Jaksa Sebut Terdakwa Teroris Asal Blitar Latihan Fisik di Pantai

Kompas.com - 08/01/2019, 22:04 WIB
Terdakwa terorisme anggota JAD Heru Widajanto menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa (8/1/2019).Kompas.com/RIMA WAHYUNINGRUM Terdakwa terorisme anggota JAD Heru Widajanto menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa (8/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus terorisme yang merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) asal Blitas Jawa Timur, Heru Widajanto, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa (8/1/2019).

Dalam sidang, jaksa penuntut umum (JPU) mengatakan, kelompok teroris yang diikuti terdakwa melakukan latihan fisik di pinggir Pantai Lodoyo Blitar berupa lari dan senam yang disebut dengan sebutan "idad".

"Idad berupa lari dan senam di tepi laut Lodoyo, kabupaten Blitar. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Joko. Sesaat sebelum melakukan idad, dengan cara berlari tersebut diadakan tausiah yang disampaikan oleh Mihanan," kata jaksa dalam bacaan dakwaan di ruang Sidang 4, Selasa.

Baca juga: Sukseskan Pemilu, Jokowi Minta Jajarannya Lawan Hoaks hingga Cegah Terorisme

Latihan fisik tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama anggota lainnya untuk latihan perang atau yang mereka sebut "askariyah".

Adapun anggota yang terlibat yaitu Muhanan alias Abu Rizal, Joko, Adi, Abu Umar, Putut, Galih, Heru Subagio, dan dr Dayat.

Berdasarkan surat dakwaan, selain berlari dan senam di pinggir pantai, anggota JAD tersebut mengikuti latihan renang pada 2017. Mereka latihan renang di kolam Tirta Kanigoro Blitar.

Dalam kasus ini, Heru diamankan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu (13/6/2018) dan kemudian dibawa ke Mako Brimob Polda Jatim keesokan harinya.

Baca juga: Polisi Mesir Bunuh 40 Teroris Pasca-insiden Ledakan Bom di Giza

Ia diamankan bersama empat terduga tersangka rencana penyerangan sejumlah bank saat itu.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme," kata jaksa.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya


Close Ads X