Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Pepen, Tunggakan Kartu Sehat Pemkot Bekasi Tak Sampai Rp 200 Miliar

Kompas.com - 27/12/2018, 14:44 WIB
Dean Pahrevi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membantah pernyataan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta (ARSSI) Irwan Heriyanto yang menyebut Pemkot Bekasi menunggak pembayaran Kartu Sehat Bekasi hingga Rp 200 miliar ke sejumlah rumah sakit.

Menurut pria yang kerap dipanggil Pepen ini, tunggakan Pemkot Bekasi senilai Rp 129 miliar, bukan Rp 200 miliar.

"Yang bilang Rp 200 miliar siapa? Sampai dengan tadi malam saya dapat laporan itu Rp 129 miliar, jadi jauh dari yang diisukan. Saya sudah mengerahkan berpuluh-puluh orang buat mengevaluasi, memverifikasi, kan enggak mungkin kita terima kita langsung bayar," kata Rahmat di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (27/12/2018).

Rahmat mengatakan, terkait tagihan, pihaknya tidak bisa melunasinya pada tahun 2018 ini.

Sebab, tagihan tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi oleh tim indenpenden yang dibentuk Pemerintah Kota Bekasi.

"Kalau begitu, nagih begitu, menyampaikan tagihan pemkot suruh bayar, walah nanti kalau ada persoalan kan harus dicek, betul enggak beli obatnya, betul enggak ini," ujar Rahmat.

Baca juga: Pemkot Bekasi Tunggak Tagihan Kartu Sehat, Rumah Sakit Kesulitan Beli Obat

Menurut dia, verifikasi tagihan memakan waktu lama karena pengecekan harus detail agar tidak ada kebocoran dana APBD yang dikeluarkan untuk program Kartu Sehat ini.

Kendati demikian, Rahmat memastikan pihaknya segera membayar tagiah Kartus Sehat dari 36 rumah sakit swasta di Kota Bekasi tersebut.

"Proses verifikasi itu kan susah, harus kenali satu-satu, jadi yang saya tahu kemarin ke Dinkes (Dinas Kesehatan) itu ngecekinnya ada 12 orang, itu bukan dari kita loh, kita sewa yang independen itu," ujar Rahmat.

"Tagihan ada yang dari Agustus, September, kan mereka baru nagih, bertumpuk, harus dicek satu-satu, tiba-tiba diklaim Rp 200 miliar, jangankan Rp 200 miliar, Rp 500 miliar kalau betul pasti kita bayar, iya kan buat rakyat kita dong," ucap Rahmat.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta (ARSSI) Irwan Heriyanto mengatakan, sejumlah rumah sakit swasta di Kota Bekasi kesulitan membeli obat dari distributor lantaran Pemerintah Kota Bekasi menunggak tagihan Kartu Sehat.

Baca juga: ARSSI: Pemkot Bekasi Tunggak Tagihan Kartu Sehat 200 Miliar ke RS

Menunggaknya Pemkot Bekasi dalam melunasi tagihan Kartu Sehat membuat keuangan sejumlah rumah sakit swasta memburuk dan berdampak pada ketersediaan obat.

Ia memperkirakan, tunggakan tagihan Kartu Sehat Pemkot Bekasi hampir mencapai Rp 200 miliar.

Jumlah tersebut berdasarkan rincian biaya yang dikeluarkan rumah sakit untuk Kartu Sehat pada periode Juni hingga September 2018.

Jumlah tersebut belum ditambah dengan tagihan pada periode Oktober hingga Desember 2018.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com