Anies Sebut Kerugian Kemacetan di Jabodetabek Capai Rp 100 Triliun Setahun

Kompas.com - 09/01/2019, 17:51 WIB
Presiden Joko Widodo beserta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tiba untuk memberikan pengarahan kegiatan Pemodalan Nasional Madani alias PNM di Lapangan Bola Perisma, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (8/1/2019). PNM yang akan ditinjau Presiden, yakni PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM Mekaar menekankan pada sisi membantu ibu-ibu prasejahtera menjadi sejahtera dengan cara memberi modal usaha dengan bantuan pelatihan serta pengembangan usahanya lewat bisnis usaha.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Presiden Joko Widodo beserta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tiba untuk memberikan pengarahan kegiatan Pemodalan Nasional Madani alias PNM di Lapangan Bola Perisma, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (8/1/2019). PNM yang akan ditinjau Presiden, yakni PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM Mekaar menekankan pada sisi membantu ibu-ibu prasejahtera menjadi sejahtera dengan cara memberi modal usaha dengan bantuan pelatihan serta pengembangan usahanya lewat bisnis usaha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun per tahun.

Anies mengetahui data itu dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia mengoreksi kerugian Rp 65 triliun yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan rapat terbatas tentang tata kelola transportasi di Jabodetabek.

Baca juga: Rp 65 Triliun Hilang Per Tahun akibat Kemacetan di Jadebotabek

"Kemarin ketika rapat sudah mulai, tertutup, teman-teman media sudah keluar, angka itu dikoreksi oleh Pak Wakil Presiden, dan kami juga angkanya sama, yaitu Rp 100 triliun, bukan Rp 65 triliun lagi, besar," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (9/1/2019).


Kerugian Rp 100 triliun itu salah satunya disebabkan oleh sulitnya mengatur transportasi umum di Jakarta dan sekitarnya, mengingat kewenangan pengaturan transportasi di Jabodetabek yang tersebar.

"Beliau (Jokowi) menunjukkan kasus-kasus betapa sulitnya mengatur kendaraan umum di Jakarta kalau kewenangannya tersebar, karena itu kewenangan harus dikonsolidasi," kata Anies.

Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta siap mengonsolidasikan pengaturan transportasi umum di Jakarta dan sekitarnya. Dengan demikian, kemacetan di Jabodatabek bisa diatasi.

"Arahan kemarin adalah dikonsolidasi ke DKI. Beberapa kali DKI ditanya kesiapannya dan saya sampaikan Jakarta siap dan kami akan bisa untuk melakukan ini di DKI," ucapnya.

Saat membuka rapat terbatas soal tata kelola transportasi di Jabodetabek pada Selasa (8/1/2019), Jokowi menegaskan bahwa pengelolaan sistem transportasi di Jabodetabek mesti sederhana dan terpadu, bukan seperti sekarang yang masih tumpang tindih antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

Baca juga: 4 Titik Kemacetan di Depok Menurut Polisi

Jokowi mengingatkan bahwa setiap tahun, kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di Jabodetabek adalah sebesar Rp 65 triliun.

"Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi MRT dan LRT ya. Enggak mungkin yang seperti ini kita teruskan. Kita harus berani memulai, harus berani merancang agar Rp 65 triliun betul-betul jadi barang, bukan asap memenuhi kota," ujar Jokowi.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X