Soal Normalisasi Ciliwung, Sentilan dari Jokowi dan Respons Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti persoalan banjir di Jakarta.

Ia pun meninjau proyek pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Rabu (26/12/2018).

Kata Jokowi, dua bendungan yang dibangun di hulu itu akan mengurangi masalah banjir di Jakarta hingga 30 persen.

"Progresnya baik, seperti yang di Sukamahi, Ciawi masih berjalan proses pembebasan lahan," kata Jokowi.

Pentingnya normalisasi Ciliwung

Jokowi turut didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek Bendungan Ciawi dan Sukamahi.

Baca juga: Di Depan Anies, Presiden Sebut Pentingnya Normalisasi Sungai Ciliwung

Kala itu, Jokowi juga menyebut keberhasilan pengendalian banjir harus diikuti dengan perbaikan aliran Sungai Ciliwung yang ada di hilir.

Saat ini, lebar sungai tersebut berkisar 12-15 meter.

Hanya di beberapa titik saja lebar sungai itu yang mencapai 60 meter. Sehingga, perlu adanya normalisasi agar air dapat mengalir ke sungai dengan lancar.

"Normalisasi Ciliwung memang harus dilebarkan karena lebarnya sangat kurang. Sekarang ada yang 12 meter, 15 meter, normalnya 60 meter normalnya, paling tidak 40 meter," kata Jokowi.

Persoalan di hilir yang juga harus segera diselesaikan, imbuh Jokowi, yaitu pembangunan sodetan serta terowongan penghubung antara Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).

Anies mengakui sempat membahas soal pelebaran sungai di sejumlah titik bersama Jokowi saat meninjau dua proyek bendungan itu.

"Kemarin kami diskusikannya adalah soal lebar sungai. Pak Presiden menyebut istilahnya normal," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Anies menyampaikan, lebar sungai di sejumlah titik di Jakarta menyempit. Penyempitan sungai itu menyebabkan potensi banjir dan genangan di sekitarnya.

Pembebasan lahan

Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan tugas Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR.

Sementara pembebasan lahan di wilayah Jakarta untuk mendukung proyek normalisasi itu merupakan tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dok. Pemprov DKI Jakarta Sepanjang tahun 2013-2017, normalisasi Sungai Ciliwung telah dilakukan sepanjang 16,38 kilometer dari panjang sungai yang harus dinormalisasi sekitar33,69 kilometer.

Anies menuturkan, Pemprov DKI mendukung proyek pelebaran Sungai Ciliwung oleh BBWSCC.

Namun, Anies tidak mau menegaskan pelebaran yang dimaksud dengan konsep normalisasi atau naturalisasi sungai.

Baca juga: Presiden Sebut Pentingnya Normalisasi Ciliwung, Kata Gubernur Anies...

"Pelebaran saja, pelebaran sungai, untuk alirannya tidak terganggu. Jangan dijadikan konflik begitu (antara normalisasi dan naturalisasi)," tuturnya.

Anies mengakui, Pemprov DKI Jakarta memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk membebaskan lahan demi melebarkan kembali sungai di sejumlah titik di Jakarta.

Dia menyebut, Pemprov DKI tengah menggenjot pembebasan lahan di sejumlah titik untuk proyek pelebaran Sungai Ciliwung.

"Ini (pembebasan lahan) salah satu hal yang sekarang digenjot. Yang masih belum tuntas adalah soal pembelian lahan," kata Anies.

Salah satu pembebasan lahan yang tengah diproses yakni di Cipinang Melayu, Jakarta Timur.

Menurut Anies, warga Cipinang Melayu sudah bersedia lahannya dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta.

Namun, warga ingin lahan mereka dibeli sesuai dengan taksiran harga (appraisal) tahun 2018.

Appraisal yang ada saat ini adalah appraisal tahun 2015. Oleh karena itu, appraisal ulang tengah diproses dan membutuhkan waktu.

Baca juga: Normalisasi Ciliwung Selama Baik Buat Warga, Kami Dukung

Selain di Cipinang Melayu, Pemprov DKI juga sedang memproses pembebasan lahan di Bidara Cina, Jakarta Timur, untuk membangun sodetan Sungai Ciliwung.

Dengan sodetan itu, sebagian debit air Sungai Ciliwung dari hulu akan dibelokkan ke Kanal Banjir Timur (KBT).

"PR yang harus kami tuntaskan adalah soal pembebasan lahan di Bidara Cina dan itu sedang dalam proses juga," ucap Anies.