KALEIDOSKOP 2018: Penanganan Pulau Reklamasi, dari Penghentian, Penyegelan, hingga Dikelola Jakpro

Kompas.com - 25/12/2018, 08:52 WIB
Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek pembangunan pulau reklamasi di Jakarta memasuki babak penting pada 2018.

Setelah dilantik pada Oktober 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung berusaha menunaikan salah satu janji kampanyenya, yaitu menyetop proyek reklamasi.

Dalam lima bulan pertama, tidak ada gebrakan khusus yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menghentikan reklamasi. Dari catatan Kompas.com, pemberitaan terkait reklamasi dalam lima bulan pertama hanya heboh pada Januari 2018.

Ketika itu, Anies mengirim surat permohonan penundaan dan pembatalan hak guna bangunan (HGB) terhadap pulau-pulau reklamasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengiriman surat dilakukan untuk memperbaiki aturan perizinan reklamasi.

Anies beralasan, ada prosedur yang salah yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya terkait proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan perda zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies pada 9 Januari 2018.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menolak permintaan Anies. Sofyan menilai, sertifikat HGB yang sudah keluar tidak bisa dibatalkan. Ia menganjurkan, Pemprov DKI Jakarta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Keyakinan Anies soal BPN Bisa Batalkan Sertifikat HGB Reklamasi

"Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sependapat dengan pandangan Kementerian ATR/BPN dan akan membatalkan HGB di atas HPL No. 45/Kamal Muara, disarankan untuk menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan (Tata Usaha Negara dan/atau perdata)," ujar Sofyan dalam keterangan tertulis pada 10 Januari lalu.

Pemberitaan soal reklamasi pada awal 2018 juga datang dari Mapolda Metro Jaya. Saat itu, polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dugaan korupsi proyek pulau reklamasi. Beberapa pihak yang sempat diperiksa antara lain Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Segel Bangunan Reklamasi 

Pada Juni 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel ratusan bangunan dan proyek bangunan yang sudah berada di Pulau D hasil reklamasi. Penyegelan dilakukan karena bangunan dan proyek bangunan tersebut belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lurah Cijantung, Jakarta Timur, Meninggal Dunia karena Covid-19

Lurah Cijantung, Jakarta Timur, Meninggal Dunia karena Covid-19

Megapolitan
Pasien di RS Wisma Atlet Hari Ini Berkurang, Jadi 8.414

Pasien di RS Wisma Atlet Hari Ini Berkurang, Jadi 8.414

Megapolitan
MUI Imbau Warga di Zona Merah Ganti Shalat Jumat dengan Dzuhur

MUI Imbau Warga di Zona Merah Ganti Shalat Jumat dengan Dzuhur

Megapolitan
Catat, Ini Daftar 21 RS Rujukan Covid-19 di Kota Bogor

Catat, Ini Daftar 21 RS Rujukan Covid-19 di Kota Bogor

Megapolitan
Pemkot Bekasi Terima Rp 24 Miliar dari Kemenkes untuk Operasional RSUD

Pemkot Bekasi Terima Rp 24 Miliar dari Kemenkes untuk Operasional RSUD

Megapolitan
RS Hampir Penuh, Satgas Covid-19 Depok Sebut Kondisi Sudah Sangat Berat

RS Hampir Penuh, Satgas Covid-19 Depok Sebut Kondisi Sudah Sangat Berat

Megapolitan
Jakarta Buka Posko Siaga Covid-19 24 Jam, Tersebar di Semua Kelurahan

Jakarta Buka Posko Siaga Covid-19 24 Jam, Tersebar di Semua Kelurahan

Megapolitan
Imbau Dirikan Tenda Darurat Perawatan Pasien Covid-19, Anies: Rumah Sakit Sudah Penuh

Imbau Dirikan Tenda Darurat Perawatan Pasien Covid-19, Anies: Rumah Sakit Sudah Penuh

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meledak, Jakarta Krisis Tenaga Kesehatan

Kasus Covid-19 Meledak, Jakarta Krisis Tenaga Kesehatan

Megapolitan
Liza Putri Noviana, Nakes Pertama di Wisma Atlet yang Gugur Terpapar Covid-19

Liza Putri Noviana, Nakes Pertama di Wisma Atlet yang Gugur Terpapar Covid-19

Megapolitan
Tangerang Zona Merah, Pemkot Imbau Shalat Jumat Diganti Zuhur

Tangerang Zona Merah, Pemkot Imbau Shalat Jumat Diganti Zuhur

Megapolitan
Ingat, Hari Ini Terakhir Lapor Diri PPDB Jakarta Jalur Zonasi SD dan Afirmasi SMP/SMA/SMK

Ingat, Hari Ini Terakhir Lapor Diri PPDB Jakarta Jalur Zonasi SD dan Afirmasi SMP/SMA/SMK

Megapolitan
Anies Sebut Sebagian Besar Pasien Covid-19 di Jakarta Bergejala Sedang

Anies Sebut Sebagian Besar Pasien Covid-19 di Jakarta Bergejala Sedang

Megapolitan
Anies: Menambah Tenaga Kesehatan Tak Bisa Secepat Penambahan Kasus Covid-19

Anies: Menambah Tenaga Kesehatan Tak Bisa Secepat Penambahan Kasus Covid-19

Megapolitan
Rekor Baru Covid-19 di Jakarta Capai 7.505, Semua Rumah Sakit Diminta Bangun Tenda Darurat

Rekor Baru Covid-19 di Jakarta Capai 7.505, Semua Rumah Sakit Diminta Bangun Tenda Darurat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X