Fraksi Partai Golkar: Warga Keluhkan Proses Validasi Data KJP Plus

Kompas.com - 07/01/2019, 20:48 WIB
Seorang siswi tengah menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Dok. Humas Pemerintah Provinsi DKI JakartaSeorang siswi tengah menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mengeluhkan buruknya validasi data Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali menyebut, pihaknya kerap dikeluhkan warga soal ini.

Baca juga: KJP Plus Sudah Tersalurkan ke 805.015 Siswa Ibu Kota

"Begitu banyak persoalan-persoalan mengenai KJP Plus di tengah-tengah masyarakat, salah satu persoalan terbanyak adalah validasi data penerima KJP," kata Ashraf Ali dalam acara Catatan Akhir Tahun Fraksi Golkar di DPRD DKI, Senin (7/1/2019).


Fraksi Partai Golkar menilai, validasi data ini membebani Dinas Pendidikan.

Golkar mengusulkan agar KJP tak lagi diurus oleh Dinas Pendidikan.

"Tapi diserahkan dan memberikan wewenang kepada UPT, khusus di bawah kendali Dinas Sosial, sehingga Dinas Pendidikan untuk fokus dalam mengurus peserta didik," ujar Ashraf.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti rendahnya serapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Baca juga: Verifikasi Data KJP di Jakbar Terkendala Koneksi Internet

Kinerja Pemprov DKI di 2018 dinilai tak lebih baik dari tahun sebelumnya.

"SKPD yang masih rendah penyerapannya antara lain Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Pendidikan DKI," kata Ashraf.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kedua Pemutihan Sanksi Pajak, Samsat Jakpus Masih Sepi Antrean

Hari Kedua Pemutihan Sanksi Pajak, Samsat Jakpus Masih Sepi Antrean

Megapolitan
Cegah Pemalsuan KIR, Pemprov DKI Digitalisasi Sistem Pengujian Kendaraan

Cegah Pemalsuan KIR, Pemprov DKI Digitalisasi Sistem Pengujian Kendaraan

Megapolitan
Tanpa Tunggu Aduan, Polisi Segel Industri Peleburan Aluminium di Cilincing yang Resahkan Warga

Tanpa Tunggu Aduan, Polisi Segel Industri Peleburan Aluminium di Cilincing yang Resahkan Warga

Megapolitan
Waduk Pondok Ranggon Dikeruk

Waduk Pondok Ranggon Dikeruk

Megapolitan
Sambil Menangis, Sopir Minta Maaf kepada Polisi yang Naik ke Kap Mobilnya

Sambil Menangis, Sopir Minta Maaf kepada Polisi yang Naik ke Kap Mobilnya

Megapolitan
Antisipasi Musim Hujan, Tiga Waduk di Jakarta Timur Diperdalam

Antisipasi Musim Hujan, Tiga Waduk di Jakarta Timur Diperdalam

Megapolitan
Tolak Pengesahan Revisi UU KPK, Sekelompok Mahasiswa Bawa Tikus ke Gedung KPK

Tolak Pengesahan Revisi UU KPK, Sekelompok Mahasiswa Bawa Tikus ke Gedung KPK

Megapolitan
Polusi Udara di Cilincing, Siswa SMK Dilibatkan untuk Pasang Filter di Sekolah

Polusi Udara di Cilincing, Siswa SMK Dilibatkan untuk Pasang Filter di Sekolah

Megapolitan
Begini Penjelasan Pemerintah soal Ketiadaan Meja dan Kursi di SDN Jatimulya 09 Bekasi

Begini Penjelasan Pemerintah soal Ketiadaan Meja dan Kursi di SDN Jatimulya 09 Bekasi

Megapolitan
Ikuti Instruksi Anies, Sudisdik Wilayah II Jakut Kebut Pemasangan Filter di SDN Cilincing 07 Pagi

Ikuti Instruksi Anies, Sudisdik Wilayah II Jakut Kebut Pemasangan Filter di SDN Cilincing 07 Pagi

Megapolitan
Pemprov DKI Potong Tunggakan Pajak, Samsat Jakbar Bakal Buka Ruang Tambahan

Pemprov DKI Potong Tunggakan Pajak, Samsat Jakbar Bakal Buka Ruang Tambahan

Megapolitan
Ini Komisi yang Ingin Ditempati Putra Bamsoet hingga Kakak Nia Ramadhani di DPRD DKI

Ini Komisi yang Ingin Ditempati Putra Bamsoet hingga Kakak Nia Ramadhani di DPRD DKI

Megapolitan
Industri Peleburan Alumunium Disegel, Pihak SD di Cilincing Merasa Udara Lebih Baik

Industri Peleburan Alumunium Disegel, Pihak SD di Cilincing Merasa Udara Lebih Baik

Megapolitan
Pendiri Kaskus Andrew Darwis Bantah Terlibat Pinjaman Uang

Pendiri Kaskus Andrew Darwis Bantah Terlibat Pinjaman Uang

Megapolitan
Ada Dua ASN Ingin Maju Pilkada Tangsel 2020, Ini Komentar Airin

Ada Dua ASN Ingin Maju Pilkada Tangsel 2020, Ini Komentar Airin

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X