KALEIDOSKOP 2018: Penanganan Pulau Reklamasi, dari Penghentian, Penyegelan, hingga Dikelola Jakpro

Reklamasi di 2019?

Menarik untuk disimak seperti apa dan ke mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membawa pulau-pulau hasil reklamasi. Akankah rencana penyediaan rumah susun, pantai publik, hingga pasar tematik bisa terwujud?

Pemprov DKI berencana memulai pembahasan raperda soal reklamasi pada Januari 2019.

Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya mengatakan, raperda yang akan dibahas berbeda dengan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKS Pantura) yang sebelumnya ditarik Gubernur Anies dari DPRD.

Raperda yang akan dibahas nanti merupakan gabungan dari dua raperda itu serta Perda Rencana Tata Ruang Wilayah.

"Nanti jadi satu. Masih dibahas nama persisnya, tapi sementara Raperda Tata Ruang Darat, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil," ujar Marco.

Perda itu, kata Marco, memuat panduan pembangunan pulau reklamasi.

Setelah Perda disahkan dan kajian dampak lingkungan rampung, baru PT Jakpro selaku pengelola dan pengembang bisa membangun.

"Teksnya sedang disusun," kata Marco.