Kaleidoskop 2018: Tahun Pembuktian Program Rumah DP 0

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2018 menjadi pembuktian program rumah DP Rp 0. Di tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan memulai pembangunan rusunami pertama yang uang mukanya ditalangi.

Ketika program masih berupa janji kampanye, banyak yang meragukan bagaimana pemerintah daerah bisa menyediakan rumah untuk 51 persen penduduknya yang belum memiliki hunian. Anies dan wakilnya saat itu, Sandiaga Uno meyakinkan, program itu akan bisa berjalan dengan baik.

Mereka beralasan, rumah dengan DP Rp 0 sudah dijalankan banyak pengembang. Pihaknya hanya menyediakan mekanisme pembiayaan.

Baca juga: Anies: Jangan Khawatir, Program DP 0 Rupiah Jalan Terus

Januari
Setelah keduanya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah down payment (DP) Rp 0 pun dilakukan pada 18 Januari 2018.

Groundbreaking dilakukan di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa.

Baca juga: Calon Pembeli Rusunami Klapa Village Akan Diseleksi Dinas Perumahan dan Bank DKI

Acara ini menjadi tanda dimulainya program yang telah menjadi janji Anies dan Sandi, sejak masa kampanye Pilkada 2017.

Lahan yang digunakan memiliki luas 1,3 hektar. Ada empat tower dengan total 780 unit. Satu dari empat tower itu dibangun PD Pembangunan Sarana Jaya untuk program rumah DP Rp 0.

KOMPAS.COM/Ardito Ramadhan D Penampakan rumah contoh DP 0 Rupiah di Rorotan, Jakarta Utara, Jumat (9/3/2018).

Februari
Setelah groundbreaking itu, sempat ada kabar menggembirakan, rumah DP Rp 0 berbee=ntuk tapak akan dibangun di Rorotan, Jakarta Utara. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik yang pertama kali menyampaikan informasi itu.

"Swasta banyak yang mau kerja sama, misalnya sebentar lagi ada di Malaka, Rorotan, itu ada perusahaan Nusa Kirana, dia akan bangun, mungkin sekitar 200 unit," kata Taufik di Tanah Abang pada 20 Januari lalu.

Sandiaga Uno juga mengungkapkan hal yang sama. Dia menyinggung ada pengembang yang mau membangun rumah tapak DP Rp 0 di Rorotan.

Baca juga: Sandiaga Ingin DKI Tetap Terlibat dalam Pembangunan Rumah DP Rp 0 di Rorotan

Dia setuju dengan rencana pengembang itu, tetapi minta rumah dibangun tiga hingga empat lantai. Sandiaga juga meminta pengembang untuk tidak terburu-buru.

Namun saat groundbreaking pada 28 Februari 2018, Anies tidak mengikuti acara itu seperti yang sebelumnya disebutkan sejumlah pihak. Anies bilang, dia tidak pernah menyebut akan melakukan groundbreaking proyek perumahan itu.

Dia juga mengatakan, itu bukan program Pemprov DKI. Sandiaga kemudian mengatakan, ada hal yang belum sinkron antara pengembang dan Pemprov DKI Jakarta dalam proyek di Rorotan itu.

Hal tersebut membuat rumah tapak Rorotan tidak bisa disebut rumah DP Rp 0 program Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Rusunami DP 0 untuk Warga DKI Berpenghasilan Rp 4 Juta-Rp 7 Juta

Pada 21 Februari 2018, Komite Antikorupsi Indonesia (KAKI) melaporkan adanya kecurangan dalam proyek Rusunami DP Rp 0 di Klapa Village ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

LSM itu menyebut kontrak senilai Rp 600 miliar PT Totalindo EKa Persada TBK (TOPS) sebagai kontraktor merupakan kecurangan. Menurut mereka, harusnya kontraktor dipilih lewat tender alih-alih penunjukan langsung.

Terkait hal ini, PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) membantah pihaknya telah melanggar ketentuan. Begitu pula PD Pembangunan Sarana Jaya selaku pemilik proyek.

Pihak PD Pembangunan Sarana Jaya menyatakan tak perlu adanya proses tender karena proyek di Pondok Kelapa sifatnya kerja sama.

Kompas.com/DANI PRABOWO Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan program DP 0 Rupiah di proyek Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018).

Maret
Polemik terkait rumah DP Rp 0 pun semakin memanas. Sandiaga sampai menggelar "Sosialisasi dan Pendalaman Materi kepada Jurnalis tentang Program Hunian DP Rp 0 pada 14 Maret 2018.

Padahal, tak banyak yang bisa dijawab para pejabat DKI dalam workshop itu. Sebab, aturan dasar untuk rumah DP Rp 0 sendiri belum dibuat.

Baca juga: Rusunami DP 0 Rupiah Diberi Tagline Samawa, Ini Alasannya

April
Kemudian, saat program rumah DP Rp 0 itu akan dibukukan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, diskusi bersama DPRD DKI pada 10 April lalu sempat memanas.

Dalam rapat itu, langkah mewujudkan rumah DP Rp 0 yang diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga Sekretaris Daerah membuat anggota DPRD bahkan jajaran Pemprov lain yang hadir terheran-heran.

Baca juga: Cicilan Rusunami DP 0 Rupiah, Rp 2 jutaan Per Bulan

Di situ mulai terungkap, rumah yang akan disediakan berbentuk rumah susun (rusun), bukan rumah tapak. Kritik paling keras justru datang dari partai pendukung Anies-Sandi, Gerindra dan PKS.

Mereka khawatir jajaran Pemprov DKI tak bisa mewujudkan janji Gubernur saat kampanye. Kepala Bappeda kala itu, Tuti Kusumawati, mengatakan Pemprov DKI punya target menyediakan 250.000 unit rusun selama lima tahun.

Target itu akan dibagi menjadi 50.000 unit rusun per tahun. Pemprov DKI hanya membangun 14.564 unit rusunawa (rumah susun sewa) dengan APBD. Namun rusunawa juga akan dibangun pemerintah pusat melalui APBN seperti Rusunawa Pasar Rumput dan Rusunawa Pasar Minggu sebanyak 3.222 unit.

Sementara rusun DP Rp 0 untuk warga berpenghasilan Rp 4-7 juta akan dibangun BUMD dengan jumlah 9.772 unit per tahun. Tiga BUMD ditunjuk untuk membangun rusun itu, yakni Sarana Jaya, Jakpro, dan Pasar Jaya. Adapun sisanya, atau sebagian besar dari target, diserahkan ke swasta untuk memenuhinya.

"Jadi besarnya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan market ini mendominasi untuk pemenuhan dari sisi supply side. Pendekatannya untuk kita di Pemprov, itu adalah meningkatkan customer capacity to borrow," kata Tuti kala itu.

Namun dalam rapat itu, DPRD masih kebingungan bagaimana cara Pemprov DKI membuat pengembang mau menyediakan rumah sebanyak itu.

Mei
Video yang diunggah akun YouTube Pemprov DKI pada 7 Mei 2018 memuat Anies yang tengah membahas rumah DP Rp 0 dengan jajarannya.

Dalam video itu, Anies menyebut program rumah DP Rp 0 sebagai janji kampanyenya yang paling diingat masyarakat, namun paling bermasalah.

Untuk itu, Anies memerintahkan Bank DKI, PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan PD Pasar Jaya agar 'saweran' menyewa jasa konsultan komunikasi.

Baca juga: Gubernur DKI: Dulu Banyak Kritik Tidak Mungkin Ada DP 0, Ini Nyatanya Mungkin...

Ia meminta konsultan yang digunakan tak perlu yang mahal, yang penting efektif mengomunikasikan program rumah DP 0 dengan bahasa publik.

"Karena yang tadi disampaikan itu rumit. Rumit tuh sederhana maksudnya, tapi kompleks," kata Anies.

Juni
Pemprov DKI membentuk unit pengelola teknis (UPT) mengurus jual beli rumah DP 0. UPT yang baru dibentuk ini bernama Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera.

Pada 8 Juni 2018, Anies melantik Dzikran Kurniawan sebagai kepala UPT. Dzikran bertugas membuat skema pembiayaan agar penjualan bisa dilakukan.

Baca juga: Pemprov DKI Talangi Uang Muka Rusunami DP 0 Rupiah Pakai APBD

Sayangnya, meski UPT sudah dibentuk, rumah DP Rp 0 belum bisa dijual saat itu. Tak terdengar kabar Selama beberapa bulan, pergub yang dimaksud seolah tidak ada kelanjutannya.

Beberapa pejabat terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus-menerus mengatakan, pergub belum selesai.

KOMPAS.com/Ryana Aryadita Persiapan peluncuran rumah DP 0 rupiah

Oktober
Setelah beberapa bulan tak ada perkembangan, pada 12 Oktober 2018, Rusunami DP Rp 0 Klapa Village, Jakarta Timur, resmi diluncurkan. Anies memberinya nama "Samawa" dari kepanjangan Solusi Rumah Warga.

Bunga yang ditawarkan sebesar 2,5 persen dengan tenor cicilan 10, 15, dan 20 tahun.

Tipe termurah yakni studio ukuran 21 meter persegi dengan harga Rp 184.800.000, cicilannya mulai dari Rp 1.916.494 (10 tahun), Rp 1.415.555 (15 tahun), dan Rp 1.171.531 (20 tahun).

Adapun yang termahal yaitu tipe dua kamar dengan luas 35,30 meter persegi. Harganya Rp 341.704.000. Cicilannya Rp 3.543.689 (10 tahun), Rp 2.617.428 (15 tahun), atau Rp 2.166.216 (20 tahun).

Peluncuran ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Baca juga: Hari Pertama, 380 Orang Daftar Rumah DP Rp 0

November
Pendaftaran untuk rumah DP Rp 0 digelar dari 1-20 November. Meski disiapkan jalur online, pada tahap awal ini, jalur online belum digunakan. Pendaftaran dibuka di kantor-kantor wali kota di enam wilayah DKI Jakarta serta di Kantor Dinas Perumahan.

Hingga penutupan, ada 2.481 warga yang mendaftar. Mereka akan diseleksi dan baru akan mulai mencicil setelah Rusun Klapa Village rampung, diperkirakan Juli 2019.

Baca juga: Pendaftar Rumah DP Rp 0 Akan Gugur dari Daftar jika...