"Kalau obatnya enggak ada bagaimana? Paling nanti kami merujuk ke rumah sakit yang logistiknya masih ada, dalam hal ini mungkin rumah sakit milik pemerintah," ujar Irwan.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membantah tunggakan tagihan Kartu Sehat Bekasi mencapai Rp 200 miliar.
Berdasarkan laporan yang diterima dirinya, tagihan Kartu Sehat kepada Pemkot Bekasi hanya sekitar Rp 129 miliar.
"Yang bilang Rp 200 miliar siapa? Sampai dengan tadi malam saya dapat laporan itu Rp 129 miliar, jadi jauh dari yang diisukan. Saya sudah mengerahkan berpuluh-puluh orang buat mengevaluasi memverifikasi, kan enggak mungkin kami terima kami langsung bayar," kata Rahmat.
Rahmat menjelaskan, tagihan tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi oleh tim independen yang dibentuk Pemkot Bekasi.
Baca juga: Pemkot Bekasi Tunggak Tagihan Kartu Sehat, Rumah Sakit Kesulitan Beli Obat
Proses verifikasi tagihan pun memakan waktu yang lama karena pengecekan harus detail agar tidak ada kebocoran dana APBD yang dikeluarkan untuk program Kartu Sehat ini.
"Tagihan ada yang dari Agustus, September, kan mereka baru nagih, bertumpuk, proses verifikasi itu kan susah, harus kenali satu-satu, jadi yang saya tahu kemarin ke Dinkes (Dinas Kesehatan) itu ceknya ada 12 orang, itu bukan dari kami loh, kami sewa yang independen itu," ujar Rahmat.
Pemkot Bekasi berjanji tagihan tunggakan Kartu Sehat Bekasi akan dibayarkan pada tahun 2019.
Tim indenpenden harus memverifikasi terlebih dahulu tagihan yang diberikan kepada Pemkot Bekasi tersebut.
"Kan kami verifikasi dulu ya, enggak mungkinlah orang sudah mau tutup buku begini bagaimana kami mau bayar, pasti ada pengakuan utang di 2019. Mana bisa begitu dapat tagihan langsung kami bayar, kan harus verifikasi, verifikasinya bukan kami loh, verifikasinya oleh tim independen," ujar Rahmat.
Rahmat pun memastikan pihaknya segera membayar tagihan Kartu Sehat dari 36 rumah sakit swasta apabila proses verifikasi oleh tim indenpenden selesai.
Baca juga: ARSSI: Pemkot Bekasi Tunggak Tagihan Kartu Sehat 200 Miliar ke RS
"Kami sewa yang independen itu. Tagihannya kan banyak, orang sakit kan banyak, makanya sekarang kalau orang sakit cuma puyeng cuma mencret, saya suruh ke puskesmas itu supaya enggak nagih," jelas Rahmat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.