Wali Kota Sayangkan Ketua DPRD Depok Usir Kepala Dinas di Rapat Paripurna

DEPOK, KOMPAS.com - Keributan terjadi saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke II Tahun Sidang 2018-2019 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Depok, Kamis (3/1/2019) kemarin.

Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo disebut mengusir Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri karena tidak meloloskan empat orang PNS untuk promosi jabatan.

“Ketika Ketua DPRD tahu empat nama titipannya ditolak, ia telepon saya dan mencaci maki saya, terus dia bilang 'Awas berani ketemu di gedung dewan saya usir di Sidang Paripurna'. Bahkan beliau bilang ‘Kalau mau rekam, rekam suara saya’,” ucap Supian saat dihubungi pada Jumat (4/1/2019).

Baca juga: Komisi I DPRD Khawatir Lelang Jabatan di Pemprov Jabar Sarat Titipan

Supian mengatakan, Ketua DPRD menelepon dirinya setelah acara pelantikan jabatan fungsional dan pelantikan jabatan struktual beberapa hari sebelumnya, Senin (31/12/2018).

Adapun pengangkatan jabatan yang dilakukan dianggap telah sesuai dengan aturan dan prosedural Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Kesepakatan bersama bahkan sudah disetujui oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Namun, setelah Supian menyampaikan empat nama tersebut ke Baperjakat, ternyata mereka semua tidak lolos seleksi kenaikan jabatan.

“Kalau yang kami lakukan telah sesuai dengan aturan, prosedur Baperjakat dan kesepakatan, apalagi sekarang ada komisi ASN yang mengawal betul proses karier birokrat-birokrat yang diajukan. Kalau ada yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kualifikasi, tentunya kami akan mendapat teguran,” ujar Supian.

Dihubungi secara terpisah, Mohammad Idris mengatakan, mutasi promosi kenaikan jabatan Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan prosedur.

Idris mengaku siap diperiksa apabila terbukti ada penyimpangan dalam proses promosi pegawai pemkot tersebut.

Baca juga: DPRD Jabar Minta Ridwan Kamil Transparan soal Lelang Jabatan

“Sejak awal proses mutasi promosi pengangkatan jabatan ini sudah sangat prosedural, silakan saja diperiksa, saya siap kok. Panitia penyeleksi kenaikan jabatan ini juga dari BKN (Badan Kepegawaian Negara),” ucap Idris di Balai Kota.

Menanggapi perilaku Ketua DPRD yang mengusir Kepala BKPSDM, Idris mengatakan seharusnya Ketua DPRD lebih komukatif dan bersinergi dengan eksekutif.

Terlebih lagi, harusnya DPRD dengan Pemkot sudah mulai membahas anggaran dan kegiatan-kegiatan tahun 2019.

“Saya ingin komunikasi ini lebih baik apalagi ini tahun baru jadi harusnya kami lebih sinergis, lebih komunikatif, lebih santun, dan lebih bermoral lagi. Utamakan keselamatan bersama, dahulukan masalah besar daripada golongan pribadi,” ujar Idris.

Kompas.com telah mencoba konfirmasi hal tersebut ke Ketua DPRD Hendrik Tangke Allo, namun belum juga mendapat respons.