Jalan Nasional di Jakarta Akan Dikelola Pemprov DKI

Kompas.com - 09/01/2019, 20:15 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (9/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (9/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, seluruh jalan nasional di Jakarta akan dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyerahkan pengelolaan ruas jalan nasional yang selama ini dikelola kementerian tersebut.

Keputusan soal penyerahan pengelolaan seluruh jalan nasional itu dibahas dalam rapat terbatas tentang tata kelola transportasi Jabodetabek di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Kemacetan Timbulkan Kerugian, Anies Ingin Bangun Park and Ride di Luar Jakarta

"Jalan-jalan nasional itu nanti akan 100 persen dikelola Pemprov DKI. Kemarin sudah diberikan arahan itu, Pak Menteri PUPR juga menyampaikan bahwa itu nanti akan 100 persen diserahkan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Anies menyampaikan, Pemprov DKI saat ini baru mengelola 25 ruas jalan nasional di Jakarta. Masih ada 13 ruas jalan nasional yang dikelola Kementerian PUPR.

"Saat ini ada 38 jalan nasional, 25 sudah dikelola DKI, 13 lainnya akan diserahkan ke Pemprov DKI untuk dikelola. Pengelolaannya ya, bukan asetnya," kata dia.

Baca juga: Anies Sebut Kerugian Kemacetan di Jabodetabek Capai Rp 100 Triliun Setahun

Setelah diserahkan kepada Pemprov DKI, Dinas Perhubungan akan lebih mudah mengatur lalu lintas di ruas-ruas jalan tersebut.

Selama ini, Dinas Perhubungan kesulitan mengatur lalu lintas di ruas jalan nasional karena kewenangannya bukan di bawah Pemprov DKI.

"Rute-rute lalu lintas, kami tidak bisa leluasa mengatur ketika jalan-jalan utama itu tidak berada di kewenangan DKI," ucapnya.

Baca juga: Rp 65 Triliun Hilang Per Tahun akibat Kemacetan di Jadebotabek

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, pengelolaan sistem transportasi di Jabodetabek mesti sederhana dan terpadu, bukan seperti sekarang yang masih tumpang tindih antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agustinus Woro, Sang Pemanjat Menara SUTET hingga Tiang Baliho di Jakarta

Agustinus Woro, Sang Pemanjat Menara SUTET hingga Tiang Baliho di Jakarta

Megapolitan
Rumah Sakit Hampir Penuh, Dinkes Tangsel Rujuk Pasien Covid-19 ke Wilayah Tetangga

Rumah Sakit Hampir Penuh, Dinkes Tangsel Rujuk Pasien Covid-19 ke Wilayah Tetangga

Megapolitan
Ada Unsur Tindak Pidana, Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Petamburan Naik ke Penyidikan

Ada Unsur Tindak Pidana, Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Petamburan Naik ke Penyidikan

Megapolitan
Kuasa Hukum Nilai Vonis Hakim Lindungi 11 Oknum TNI Penganiaya Warga hingga Tewas

Kuasa Hukum Nilai Vonis Hakim Lindungi 11 Oknum TNI Penganiaya Warga hingga Tewas

Megapolitan
171.998 Siswa di Jakarta Tak Punya Gawai untuk Belajar Jarak Jauh

171.998 Siswa di Jakarta Tak Punya Gawai untuk Belajar Jarak Jauh

Megapolitan
Polisi Sebut Kerumunan Rizieq Shihab Sudah Memenuhi Unsur Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Polisi Sebut Kerumunan Rizieq Shihab Sudah Memenuhi Unsur Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Megapolitan
Komplotan Pencuri di Cengkareng Ini Pernah Pura-pura Jadi Petugas Covid-19

Komplotan Pencuri di Cengkareng Ini Pernah Pura-pura Jadi Petugas Covid-19

Megapolitan
Polisi: 2 Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Masih Berstatus Saksi

Polisi: 2 Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Masih Berstatus Saksi

Megapolitan
Geng Pandawa Sudah 24 Kali Mencuri dengan Modus Jadi Petugas Pertanahan

Geng Pandawa Sudah 24 Kali Mencuri dengan Modus Jadi Petugas Pertanahan

Megapolitan
Deretan Calon Kepala Daerah Tahun 2020 yang Terpapar Covid-19, 4 Orang Meninggal Dunia

Deretan Calon Kepala Daerah Tahun 2020 yang Terpapar Covid-19, 4 Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Idris Positif Covid-19 Usai Debat Kandidat Pilkada Depok, Pradi-Afifah Segera Tes Swab

Idris Positif Covid-19 Usai Debat Kandidat Pilkada Depok, Pradi-Afifah Segera Tes Swab

Megapolitan
Sejak Januari 2020, PT KAI Catat Ada 22 Kecelakaan di Perlintasan Sebidang

Sejak Januari 2020, PT KAI Catat Ada 22 Kecelakaan di Perlintasan Sebidang

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan RS Darurat Covid-19 Jelang Libur Akhir Tahun

Pemkot Bogor Siapkan RS Darurat Covid-19 Jelang Libur Akhir Tahun

Megapolitan
Lokasi Perampokan Minimarket di Kemang Pratama Bekasi Sepi dan Minim Pengawasan

Lokasi Perampokan Minimarket di Kemang Pratama Bekasi Sepi dan Minim Pengawasan

Megapolitan
Langgar Protokol Kesehatan, Kerumunan Pengunjung di 5 Tempat Hiburan Kemang Dibubarkan

Langgar Protokol Kesehatan, Kerumunan Pengunjung di 5 Tempat Hiburan Kemang Dibubarkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X