KALEIDOSKOP 2018: Penanganan Pulau Reklamasi, dari Penghentian, Penyegelan, hingga Dikelola Jakpro

Kompas.com - 25/12/2018, 08:52 WIB
Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek pembangunan pulau reklamasi di Jakarta memasuki babak penting pada 2018.

Setelah dilantik pada Oktober 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung berusaha menunaikan salah satu janji kampanyenya, yaitu menyetop proyek reklamasi.

Dalam lima bulan pertama, tidak ada gebrakan khusus yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menghentikan reklamasi. Dari catatan Kompas.com, pemberitaan terkait reklamasi dalam lima bulan pertama hanya heboh pada Januari 2018.

Ketika itu, Anies mengirim surat permohonan penundaan dan pembatalan hak guna bangunan (HGB) terhadap pulau-pulau reklamasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengiriman surat dilakukan untuk memperbaiki aturan perizinan reklamasi.

Anies beralasan, ada prosedur yang salah yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya terkait proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan perda zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies pada 9 Januari 2018.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menolak permintaan Anies. Sofyan menilai, sertifikat HGB yang sudah keluar tidak bisa dibatalkan. Ia menganjurkan, Pemprov DKI Jakarta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga: Keyakinan Anies soal BPN Bisa Batalkan Sertifikat HGB Reklamasi

"Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sependapat dengan pandangan Kementerian ATR/BPN dan akan membatalkan HGB di atas HPL No. 45/Kamal Muara, disarankan untuk menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan (Tata Usaha Negara dan/atau perdata)," ujar Sofyan dalam keterangan tertulis pada 10 Januari lalu.

Pemberitaan soal reklamasi pada awal 2018 juga datang dari Mapolda Metro Jaya. Saat itu, polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dugaan korupsi proyek pulau reklamasi. Beberapa pihak yang sempat diperiksa antara lain Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Segel Bangunan Reklamasi 

Pada Juni 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel ratusan bangunan dan proyek bangunan yang sudah berada di Pulau D hasil reklamasi. Penyegelan dilakukan karena bangunan dan proyek bangunan tersebut belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Kerumunan, Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup Akses Tempat Wisata

Cegah Kerumunan, Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup Akses Tempat Wisata

Megapolitan
Ziarah Kubur Dilarang, TPU Karet Bivak, Menteng Pulo, dan Karet Tengsin Sepi

Ziarah Kubur Dilarang, TPU Karet Bivak, Menteng Pulo, dan Karet Tengsin Sepi

Megapolitan
Ketua DPR: Kebijakan Tunda Kedatangan WNA Selama Larangan Mudik demi Rasa Keadilan Masyarakat

Ketua DPR: Kebijakan Tunda Kedatangan WNA Selama Larangan Mudik demi Rasa Keadilan Masyarakat

Megapolitan
Kapolri Minta Bandara Soekarno-Hatta Tingkatkan Pengawasan terhadap WNA dan WNI yang Masuk

Kapolri Minta Bandara Soekarno-Hatta Tingkatkan Pengawasan terhadap WNA dan WNI yang Masuk

Megapolitan
Masjid Kubah Emas Depok Siap Gelar Shalat Id Besok Pagi, Gerbang Ditutup jika Kapasitas Sudah 50 Persen

Masjid Kubah Emas Depok Siap Gelar Shalat Id Besok Pagi, Gerbang Ditutup jika Kapasitas Sudah 50 Persen

Megapolitan
Walau Dinyatakan Ditutup Sementara, TPU Semper Masih Didatangi Peziarah

Walau Dinyatakan Ditutup Sementara, TPU Semper Masih Didatangi Peziarah

Megapolitan
Masjid Raya KH Hasyim Asyari Tetap Adakan Shalat Id, Kapasitas Hanya Boleh 50 Persen

Masjid Raya KH Hasyim Asyari Tetap Adakan Shalat Id, Kapasitas Hanya Boleh 50 Persen

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Depok Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Depok Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bogor Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bogor Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bekasi Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bekasi Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Jakarta Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Jakarta Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Polisi Tangkap Satu Preman yang Minta THR ke Pedagang di Pasar Ciputat

Polisi Tangkap Satu Preman yang Minta THR ke Pedagang di Pasar Ciputat

Megapolitan
Ada Pembatasan Operasional, Volume Pengguna KRL Jabodetabek Turun

Ada Pembatasan Operasional, Volume Pengguna KRL Jabodetabek Turun

Megapolitan
Minta Anies Evaluasi Fungsi TGUPP, Ketua Komisi A: SKPD Terganggu

Minta Anies Evaluasi Fungsi TGUPP, Ketua Komisi A: SKPD Terganggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X