KALEIDOSKOP 2018: Penanganan Pulau Reklamasi, dari Penghentian, Penyegelan, hingga Dikelola Jakpro

Kompas.com - 25/12/2018, 08:52 WIB
Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek pembangunan pulau reklamasi di Jakarta memasuki babak penting pada 2018.

Setelah dilantik pada Oktober 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung berusaha menunaikan salah satu janji kampanyenya, yaitu menyetop proyek reklamasi.

Dalam lima bulan pertama, tidak ada gebrakan khusus yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menghentikan reklamasi. Dari catatan Kompas.com, pemberitaan terkait reklamasi dalam lima bulan pertama hanya heboh pada Januari 2018.

Ketika itu, Anies mengirim surat permohonan penundaan dan pembatalan hak guna bangunan (HGB) terhadap pulau- pulau reklamasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengiriman surat dilakukan untuk memperbaiki aturan perizinan reklamasi.


Anies beralasan, ada prosedur yang salah yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya terkait proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan perda zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies pada 9 Januari 2018.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menolak permintaan Anies. Sofyan menilai, sertifikat HGB yang sudah keluar tidak bisa dibatalkan. Ia menganjurkan, Pemprov DKI Jakarta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga: Keyakinan Anies soal BPN Bisa Batalkan Sertifikat HGB Reklamasi

"Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sependapat dengan pandangan Kementerian ATR/BPN dan akan membatalkan HGB di atas HPL No. 45/Kamal Muara, disarankan untuk menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan (Tata Usaha Negara dan/atau perdata)," ujar Sofyan dalam keterangan tertulis pada 10 Januari lalu.

Pemberitaan soal reklamasi pada awal 2018 juga datang dari Mapolda Metro Jaya. Saat itu, polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dugaan korupsi proyek pulau reklamasi. Beberapa pihak yang sempat diperiksa antara lain Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Segel Bangunan Reklamasi 

Pada Juni 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel ratusan bangunan dan proyek bangunan yang sudah berada di Pulau D hasil reklamasi. Penyegelan dilakukan karena bangunan dan proyek bangunan tersebut belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Bekasi, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Bekasi, Tak Berpotensi Tsunami

Megapolitan
Begini Cara Pembuatan SIM Berbasis E-Drives di Satpas SIM Daan Mogot

Begini Cara Pembuatan SIM Berbasis E-Drives di Satpas SIM Daan Mogot

Megapolitan
DPRD DKI Pangkas Jumlah Anggota TGUPP, Ini Komentar Anies

DPRD DKI Pangkas Jumlah Anggota TGUPP, Ini Komentar Anies

Megapolitan
Dua Tentara Korban Ledakan Monas Masih Dirawat di RSPAD

Dua Tentara Korban Ledakan Monas Masih Dirawat di RSPAD

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Kembalikan Gaji

Ketua DPRD DKI Minta Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Kembalikan Gaji

Megapolitan
BPOM Gerebek Gudang Berisi Ratusan Ribu Obat, Kosmetik, dan Makanan Ilegal di Tanjung Priok

BPOM Gerebek Gudang Berisi Ratusan Ribu Obat, Kosmetik, dan Makanan Ilegal di Tanjung Priok

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta Siapkan 14 Pos Kesehatan

Jelang Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta Siapkan 14 Pos Kesehatan

Megapolitan
Jelang Libur Akhir Tahun, KKP Bandara Soetta Waspadai Penyebaran Penyakit Menular

Jelang Libur Akhir Tahun, KKP Bandara Soetta Waspadai Penyebaran Penyakit Menular

Megapolitan
Ustaz Beben Tewas dalam Kecelakaan Saat Menghindari Jalanan Berlubang di GDC Depok

Ustaz Beben Tewas dalam Kecelakaan Saat Menghindari Jalanan Berlubang di GDC Depok

Megapolitan
Korsleting Listrik, Mobil Peugeot Terbakar di Depan Plaza Senayan

Korsleting Listrik, Mobil Peugeot Terbakar di Depan Plaza Senayan

Megapolitan
Rawannya Bangunan Retak dan Tanah Longsor di Tangsel Saat Pergantian Musim...

Rawannya Bangunan Retak dan Tanah Longsor di Tangsel Saat Pergantian Musim...

Megapolitan
Hotel Bintang Lima di Epicentrum Tunggak Pajak Rp 2,9 Miliar

Hotel Bintang Lima di Epicentrum Tunggak Pajak Rp 2,9 Miliar

Megapolitan
Begal di Bekasi Bacok Tangan Korban hingga Nyaris Putus

Begal di Bekasi Bacok Tangan Korban hingga Nyaris Putus

Megapolitan
Yuk, Main Permainan Khas Betawi di Taman Tomang Rawa Kepa!

Yuk, Main Permainan Khas Betawi di Taman Tomang Rawa Kepa!

Megapolitan
Bus Apron Terbakar di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta

Bus Apron Terbakar di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X