Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Razia Anjing dan Kucing Liar yang Ditunda untuk Mencari Solusi Tepat Cegah Rabies...

Kompas.com - 09/01/2019, 17:00 WIB
Jimmy Ramadhan Azhari,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana sosialisasi dan penertiban hewan penular rabies (HPR) seperti kucing dan anjing liar oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menuai polemik.

Kegiatan tersebut dijadwalkan serentak di lima lokasi di Jakarta pada Selasa (8/1/2019). Namun, sejumlah komunitas pencinta hewan mengkhawatirkan kegiatan penangkapan kucing dan anjing liar justru membawa dampak negatif.

Di media sosial, warga net ramai-ramai menentang razia kucing dan anjing liar.

Setelah munculnya berbagai reaksi negatif warga net, pada Selasa pagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan Dinas KPKP untuk menunda penangkapan anjing dan kucing liar tersebut.

Baca juga: Anies Minta Penangkapan Kucing dan Anjing Liar Ditunda

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor Bawaslu RI, Jakarta PusatKompas.com/Fitria Chusna Farisa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat

Anies mengunggah instruksi tersebut melalui akun Twitter-nyadan juga Instagram.

"Terkait polemik razia kucing, pagi ini saya instruksikan kepada dinas terkait agar tunda kegiatan penangkapan," kata Anies

Anies juga mengarahkan Dinas KPKP untuk mengajak para komunitas pencinta hewan ikut andil dalam mencari solusi masalah ini.

"Ajak bicara organisasi atau komunitas pengelolaan binatang. Lakukan kegiatan pengendalian bersama dengan komunitas," tulis Anies.

Baca juga: Sosialisasi dan Vaksinasi Rabies di Jakut Tanpa Penangkapan Kucing dan Anjing Liar

Sudin KPKP Jakarta Utara menggelar vaksinasi rabies terhadap hewan peliharaan di RW 20 Sunter Agung dalam rangka Hari Rabies Dunia, Selasa (2/10/2018).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Sudin KPKP Jakarta Utara menggelar vaksinasi rabies terhadap hewan peliharaan di RW 20 Sunter Agung dalam rangka Hari Rabies Dunia, Selasa (2/10/2018).

Hanya sosialisasi dan vaksinasi rabies

Dinas KPKP di masing-masing wilayah akhirnya hanya melakukan sosialisasi mengenai rabies dan memberikan vaksinasi gratis.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Sri Hartati mengatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan komunitas atau organisasi pencinta hewan.

Adapun vaksinasi rabies diberikan gratis, baik untuk hewan peliharaan maupun liar. Namun, untuk hewan liar tetap harus ada penanggungjawabnya.

Vaksinasi dilakukan untuk mempertahankan Jakarta bebas rabies.

Baca juga: Sudin KPKP Jakut Targetkan 3.500 Ekor Hewan Disuntik Rabies

Kepala Dinas KPKP menjabarkan tahapan-tahapan penangkapan kucing dan anjing menggunakan jaring ketika ditemui pada Selasa (8/1/2019), di Puskeswan, Ragunan, Jakarta SelatanKOMPAS.com/ JIMMY RAMADHAN AZHARI Kepala Dinas KPKP menjabarkan tahapan-tahapan penangkapan kucing dan anjing menggunakan jaring ketika ditemui pada Selasa (8/1/2019), di Puskeswan, Ragunan, Jakarta Selatan

Masyarakat diajak berdiskusi

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Darjamuni juga mengumumkan kembali instruksi Gubernur DKI pada acara sosialisasi Jakarta Bebas Rabies di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa siang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com