JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mengeluhkan buruknya validasi data Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali menyebut, pihaknya kerap dikeluhkan warga soal ini.
Baca juga: KJP Plus Sudah Tersalurkan ke 805.015 Siswa Ibu Kota
"Begitu banyak persoalan-persoalan mengenai KJP Plus di tengah-tengah masyarakat, salah satu persoalan terbanyak adalah validasi data penerima KJP," kata Ashraf Ali dalam acara Catatan Akhir Tahun Fraksi Golkar di DPRD DKI, Senin (7/1/2019).
Fraksi Partai Golkar menilai, validasi data ini membebani Dinas Pendidikan.
Golkar mengusulkan agar KJP tak lagi diurus oleh Dinas Pendidikan.
"Tapi diserahkan dan memberikan wewenang kepada UPT, khusus di bawah kendali Dinas Sosial, sehingga Dinas Pendidikan untuk fokus dalam mengurus peserta didik," ujar Ashraf.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti rendahnya serapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Baca juga: Verifikasi Data KJP di Jakbar Terkendala Koneksi Internet
Kinerja Pemprov DKI di 2018 dinilai tak lebih baik dari tahun sebelumnya.
"SKPD yang masih rendah penyerapannya antara lain Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Pendidikan DKI," kata Ashraf.
