Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Pemkot Bekasi Tunggak Tagihan Kartu Sehat hingga Susah Obat

Kompas.com - 28/12/2018, 10:05 WIB
Dean Pahrevi,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

"Kalau obatnya enggak ada bagaimana? Paling nanti kami merujuk ke rumah sakit yang logistiknya masih ada, dalam hal ini mungkin rumah sakit milik pemerintah," ujar Irwan.

Polemik jumlah tagihan

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membantah tunggakan tagihan Kartu Sehat Bekasi mencapai Rp 200 miliar.

Berdasarkan laporan yang diterima dirinya, tagihan Kartu Sehat kepada Pemkot Bekasi hanya sekitar Rp 129 miliar.

"Yang bilang Rp 200 miliar siapa? Sampai dengan tadi malam saya dapat laporan itu Rp 129 miliar, jadi jauh dari yang diisukan. Saya sudah mengerahkan berpuluh-puluh orang buat mengevaluasi memverifikasi, kan enggak mungkin kami terima kami langsung bayar," kata Rahmat.

Rahmat menjelaskan, tagihan tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi oleh tim independen yang dibentuk Pemkot Bekasi.

Baca juga: Pemkot Bekasi Tunggak Tagihan Kartu Sehat, Rumah Sakit Kesulitan Beli Obat

Proses verifikasi tagihan pun memakan waktu yang lama karena pengecekan harus detail agar tidak ada kebocoran dana APBD yang dikeluarkan untuk program Kartu Sehat ini.

"Tagihan ada yang dari Agustus, September, kan mereka baru nagih, bertumpuk, proses verifikasi itu kan susah, harus kenali satu-satu, jadi yang saya tahu kemarin ke Dinkes (Dinas Kesehatan) itu ceknya ada 12 orang, itu bukan dari kami loh, kami sewa yang independen itu," ujar Rahmat.

2019 dilunasi

Pemkot Bekasi berjanji tagihan tunggakan Kartu Sehat Bekasi akan dibayarkan pada tahun 2019.

Tim indenpenden harus memverifikasi terlebih dahulu tagihan yang diberikan kepada Pemkot Bekasi tersebut.

"Kan kami verifikasi dulu ya, enggak mungkinlah orang sudah mau tutup buku begini bagaimana kami mau bayar, pasti ada pengakuan utang di 2019. Mana bisa begitu dapat tagihan langsung kami bayar, kan harus verifikasi, verifikasinya bukan kami loh, verifikasinya oleh tim independen," ujar Rahmat.

Rahmat pun memastikan pihaknya segera membayar tagihan Kartu Sehat dari 36 rumah sakit swasta apabila proses verifikasi oleh tim indenpenden selesai.

Baca juga: ARSSI: Pemkot Bekasi Tunggak Tagihan Kartu Sehat 200 Miliar ke RS

"Kami sewa yang independen itu. Tagihannya kan banyak, orang sakit kan banyak, makanya sekarang kalau orang sakit cuma puyeng cuma mencret, saya suruh ke puskesmas itu supaya enggak nagih," jelas Rahmat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com