Razia Anjing dan Kucing Liar yang Ditunda untuk Mencari Solusi Tepat Cegah Rabies...

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana sosialisasi dan penertiban hewan penular rabies (HPR) seperti kucing dan anjing liar oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menuai polemik.

Kegiatan tersebut dijadwalkan serentak di lima lokasi di Jakarta pada Selasa (8/1/2019). Namun, sejumlah komunitas pencinta hewan mengkhawatirkan kegiatan penangkapan kucing dan anjing liar justru membawa dampak negatif.

Di media sosial, warga net ramai-ramai menentang razia kucing dan anjing liar.

Setelah munculnya berbagai reaksi negatif warga net, pada Selasa pagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan Dinas KPKP untuk menunda penangkapan anjing dan kucing liar tersebut.

Baca juga: Anies Minta Penangkapan Kucing dan Anjing Liar Ditunda

Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat

Anies mengunggah instruksi tersebut melalui akun Twitter-nyadan juga Instagram.

"Terkait polemik razia kucing, pagi ini saya instruksikan kepada dinas terkait agar tunda kegiatan penangkapan," kata Anies

Anies juga mengarahkan Dinas KPKP untuk mengajak para komunitas pencinta hewan ikut andil dalam mencari solusi masalah ini.

"Ajak bicara organisasi atau komunitas pengelolaan binatang. Lakukan kegiatan pengendalian bersama dengan komunitas," tulis Anies.

Baca juga: Sosialisasi dan Vaksinasi Rabies di Jakut Tanpa Penangkapan Kucing dan Anjing Liar

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Sudin KPKP Jakarta Utara menggelar vaksinasi rabies terhadap hewan peliharaan di RW 20 Sunter Agung dalam rangka Hari Rabies Dunia, Selasa (2/10/2018).

Hanya sosialisasi dan vaksinasi rabies

Dinas KPKP di masing-masing wilayah akhirnya hanya melakukan sosialisasi mengenai rabies dan memberikan vaksinasi gratis.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Sri Hartati mengatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan komunitas atau organisasi pencinta hewan.

Adapun vaksinasi rabies diberikan gratis, baik untuk hewan peliharaan maupun liar. Namun, untuk hewan liar tetap harus ada penanggungjawabnya.

Vaksinasi dilakukan untuk mempertahankan Jakarta bebas rabies.

Baca juga: Sudin KPKP Jakut Targetkan 3.500 Ekor Hewan Disuntik Rabies

KOMPAS.com/ JIMMY RAMADHAN AZHARI Kepala Dinas KPKP menjabarkan tahapan-tahapan penangkapan kucing dan anjing menggunakan jaring ketika ditemui pada Selasa (8/1/2019), di Puskeswan, Ragunan, Jakarta Selatan

Masyarakat diajak berdiskusi

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Darjamuni juga mengumumkan kembali instruksi Gubernur DKI pada acara sosialisasi Jakarta Bebas Rabies di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa siang.

Para pencinta hewan yang hadir bersorak gembira mendengar pengumuman tersebut.

Dinas KPKP kemudian mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk hadir di pertemuan yang akan diadakan pekan depan.

"Selasa 15 Januari (2019) jam 09.00 bertempat di Grand Orchad hotel, jadi kita akan ketemu di sana, prinsipnya di sana kita akan mencari solusi," kata Darjamuni dalam sambutannya pada acara itu.

Baca juga: DKI Janji Tidak Perlakukan Buruk Anjing dan Kucing dalam Sosialisasi Rabies

Darjamuni berharapk akan ada solusi antara para pencinta hewan, masyarakat yang tidak menyukai hewan, dan Pemprov DKI mengenai penanganan kucing dan anjing liar yang berpotensi menularkan virus rabies.

"Intinya di sana kita akan cari solusi yang baik, terkait itu vaksinasi, cara penangkapan yang baik, maupun bagaimana warga Jakarta lain yang tidak menyukai kucing dan anjing bisa menyukai mereka," katanya.

KOMPAS.com/ JIMMY RAMADHAN AZHARI Warga berbondong-bondong adopsi hewan di Puskeswan Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019)

Razia anjing dan kucing liar bukan solusi

Sejumlah organisasi atau komunitas pencinta hewan yang tergabung dalam Gerakan Anti Kekerasan Hewan Domestik Indonesia (GAKHDI) menentang razia kucing dan anjing liar karena menurut mereka hal tersebut bukan solusi mencegah rabies.

CEO Garda Satwa Indonesia (GSI) Davina Veronica mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah vaksinasi massal dan steril untuk mencegah overpopulasi kucing dan anjing.

"Pertama, dengan memvaksinasi dan mensterilkan HPR secara massal, karena rentang reproduksi HPR lebih cepat daripada rentang razia," kata Davina yang juga anggota Divisi Humas GAKHDI dalam pesan singkatnya, Selasa (8/1/2019). 

Baca juga: Warga Bondong-bondong Adopsi Kucing di Puskeswan Ragunan

Kedua, Pemprov DKI Jakarta juga harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan jual-beli daging anjing yang ada di Jakarta.

"Tutup jalur perdagangan daging anjing, karena percuma membersihkan masalah di dalam wilayah, tetapi malah membiarkan wilayah tersebut dimasuki oleh anjing-anjing dari luar wilayah yang belum bebas rabies," ungkapnya.

Ketiga, GAKHDI menginginkan agar Pemprov DKI menyediakan tempat penampungan bagi hewan-hewan liar di Jakarta yang lebih layak.

Masyarakat juga bisa membantu mengatasi masalah ini dengan cara mengadopsi kucing maupun anjing yang ada di tempat penampungan.