Kompas.com - 17/12/2018, 12:52 WIB
Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.comReklamasi teluk Jakarta di pesisir pantai utara Jakarta telah dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. Keputusan reklamasi teluk Jakarta tertuang pada Keputusan Presiden Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Keppres Nomor 52 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, selanjutnya disebut Reklamasi Pantura, adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Jakarta.

Tanggung jawab reklamasi dibebankan kepada kepala daerah, yakni gubernur DKI Jakarta. Saat itu, tujuan reklamasi teluk Jakarta adalah untuk mengembangkan kawasan pantura. 

Kendati demikian, keputusan pembangunan pulau reklamasi ditentang Kementerian Lingkungan Hidup. Catatan Kementerian Lingkungan Hidup yang dikutip dari situs webresmi kementerian, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tanggal 19 Februari 2003 Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta.

Baca juga: Jakpro Ajukan Tambahan Modal Jadi Rp 40 Triliun untuk Bangun Stadion hingga Kelola Pulau Reklamasi

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) terhadap rencana Reklamasi Pantura Jakarta. Amdal adalah suatu kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Presiden Soeharto. Gambar diambil pada 15 Januari 1998.KOMPAS/JB SURATNO Presiden Soeharto. Gambar diambil pada 15 Januari 1998.

Hasil studi itu menunjukkan bahwa pembangunan reklamasi Teluk Jakarta akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan, antara lain kontribusi terhadap intensitas dan luas genangan banjir di Jakarta, kerusakan ekosistem laut akibat pengambilan bahan urukan sebanyak 33 juta meter kubik yang saat ini belum jelas lokasi pengambilan dan transportasinya, dan gangguan terhadap operasional PLTU/PLTGU Muara Karang yang menyuplai kebutuhan listrik Jakarta, di antaranya kawasan Istana Negara, Jalan Jenderal Sudirman, Monas, dan Bandara Soekarno Hatta.

Era SBY, Fauzi Bowo, dan Ahok

Walaupun ditentang sejumlah pihak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dahulu akhirnya menyetujui dilanjutkannya pembangunan proyek reklamasi. Catatan Kompas.com tahun 2013, SBY mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang ditandatangani pada 5 Desember 2012.

Saat itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta pada September 2012 untuk mengembangkan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta, sebulan sebelum ia lengser. Namun, keputusan itu tidak pernah lahir. 

Salah satu anggota pansus saat itu, Bestari Barus, menilai, izin tersebut memang tidak bisa diterbitkan. Sebab, seorang kepala daerah tidak bisa menerbitkan izin yang berlaku jangka panjang jika masa jabatannya hanya tersisa enam bulan.

Selanjutnya, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Gubernur Joko Widodo mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi untuk Pulau G (Pluit City).

Baca juga: Januari 2019, DKI Mulai Bahas Raperda soal Reklamasi

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Ada Penggumpalan Darah pada Kasus Pria Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Ada Penggumpalan Darah pada Kasus Pria Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Megapolitan
Ziarah Dilarang Mulai 12-16 Mei 2021, TPU Selapajang di Kota Tangerang Ditutup

Ziarah Dilarang Mulai 12-16 Mei 2021, TPU Selapajang di Kota Tangerang Ditutup

Megapolitan
Ini Jam Operasional Transportasi Umum di Jakarta pada 12-16 Mei 2021

Ini Jam Operasional Transportasi Umum di Jakarta pada 12-16 Mei 2021

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Ditutup Seminggu, Anies: Kan Pedagang Juga Lebaran

Pasar Tanah Abang Ditutup Seminggu, Anies: Kan Pedagang Juga Lebaran

Megapolitan
Takbir Keliling Dilarang, Akan Ada Filterisasi di Sudirman-Thamrin Mulai 18.00 WIB

Takbir Keliling Dilarang, Akan Ada Filterisasi di Sudirman-Thamrin Mulai 18.00 WIB

Megapolitan
Masjid Agung Al-Ittihad di Kota Tangerang, Pernah Jadi Penjara Tapol Jepang

Masjid Agung Al-Ittihad di Kota Tangerang, Pernah Jadi Penjara Tapol Jepang

Megapolitan
Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjut 19 Mei, Akan Hadirkan Saksi Meringankan dan Saksi Ahli

Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjut 19 Mei, Akan Hadirkan Saksi Meringankan dan Saksi Ahli

Megapolitan
Mau Mudik Lewat Depok, 824 Kendaraan Diputar Balik Polisi

Mau Mudik Lewat Depok, 824 Kendaraan Diputar Balik Polisi

Megapolitan
Stok Pangan di Tangsel Aman Jelang Lebaran meski Harga Naik

Stok Pangan di Tangsel Aman Jelang Lebaran meski Harga Naik

Megapolitan
1,2 Juta Warga Tinggalkan Jakarta, Polda Metro Jaya Siapkan Swab Antigen Mobile untuk Arus Balik

1,2 Juta Warga Tinggalkan Jakarta, Polda Metro Jaya Siapkan Swab Antigen Mobile untuk Arus Balik

Megapolitan
Terserang Stroke, Seorang Ibu di Cilandak Teriak Minta Tolong Selam 3 Jam

Terserang Stroke, Seorang Ibu di Cilandak Teriak Minta Tolong Selam 3 Jam

Megapolitan
Gara-gara Kasus Dugaan Pengeroyokan TNI-Polri, Obama Cafe Ditutup

Gara-gara Kasus Dugaan Pengeroyokan TNI-Polri, Obama Cafe Ditutup

Megapolitan
John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

Megapolitan
Pemkot Tangsel Minta Warga Tidak Gelar Halalbihalal

Pemkot Tangsel Minta Warga Tidak Gelar Halalbihalal

Megapolitan
Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Dibuka untuk Shalat Id dengan Kapasitas 50 Persen

Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Dibuka untuk Shalat Id dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X