2017, Indeks Demokrasi di Jakarta Tertinggi Se-Indonesia

Kompas.com - 13/12/2018, 12:43 WIB
Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan karena memiliki nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi se-Indonesia pada 2017. Penghargaan untuk Jakarta diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung juga menerima penghargaan serupa. Penghargaan diberikan oleh Menko Polhukam Wiranto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (13/12/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIProvinsi DKI Jakarta menerima penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan karena memiliki nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi se-Indonesia pada 2017. Penghargaan untuk Jakarta diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung juga menerima penghargaan serupa. Penghargaan diberikan oleh Menko Polhukam Wiranto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (13/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jakarta menempati peringkat tertinggi se-Indonesia untuk tahun 2017. Hal itu didasarkan pada data Badan Pusat Statistik ( BPS) yang diolah tahun 2018.

Nilai indeks demokrasi didasarkan pada tiga aspek, yakni indeks kebebasan sipil, indeks hak politik, dan indeks lembaga-lembaga demokrasi.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, ada empat provinsi yang memiliki indeks demokrasi berkategori baik pada 2017. Nilai indeks demokrasi keempat provinsi itu di atas 80.

"Posisi pertama diduduki DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung," ujar Suhariyanto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (13/12/2018).

Baca juga: Akademisi: Kalau Budaya Demokrasi Tak Dewasa, Penggunaan Internet Juga Tak akan Dewasa

Sementara itu, Suhariyanto menyebut indeks demokrasi di provinsi-provinsi lainnya berada pada kategori sedang. Tidak ada provinsi yang nilai indeks demokrasinya buruk.

"Dari 34 provinsi, tidak ada yang nilainya di bawah 60. Dengan kata lain, tidak ada provinsi yang IDI-nya buruk," kata Suhariyanto.

Dengan nilai indeks demokrasi tertinggi, Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Menko Polhukam Wiranto menyerahkan penghargaan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara launching buku IDI 2017 dan pemberian penghargaan IDI 2017.

Selain DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung juga menerima penghargaan serupa.

Gubernur Anies berterima kasih atas penghargaan tersebut. Dia menyampaikan, nilai indeks kebebasan sipil di Jakarta yakni 87,73, indeks hak politik 80,06, dan indeks lembaga-lembaga demokrasi sebesar 87,12.

Baca juga: Kontemplasi Demokrasi

"Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia di antara semua provinsi yang ada. Ini menunjukkan adanya kematangan dari masyarakat Ibu Kota di dalam berdemokrasi," ujar Anies.

Kematangan demokrasi masyarakat Jakarta, kata Anies, diharapkan menjadi modal untuk melakukan konsolidasi demokrasi di seluruh Indonesia.

"Bila di Ibu Kota ada kematangan di dalam berdemokrasi, di dalam menjalankan hak-hak dasar, maka implikasinya bisa ke banyak tempat," ucapnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Megapolitan
Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Megapolitan
Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Megapolitan
UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

Megapolitan
Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Megapolitan
FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Megapolitan
Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Megapolitan
Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Megapolitan
Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Megapolitan
Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Megapolitan
350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X