplasi Demokrasi

"Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia di antara semua provinsi yang ada. Ini menunjukkan adanya kematangan dari masyarakat Ibu Kota di dalam berdemokrasi," ujar Anies.

Kematangan demokrasi masyarakat Jakarta, kata Anies, diharapkan menjadi modal untuk melakukan konsolidasi demokrasi di seluruh Indonesia.

"Bila di Ibu Kota ada kematangan di dalam berdemokrasi, di dalam menjalankan hak-hak dasar, maka implikasinya bisa ke banyak tempat," ucapnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang New Normal, Fasilitas Halte dan Stasiun Harus Mendukung Protokol Kesehatan

Jelang New Normal, Fasilitas Halte dan Stasiun Harus Mendukung Protokol Kesehatan

Megapolitan
Jelang New Normal, Ada Opsi Meniadakan Lantai Dansa di Diskotek

Jelang New Normal, Ada Opsi Meniadakan Lantai Dansa di Diskotek

Megapolitan
Demi Pikat Pengunjung, Lahan Parkir District 1 Meikarta Dijadikan seperti Teater Drive In

Demi Pikat Pengunjung, Lahan Parkir District 1 Meikarta Dijadikan seperti Teater Drive In

Megapolitan
Hasil Tes Swab Negatif, Belasan Warga Tambora Masih Isolasi Mandiri di Mushala

Hasil Tes Swab Negatif, Belasan Warga Tambora Masih Isolasi Mandiri di Mushala

Megapolitan
PSBB Jakarta Akan Diubah Jadi PSBL, Karantina Lokal di RW Zona Merah

PSBB Jakarta Akan Diubah Jadi PSBL, Karantina Lokal di RW Zona Merah

Megapolitan
Pelanggar PSBB Dihukum Bersihkan Rumput dan Sampah di Jalan Basuki Rachmat

Pelanggar PSBB Dihukum Bersihkan Rumput dan Sampah di Jalan Basuki Rachmat

Megapolitan
150 Pedagang Pasar Serdang Jalani Rapid Test Setelah 1 Orang Positif Covid-19

150 Pedagang Pasar Serdang Jalani Rapid Test Setelah 1 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Cegah Kepadatan di Transportasi Umum saat New Normal, MTI Minta Aktivitas Perkantoran Diatur

Cegah Kepadatan di Transportasi Umum saat New Normal, MTI Minta Aktivitas Perkantoran Diatur

Megapolitan
Tempat Wisata dan Hiburan Outdoor Akan Dibuka Lebih Dulu Saat New Normal

Tempat Wisata dan Hiburan Outdoor Akan Dibuka Lebih Dulu Saat New Normal

Megapolitan
SIM Mati Periode 17 Maret-29 Juni, Polisi: Tidak Akan Ditilang

SIM Mati Periode 17 Maret-29 Juni, Polisi: Tidak Akan Ditilang

Megapolitan
Depok Siap-siap PSBB Lokal, Identifikasi 31 RW Zona Merah

Depok Siap-siap PSBB Lokal, Identifikasi 31 RW Zona Merah

Megapolitan
Orangtua di Bekasi Cemas dengan Rencana Siswa Kembali Belajar di Sekolah

Orangtua di Bekasi Cemas dengan Rencana Siswa Kembali Belajar di Sekolah

Megapolitan
PSBB Tangsel Diperpanjang, Tempat Ibadah Dibuka Kembali dan Restoran Boleh Layani Makan di Tempat

PSBB Tangsel Diperpanjang, Tempat Ibadah Dibuka Kembali dan Restoran Boleh Layani Makan di Tempat

Megapolitan
Coba Lewat Jalur Tikus, 13 Mobil Travel Ilegal Terjaring Polisi di Depok

Coba Lewat Jalur Tikus, 13 Mobil Travel Ilegal Terjaring Polisi di Depok

Megapolitan
55,5 Persen Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Telah Sembuh

55,5 Persen Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Telah Sembuh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X