KALEIDOSKOP 2018: Penanganan Pulau Reklamasi, dari Penghentian, Penyegelan, hingga Dikelola Jakpro

Kompas.com - 25/12/2018, 08:52 WIB
Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek pembangunan pulau reklamasi di Jakarta memasuki babak penting pada 2018.

Setelah dilantik pada Oktober 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung berusaha menunaikan salah satu janji kampanyenya, yaitu menyetop proyek reklamasi.

Dalam lima bulan pertama, tidak ada gebrakan khusus yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menghentikan reklamasi. Dari catatan Kompas.com, pemberitaan terkait reklamasi dalam lima bulan pertama hanya heboh pada Januari 2018.

Ketika itu, Anies mengirim surat permohonan penundaan dan pembatalan hak guna bangunan (HGB) terhadap pulau- pulau reklamasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengiriman surat dilakukan untuk memperbaiki aturan perizinan reklamasi.

Anies beralasan, ada prosedur yang salah yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya terkait proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan perda zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies pada 9 Januari 2018.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menolak permintaan Anies. Sofyan menilai, sertifikat HGB yang sudah keluar tidak bisa dibatalkan. Ia menganjurkan, Pemprov DKI Jakarta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga: Keyakinan Anies soal BPN Bisa Batalkan Sertifikat HGB Reklamasi

"Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sependapat dengan pandangan Kementerian ATR/BPN dan akan membatalkan HGB di atas HPL No. 45/Kamal Muara, disarankan untuk menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan (Tata Usaha Negara dan/atau perdata)," ujar Sofyan dalam keterangan tertulis pada 10 Januari lalu.

Pemberitaan soal reklamasi pada awal 2018 juga datang dari Mapolda Metro Jaya. Saat itu, polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dugaan korupsi proyek pulau reklamasi. Beberapa pihak yang sempat diperiksa antara lain Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Segel Bangunan Reklamasi 

Pada Juni 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel ratusan bangunan dan proyek bangunan yang sudah berada di Pulau D hasil reklamasi. Penyegelan dilakukan karena bangunan dan proyek bangunan tersebut belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Melonjak, Depok Catat 2.093 Warga Masih Positif Covid-19

Terus Melonjak, Depok Catat 2.093 Warga Masih Positif Covid-19

Megapolitan
Kontroversi Seputar Tes Swab Covid-19 Rizieq Shihab

Kontroversi Seputar Tes Swab Covid-19 Rizieq Shihab

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK]: Tersangkut Kerumunan Massa Rizieq, 2 Pejabat DKI Dicopot| Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

[POPULER JABODETABEK]: Tersangkut Kerumunan Massa Rizieq, 2 Pejabat DKI Dicopot| Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Megapolitan
BMKG: Jakarta Hari Ini Dipreksi Hujan Seharian

BMKG: Jakarta Hari Ini Dipreksi Hujan Seharian

Megapolitan
Kasus Tes Swab Rizieq Shihab, RS Ummi Akui Ada Kelemahan di Sistem Internal dan Meminta Maaf

Kasus Tes Swab Rizieq Shihab, RS Ummi Akui Ada Kelemahan di Sistem Internal dan Meminta Maaf

Megapolitan
FPI Terima Surat Panggilan Polisi, Akankah Rizieq Shihab Datang?

FPI Terima Surat Panggilan Polisi, Akankah Rizieq Shihab Datang?

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak, Diduga Imbas Kerumunan

Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak, Diduga Imbas Kerumunan

Megapolitan
Tangsel Catat Penambahan 174 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Tangsel Catat Penambahan 174 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Megapolitan
UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

Megapolitan
Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Megapolitan
Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Megapolitan
Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X