Ini Saran YLKI soal KRL Premium

Kompas.com - 22/12/2018, 18:13 WIB
Ketua YLKI Tulus Abadi di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018). Kompas.com/Akhdi Martin PratamaKetua YLKI Tulus Abadi di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga ada tekanan terhadap PT Kereta Api Indonesia (KAI) sehingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengadakan KRL commuter line kelas premium.

Ketua YLKI Tulus Abadi menyarankan KAI mengambil kebijakan lain jika ada tekanan finansial.

"Jika alasan PT KAI ingin menambah revenue di luar pendapatan tiket (non fare box), PT KAI bisa melakukan di sektor properti atau iklan," kata Tulus lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (22/12/2018).

Tulus hanya mengingatkan agar iklan yang dipasang sesuai aturan, salah satunya bukan iklan rokok.

Baca juga: YLKI Nilai KRL Commuter Line Premium Kemunduran

Menurut YLKI, PT KAI seharusnya membenahi layanan yang sudah ada alih-alih menambah layanan baru dengan kelas yang lebih tinggi. Keberadaan KRL premium dikhawatirkan mengganggu layanan KRL reguler.

"Seharusnya PT KAI/PT KCI fokus pembenahan pelayanan secara keseluruhan, seperti memperbaiki infrastruktur dan atau menambah rangkaian," ujar Tulus.

Dengan perbaikan infrastruktur dan penambahan rangkaian, jarak antarkereta atau headway akan lebih singkat. Waktu tempuh juga akan lebih tepat.

"Sehingga KRL sbg angkutan masal bisa mengangkut penumpang lebih banyak, dengan keandalan dan pelayanan yang prima," ujar Tulus.

Diberitakan sebelumnya, Anak perusahaan PT KAI, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menguji coba KRL premium pada pertengahan 2019.

Kereta premium akan menggunakan kereta yang sudah ada, dengan tarif yang lebih mahal. Bedanya dengan KRL biasa, rangkaian KRL premium punya tempat duduk yang berbeda, dan tidak akan berhenti di tiap stasiun.

Saat ini, PT KCI tengah melakukan pengadaan tempat duduk.

YLKI menduga langkah ini digulirkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) karena adanya tekanan dari pemerintah. Ia menyebut finansial KAI tertekan karena tengah bertanggung jawab atas proyek LRT Jabodetabek.

YLKI meminta pemerintah dan PT KAI membatalkan rencana pengadaan KRL premium.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: 60 Persen Warga Bergerak ke Luar Kota

Depok Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: 60 Persen Warga Bergerak ke Luar Kota

Megapolitan
Tiga Hari Penerapan Ganjil Genap, Dishub DKI: Volume Kendaraan di Jakarta Turun 4 Persen

Tiga Hari Penerapan Ganjil Genap, Dishub DKI: Volume Kendaraan di Jakarta Turun 4 Persen

Megapolitan
'Apapun Akan Aku Jual Demi Anak-anak Jadi Sarjana...'

"Apapun Akan Aku Jual Demi Anak-anak Jadi Sarjana..."

Megapolitan
Depok Masuk Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: Kami Tak Bisa Batasi Aktivitas Warga

Depok Masuk Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: Kami Tak Bisa Batasi Aktivitas Warga

Megapolitan
Pemkot Bekasi Resmi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka di Enam Sekolah

Pemkot Bekasi Resmi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka di Enam Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bebaskan Lahan di Sekitar 5 Kali Jakarta, Anggarannya Rp 552 Miliar

Pemprov DKI Bakal Bebaskan Lahan di Sekitar 5 Kali Jakarta, Anggarannya Rp 552 Miliar

Megapolitan
UPDATE: 24 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19

UPDATE: 24 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembakar Rumah di Ciputat, Pelaku Sempat Ancam Korban

Polisi Tangkap Pembakar Rumah di Ciputat, Pelaku Sempat Ancam Korban

Megapolitan
Anji Mengaku Awal Kenal Hadi Pranoto Saat Lihat Wawancara Media

Anji Mengaku Awal Kenal Hadi Pranoto Saat Lihat Wawancara Media

Megapolitan
Perbaikan Pipa Bocor, Pasokan Air Palyja di Wilayah Barat Jakarta Terganggu Sabtu Besok

Perbaikan Pipa Bocor, Pasokan Air Palyja di Wilayah Barat Jakarta Terganggu Sabtu Besok

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pakai Dana Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Ini Rinciannya

Pemprov DKI Akan Pakai Dana Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Ini Rinciannya

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Sebut Masih Ada Penambahan Kasus Covid-19 dari Klaster Keluarga

Wali Kota Bekasi Sebut Masih Ada Penambahan Kasus Covid-19 dari Klaster Keluarga

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cimanggis, Depok Jadi Kawasan Terbanyak Covid-19 | Ketulusan Hati Monica Soraya Rawat 6 Bayi yang Ditinggal Ibunya

[POPULER JABODETABEK] Cimanggis, Depok Jadi Kawasan Terbanyak Covid-19 | Ketulusan Hati Monica Soraya Rawat 6 Bayi yang Ditinggal Ibunya

Megapolitan
Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta Jumat Ini

Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta Jumat Ini

Megapolitan
Langgar Aturan Kerja, 3 Perusahaan di Jaksel Kena Denda Rp 25 Juta

Langgar Aturan Kerja, 3 Perusahaan di Jaksel Kena Denda Rp 25 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X