Kata Pepen, Tunggakan Kartu Sehat Pemkot Bekasi Tak Sampai Rp 200 Miliar

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membantah pernyataan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta (ARSSI) Irwan Heriyanto yang menyebut Pemkot Bekasi menunggak pembayaran Kartu Sehat Bekasi hingga Rp 200 miliar ke sejumlah rumah sakit.

Menurut pria yang kerap dipanggil Pepen ini, tunggakan Pemkot Bekasi senilai Rp 129 miliar, bukan Rp 200 miliar.

"Yang bilang Rp 200 miliar siapa? Sampai dengan tadi malam saya dapat laporan itu Rp 129 miliar, jadi jauh dari yang diisukan. Saya sudah mengerahkan berpuluh-puluh orang buat mengevaluasi, memverifikasi, kan enggak mungkin kita terima kita langsung bayar," kata Rahmat di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (27/12/2018).

Rahmat mengatakan, terkait tagihan, pihaknya tidak bisa melunasinya pada tahun 2018 ini.

Sebab, tagihan tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi oleh tim indenpenden yang dibentuk Pemerintah Kota Bekasi.

"Kalau begitu, nagih begitu, menyampaikan tagihan pemkot suruh bayar, walah nanti kalau ada persoalan kan harus dicek, betul enggak beli obatnya, betul enggak ini," ujar Rahmat.

Baca juga: Pemkot Bekasi Tunggak Tagihan Kartu Sehat, Rumah Sakit Kesulitan Beli Obat

Menurut dia, verifikasi tagihan memakan waktu lama karena pengecekan harus detail agar tidak ada kebocoran dana APBD yang dikeluarkan untuk program Kartu Sehat ini.

Kendati demikian, Rahmat memastikan pihaknya segera membayar tagiah Kartus Sehat dari 36 rumah sakit swasta di Kota Bekasi tersebut.

"Proses verifikasi itu kan susah, harus kenali satu-satu, jadi yang saya tahu kemarin ke Dinkes (Dinas Kesehatan) itu ngecekinnya ada 12 orang, itu bukan dari kita loh, kita sewa yang independen itu," ujar Rahmat.

"Tagihan ada yang dari Agustus, September, kan mereka baru nagih, bertumpuk, harus dicek satu-satu, tiba-tiba diklaim Rp 200 miliar, jangankan Rp 200 miliar, Rp 500 miliar kalau betul pasti kita bayar, iya kan buat rakyat kita dong," ucap Rahmat.