Anggaran Revitalisasi 5 Taman Rp 140 Miliar, Pemprov DKI Tetap Cari CSR

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan sekitar Rp 140 miliar untuk merevitalisasi lima taman pada 2019.

Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsitawati mengatakan, pihaknya tetap mencari dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta untuk merevitalisasi lima taman itu.

"Dalam tahap ini, kami memang mencari CSR sebetulnya sehingga para swasta atau masyarakat bisa terlibat di dalamnya," ujar Suzi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Baca juga: Fraksi Nasdem: Revitalisasi Taman Rp 140 Miliar, Zaman Ahok Pakai CSR

Jika Pemprov DKI mendapatkan dana swasta, kata Suzi, anggaran Rp 140 miliar dari APBD DKI Jakarta itu akan dikembalikan ke kas daerah.

"Kalau misalnya kami dapatkan pihak swasta, anggaran itu akan kami kembalikan kepada kas," kata dia.

Suzi menyampaikan, revitalisasi lima taman itu akan lebih cepat jika dilakukan pihak swasta. Apalagi, Pemprov DKI menargetkan revitalisasi itu rampung pertengahan tahun ini.

Baca juga: Sudah 50 Persen, Revitalisasi Taman Lapangan Banteng Rampung April 2018

"Harus tahun ini selesai, mudah-mudahan di pertengahan tahun udah selesai. Jadi, tergantung nanti kecepatan di proses pengadaan barang jasanya. Namun, kalau kita menggunakan CSR, tentunya akan lebih cepat," ucap Suzi.

Adapun lima taman yang akan direvitalisasi yakni Taman Honda Tebet, Taman Langsat, Taman Puring, Taman Mataram, dan Taman Tugu Tani.

Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta sebelumnya mengkritik rencana revitalisasi lima taman dengan anggaran Rp 140 miliar.

Nasdem menilai seharusnya revitalisasi tak perlu menggunakan APBD.

Baca juga: Revitalisasi Taman Terbesar di Bandung, Ridwan Kamil Siapkan Rp 88 Miliar

Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus mengatakan, Pemprov DKI bisa memanfaatkan pendanaan selain dari APBD.

Sementara dana APBD bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastuktur yang lebih dibutuhkan, salah satunya untuk menanggulangi banjir.

"Intinya itulah menggandeng pengusaha untuk menggelontorkan CSR untuk membangun Jakarta. APBD digunakan untuk alokasi yang lebih penting lagi. Itu kan yang dilakukan Ahok," kata Bestari.