KALEIDOSKOP 2018: Penanganan Pulau Reklamasi, dari Penghentian, Penyegelan, hingga Dikelola Jakpro

Kompas.com - 25/12/2018, 08:52 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).

 

"Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan atas seluruh bangunan yang terletak di atas tanah di mana hak pengelolaan lahan di bawah Pemprov DKI dan seluruh bangunan ini tidak memiliki ijin," kata Anies saat mengikuti proses penyegelan pada 7 Juni lalu.

Pada kesempatan yang sama, Anies menyatakan, nasib bangunan-bangunan tersebut masih menunggu produk hukum yang mengatur penataan pulau reklamasi. Ia berjanji akan menuntaskan rancangan peraturan daerah terkait tata ruang pulau reklamasi.

"Kami akan segera menuntaskan penyusunan raperda sekaligus juga kami nanti akan membentuk semua badan-badan yang diharuskan oleh Peraturan Presiden No 52 Tahun 1995," kata dia.

Baca juga: Setelah Penyegelan, Satpol PP Akan Jaga Pulau D Reklamasi

Di hari yang sama, Anies mengundangkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (BKP Pantura Jakarta).

BKP Pantura Jakarta disebut sebagai lembaga adhoc dan bertanggung jawab kepada gubernur. Tugasnya mengoordinaskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelengaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta, sekaligus pengelolaan hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Reklamasi Dihentikan

Pada akhir September 2018, Anies mengumumkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin pembangunan 13 pulau reklamasi. Proyek reklamasi itu dihentikan setelah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta bentukan Anies melakukan verifikasi semua kegiatan reklamasi di Jakarta.

"Bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan," ujar Anies saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta pada 26 September.

Baca juga: Izin Reklamasi Dicabut, Ini Kata Pengembang

Anies menjelaskan, nasib empat pulau yang sudah terlanjur dibangun yaitu Pulau C, D, G, dan N, akan diatur dalam perda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sedang dirancang Pemprov DKI. Ia menyatakan, keempat pulau itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

"Kami pastikan bahwa semua yang sudah terlanjur jadi, akan dipakai, manfaat untuk publik yang sebanyak-banyaknya dan sesuai ketentuan hukum yang ada," kata dia.

Sejumlah pengembang pulau reklamasi mengaku pasrah dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta. Pengembang yang berasal dari BUMD seperti Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya Ancol menerima keputusan tersebut. Sementara pengembang yang berasal dari sektor swasta menyatakan akan mempelajari keputusan yang dikeluarkan Anies.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Damkar Tebet Evakuasi Jenazah di Sungai Ciliwung

Damkar Tebet Evakuasi Jenazah di Sungai Ciliwung

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Larang Anak Masuk Tempat Umum

Kasus Covid-19 Melonjak, Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Larang Anak Masuk Tempat Umum

Megapolitan
Polisi Upayakan Mediasi pada Kasus Roy Suryo dan Lucky Alamsyah

Polisi Upayakan Mediasi pada Kasus Roy Suryo dan Lucky Alamsyah

Megapolitan
Sentra Vaksinasi Covid-19 Smesco Naikkan Target Peserta Jadi 5.000 Orang Per Hari

Sentra Vaksinasi Covid-19 Smesco Naikkan Target Peserta Jadi 5.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Ibu Korban Penembakan di Taman Sari Berharap Pelaku Ditangkap dan Dipenjara

Ibu Korban Penembakan di Taman Sari Berharap Pelaku Ditangkap dan Dipenjara

Megapolitan
Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan Pemuda di Taman Sari

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan Pemuda di Taman Sari

Megapolitan
Ratusan Polisi Tidur Tak Sesuai Aturan di Jakbar Akan Dibongkar jika Tak Diperbaiki

Ratusan Polisi Tidur Tak Sesuai Aturan di Jakbar Akan Dibongkar jika Tak Diperbaiki

Megapolitan
120 Orang Ikut Tes Swab Antigen di Stasiun KRL, 6 Reaktif Covid-19

120 Orang Ikut Tes Swab Antigen di Stasiun KRL, 6 Reaktif Covid-19

Megapolitan
25 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Jombang Tangsel Hari Ini, Terbanyak Selama Pandemi

25 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Jombang Tangsel Hari Ini, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Pasien Covid-19 Makin Banyak, Epidemiolog Sarankan Pemda Buka Selter Isolasi

Pasien Covid-19 Makin Banyak, Epidemiolog Sarankan Pemda Buka Selter Isolasi

Megapolitan
Kasus Truk Diserbu Rombongan Pengiring Jenazah, Bagaimana Aturan di Jalan?

Kasus Truk Diserbu Rombongan Pengiring Jenazah, Bagaimana Aturan di Jalan?

Megapolitan
BOR di Kota Bogor Capai 77,6 Persen, Bima Arya Minta RS Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

BOR di Kota Bogor Capai 77,6 Persen, Bima Arya Minta RS Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan Mengapung di Sungai Ciliwung di Bukit Duri

Sesosok Mayat Ditemukan Mengapung di Sungai Ciliwung di Bukit Duri

Megapolitan
Percepat Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas, Pemkot Bogor Minta 50.000 Vial Vaksin Covid-19

Percepat Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas, Pemkot Bogor Minta 50.000 Vial Vaksin Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X