DKI Perpanjang Penghapusan Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember

Kompas.com - 17/12/2018, 21:15 WIB
Suasana Samsat Jakarta Barat saat hari pertama setelah penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada Senin (17/12/2018). Dok. Samsat Jakarta BaratSuasana Samsat Jakarta Barat saat hari pertama setelah penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada Senin (17/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diperpanjang.

Kebijakan tersebut berdasarkan keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 2513 Tahun 2018 yang memperpanjang tenggat waktu penghapusan denda pajak dari tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan penetapan jatuh tempo pembayaran Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP).

Baca juga: Sebulan Denda Dihapus, Rp 21,4 Miliar Pajak Kendaraan Dilunasi di Jakut

"Menimbang bahwa tingginya animo masyarakat yang membayar PKB, BBN-KB dan PBB-P2 dengan memanfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB, sanksi administrasi BBN-KB, dan sanksi administrasi PBB-P2 serta dalam rangka pencapaian target penerimaan PKB, BBN-KB, dan PBB-P2," kata Plt Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin dalam keterangannya, Senin (17/12/2018).


"Maka, program penghapusan sanksi administrasi PKB, sanksi administrasi BBN-KB, dan sanksi administrasi PBB-P2 perlu diperpanjang," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam surat keputusan yang sama, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta menyatakan menghapus sanksi administrasi selama sebulan.

Penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak itu dimulai pada 15 November sampai 15 Desember 2018.

Baca juga: Kakorlantas Minta Penunggak Pajak Kendaraan Ditindak

Penghapusan sanksi tersebut diadakan untuk menekan jumlah 4,7 juta kendaraan bermotor yang belum bayar pajak, dengan nilai tunggakan pajaknya yang sekitar Rp 1,8 triliun.

Selain itu, keputusan penghapusan sanksi administrasi dibuat agar masyarakat menggunakan kesempatan tersebut agar segera membayar pajaknya sebelum tutup buku pada akhir tahun ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Satpol PP Jakbar Lawan Arus dan Bikin Macet, Kasatpol Sebut Sedang Bawa Copet

Mobil Satpol PP Jakbar Lawan Arus dan Bikin Macet, Kasatpol Sebut Sedang Bawa Copet

Megapolitan
Gara-gara Mobil Satpol PP Lawan Arus, Jalan Puri Kembangan Macet Panjang Sore Tadi

Gara-gara Mobil Satpol PP Lawan Arus, Jalan Puri Kembangan Macet Panjang Sore Tadi

Megapolitan
Lutfi Alfian, Pemuda yang Sempat Viral Fotonya Saat Demo DPR Didakwa 3 Pasal Alternatif

Lutfi Alfian, Pemuda yang Sempat Viral Fotonya Saat Demo DPR Didakwa 3 Pasal Alternatif

Megapolitan
Masih Direvitalisasi, Tak Ada Pagar Pembatas Antara Kali dan Trotoar di Dekat Kantor Wali Kota Jakbar

Masih Direvitalisasi, Tak Ada Pagar Pembatas Antara Kali dan Trotoar di Dekat Kantor Wali Kota Jakbar

Megapolitan
Kasus Persekusi Anggota Banser Bermula dari Senggolan Sepeda Motor

Kasus Persekusi Anggota Banser Bermula dari Senggolan Sepeda Motor

Megapolitan
Anggaran Belum Cair, Portal Pembatas di Dekat Halte Transjakarta Grogol Masih Rusak

Anggaran Belum Cair, Portal Pembatas di Dekat Halte Transjakarta Grogol Masih Rusak

Megapolitan
Jaksa Sebut Lutfi Alfian Bukan Pelajar, Kenakan Seragam Hanya untuk Buat Onar

Jaksa Sebut Lutfi Alfian Bukan Pelajar, Kenakan Seragam Hanya untuk Buat Onar

Megapolitan
Mobil Lexus hingga Fortuner Terjaring Razia Pajak Kendaraan di Parkiran Mal

Mobil Lexus hingga Fortuner Terjaring Razia Pajak Kendaraan di Parkiran Mal

Megapolitan
Laporan VP Garuda Indonesia soal Tudingan Germo Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Laporan VP Garuda Indonesia soal Tudingan Germo Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Megapolitan
Didakwa Buat Onar Saat Demo di DPR, Lutfi Alfian Tak Ajukan Eksepsi

Didakwa Buat Onar Saat Demo di DPR, Lutfi Alfian Tak Ajukan Eksepsi

Megapolitan
Ikut Pemilihan RW di Jatiasih Harus Bayar Rp 15 Juta, DPRD: Tak Melanggar tapi Tidak Masuk Akal

Ikut Pemilihan RW di Jatiasih Harus Bayar Rp 15 Juta, DPRD: Tak Melanggar tapi Tidak Masuk Akal

Megapolitan
Tanggapi Janji Ari Askhara Beri Koper Tumi ke Awak Kabin, Karyawan Garuda: Itu Perlengkapan Kerja

Tanggapi Janji Ari Askhara Beri Koper Tumi ke Awak Kabin, Karyawan Garuda: Itu Perlengkapan Kerja

Megapolitan
Warga Jakarta Utara, Kini Bikin SKCK, Tes Urin, hingga Bayar Pajak Bisa di Mall

Warga Jakarta Utara, Kini Bikin SKCK, Tes Urin, hingga Bayar Pajak Bisa di Mall

Megapolitan
Petugas Damkar Kesulitan Cari Sarang Kobra di Jakasampurna, Bekasi

Petugas Damkar Kesulitan Cari Sarang Kobra di Jakasampurna, Bekasi

Megapolitan
Alasan Masih Muda, Lutfi Alfian Ajukan Penangguhan Penahanan

Alasan Masih Muda, Lutfi Alfian Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X