Ramai Penolakan Berujung Pembatalan Operasional KRL Premium

Kompas.com - 24/12/2018, 08:30 WIB
Pemaparan PT KCI dan PT KAI Daop  1 menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru 2019, di Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAPemaparan PT KCI dan PT KAI Daop 1 menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru 2019, di Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akhirnya membatalkan pengadaan KRL premium.

Keputusan ini menyusul banyaknya penolakan masyarakat terhadap wacana tersebut. 

Penolakan bermula tiga pekan lalu, ketika rencana pengadaan kursi KRL premium terungkap di situs web PT KCI.

Komunitas Jakarta by Train kemudian melayangkan surat terbuka kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Baca juga: Apresiasi Pembatalan, YLKI Sebut KRL Premium Diskriminatif

Mereka mempertanyakan tiga hal.

Pertama, apakah rencana ini telah didiskusikan secara matang dengan stakeholder terkait. Kedua, cara membedakan penumpang premium dengan reguler. Terakhir, dampaknya bagi perjalanan kereta reguler yang dikhawatirkan sama seperti nasib relasi Duri-Tangerang yang dikorbankan demi KA Bandara.

"Pengoperasian kereta bandara telah berdampak pada pengurangan jadwal perjalanan kereta commuter. Tidakkah ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah?" tulis Jakarta by Train dalam surat terbukanya.

Baca juga: PT KCI Akhirnya Batalkan Pengoperasian KRL Premium

Kemudian pekan lalu, sebuah petisi mendesak PT KCI membatalkan kereta premium muncul di situs web change.org.

Baru 695 pendukung yang menandatangani sebelum akhirnya PT KCI membatalkan wacana ini.

"Dulu Pak Jonan menyetarakan tarif dan layanan KRL karena beliau merasa seharusnya transportasi umum tidak ada pembagian kelas," tulis Agung Rizkianto, salah satu pendukung.

Baca juga: KRL Premium Masih Dalam Tahap Kajian dan Perencanaan

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pengadaan KRL premium sebagai kemunduran.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyebut perbedaan kelas di transportasi massal justru sudah tidak diterapkan lagi di negara-negara lain.

"Di dunia manapun KA commuter tidak ada kategori kelas, tidak ada premium, tidak ada express, dan sejenisnya. Yang sekarang ini sudah benar, kok mau diruntuhkan lagi. Aneh bin ajaib..." kata Tulus lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (22/12/2018).

Baca juga: Ini Saran YLKI soal KRL Premium

Tulus mengatakan, kehadiran KRL premium bakal mengorbankan operasional KRL reguler.

Kebijakan itu dianggap menyalahi pakem.

"Dampak pemberlakuan KRL premium  adalah potensi pelanggaran hak-hak konsumen KRL yang secara keseluruhan sangat besar," ujar Tulus.

Baca juga: 4 Fakta Rencana Operasional KRL Premium Jabodetabek

Tulus menduga langkah ini digulirkan PT KAI karena adanya tekanan dari pemerintah. Ia menyebut finansial KAI tertekan karena tengah bertanggung jawab atas proyek LRT Jabodetabek.

"Dana PSO (public service obligation) terlambat dicairkan atau bahkan dana IMO (infrastructure maintenance operation) yang belum dibayar pemerintah, sehingga PT KAI berupaya atau diminta menambal pendapatannya dengan mengoperasikan KRL premium," kata dia.

YLKI meminta pemerintah dan PT KAI membatalkan rencana pengadaan KRL premium.

Baca juga: Ini Bedanya KRL Premium dan KRL Reguler Jabodetabek

"Ini kebijakan kontra produktif bagi konsumen KRL secara keseluruhan dan bagi PT KAI. Selain itu akan menjadi bahan tertawaan oleh komunitas operator kereta commuter di dunia," ujar Tulus.

Akhirnya batal

PT KCI memang sebelumnya tidak pernah menyampaikan rencana ini ke publik. Setelah ramai penolakan di media sosial, barulah terungkap bentuk kereta premium yang dimaksud.

Kereta premium akan menggunakan kereta yang sudah ada dengan tarif yang lebih mahal. Bedanya dengan KRL biasa, rangkaian KRL premium punya tempat duduk yang berbeda, dan tidak akan berhenti di tiap stasiun.

Ketika suara penolakan semakin besar, PT KCI pun berjanji bakal mendengar masukan masyarakat sebelum memberlakukannya pada 2019.

Baca juga: Uji Coba KRL Premium Medio 2019, Rencananya di Bekasi dan Tangerang

Tak lama setelah menyampaikan sikap itu, pada Minggu (23/12/2018) malam, VP Komunikasi Perusahaan PT KCI Eva Chairunisa menyatakan, rencana tersebut dibatalkan setelah mendapat masukan dan berkonsultasi dengan sejumlah pihak.

"Dari hasil tersebut, PT KCI memutuskan untuk membatalkan rencana pengoperasian KRL Premium," kata Eva.

Eva menuturkan, pihaknya akan mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan dalam bentuk satu kelas layanan yang telah berjalan selama lebih dari lima tahun terakhir.

Baca juga: Tarif KRL Premium Tak Akan Lebih dari Rp 20.000

"KCI selanjutnya akan melakukan berbagai inovasi untuk tetap memberikan pelayanan yang semakin baik," ujar dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terprovokasi Ajakan Tawuran lewat Live Streaming, Dua Remaja Ditangkap

Terprovokasi Ajakan Tawuran lewat Live Streaming, Dua Remaja Ditangkap

Megapolitan
Anies Akui Secara Teknis Penambahan Lahan di Ancol adalah Reklamasi

Anies Akui Secara Teknis Penambahan Lahan di Ancol adalah Reklamasi

Megapolitan
Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungi Warga dari Banjir

Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungi Warga dari Banjir

Megapolitan
Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

Megapolitan
Polisi: Jenazah Editor Metro TV Mulai Membusuk Saat Ditemukan

Polisi: Jenazah Editor Metro TV Mulai Membusuk Saat Ditemukan

Megapolitan
Usut Kasus Kematian Wartawan Metro TV, Polisi Periksa 12 Saksi

Usut Kasus Kematian Wartawan Metro TV, Polisi Periksa 12 Saksi

Megapolitan
Ada Luka Tusuk di Leher dan Paha Yodi Prabowo, Editor Metro TV yang Ditemukan Tewas

Ada Luka Tusuk di Leher dan Paha Yodi Prabowo, Editor Metro TV yang Ditemukan Tewas

Megapolitan
Lurah Grogol Selatan Dinilai Langgar Disiplin PNS karena Terbitkan E-KTP Djoko Tjandra

Lurah Grogol Selatan Dinilai Langgar Disiplin PNS karena Terbitkan E-KTP Djoko Tjandra

Megapolitan
Fakta Eksploitasi 305 Anak oleh WN Prancis, Bisa Bahasa Indonesia hingga Rehabilitasi Korban...

Fakta Eksploitasi 305 Anak oleh WN Prancis, Bisa Bahasa Indonesia hingga Rehabilitasi Korban...

Megapolitan
Fakta Tewasnya Editor Metro TV yang Ditemukan di Pinggir Tol Pesanggrahan

Fakta Tewasnya Editor Metro TV yang Ditemukan di Pinggir Tol Pesanggrahan

Megapolitan
Fakta Mobil Terjun ke Kalimalang, Sopir Diduga Mengantuk yang Berujung Tewasnya Ibu dan Anak

Fakta Mobil Terjun ke Kalimalang, Sopir Diduga Mengantuk yang Berujung Tewasnya Ibu dan Anak

Megapolitan
Saat Pandemi, Kelompok Tani Wanita Sunter Agung Panen Sawi 40 Kilogram

Saat Pandemi, Kelompok Tani Wanita Sunter Agung Panen Sawi 40 Kilogram

Megapolitan
Fakta Tiga Pilot Ditangkap Polisi karena Pakai Sabu, Ada yang Kerja untuk Maskapai Pemerintah

Fakta Tiga Pilot Ditangkap Polisi karena Pakai Sabu, Ada yang Kerja untuk Maskapai Pemerintah

Megapolitan
Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X