"Track Record" Tak Jelas, PKB Ragukan 3 Kandidat Wagub DKI dari PKS - Kompas.com

"Track Record" Tak Jelas, PKB Ragukan 3 Kandidat Wagub DKI dari PKS

Kompas.com - 07/01/2019, 21:00 WIB
IlustrasiKOMPAS Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta meragukan kemampuan tiga calon wakil gubernur DKI dari Partai Keadilan Sejahtera ( PKS).

Ketiga kader PKS itu dinilai tak punya rekam jejak yang cukup. 

Baca juga: Fraksi Nasdem Minta PKS-Gerindra Tunda Pembahasan Wagub DKI

"Sudah pasti enggak mampu, tinggal di mana? Jadi wagub juga nggak ngerti," kata Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas kepada wartawan, Senin (7/1/2019).

Hasbiallah mengatakan, pihaknya sama sekali tidak mengetahui rekam jejak dari ketiga kandidat yang diusulkan PKS.

Ketiga kandidat yang dimaksud yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto, dan Ketua Dewan Syariah (DSW) DPW PKS DKI Ahmad Suhaimi.

"Kami benar-benar enggak tahu, bagaimana mau ngomong track record," ucap Hasbiallah.

Selain meminta agar PKS dan Gerindra menyodorkan nama lain, Hasbiallah menyarankan agar proses pemilihan wagub oleh DPRD digelar seusai pemilihan presiden.

Ia menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih mampu memimpin DKI Jakarta seorang diri.

"Lebih bagus tunggu habis Pilpres. Karena, satu pembahasan APBD sudah selesai. Kalau tinggal Pilpres kan ada APBD Perubahan. Kan sekarang Gubernur bisa kok meng-handle sendiri. Ada wagub atau tidak, enggak ada masalah, kok," kata dia.

PKS sudah mengajukan tiga nama sebagai calon wakil gubernur, yaitu Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi.

Baca juga: Track Record Tak Jelas, Hanura Tolak 3 Kandidat Wagub DKI dari PKS

Ketiga calon tersebut tengah menanti proses fit and proper test yang akan diselenggarakan oleh partai pengusung, PKS dan Gerindra.

Nantinya akan ada dua nama dari PKS yang bakal diajukan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies akan menyerahkan dua nama itu ke DPRD dan wagub DKI akan dipilih oleh anggota dewan melalui rapat paripurna.



Close Ads X