Jalan Nasional di Jakarta Akan Dikelola Pemprov DKI

Kompas.com - 09/01/2019, 20:15 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (9/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (9/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, seluruh jalan nasional di Jakarta akan dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyerahkan pengelolaan ruas jalan nasional yang selama ini dikelola kementerian tersebut.

Keputusan soal penyerahan pengelolaan seluruh jalan nasional itu dibahas dalam rapat terbatas tentang tata kelola transportasi Jabodetabek di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Kemacetan Timbulkan Kerugian, Anies Ingin Bangun Park and Ride di Luar Jakarta


"Jalan-jalan nasional itu nanti akan 100 persen dikelola Pemprov DKI. Kemarin sudah diberikan arahan itu, Pak Menteri PUPR juga menyampaikan bahwa itu nanti akan 100 persen diserahkan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Anies menyampaikan, Pemprov DKI saat ini baru mengelola 25 ruas jalan nasional di Jakarta. Masih ada 13 ruas jalan nasional yang dikelola Kementerian PUPR.

"Saat ini ada 38 jalan nasional, 25 sudah dikelola DKI, 13 lainnya akan diserahkan ke Pemprov DKI untuk dikelola. Pengelolaannya ya, bukan asetnya," kata dia.

Baca juga: Anies Sebut Kerugian Kemacetan di Jabodetabek Capai Rp 100 Triliun Setahun

Setelah diserahkan kepada Pemprov DKI, Dinas Perhubungan akan lebih mudah mengatur lalu lintas di ruas-ruas jalan tersebut.

Selama ini, Dinas Perhubungan kesulitan mengatur lalu lintas di ruas jalan nasional karena kewenangannya bukan di bawah Pemprov DKI.

"Rute-rute lalu lintas, kami tidak bisa leluasa mengatur ketika jalan-jalan utama itu tidak berada di kewenangan DKI," ucapnya.

Baca juga: Rp 65 Triliun Hilang Per Tahun akibat Kemacetan di Jadebotabek

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, pengelolaan sistem transportasi di Jabodetabek mesti sederhana dan terpadu, bukan seperti sekarang yang masih tumpang tindih antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minimarket di Cikupa Terbakar, Tiga Unit Pemadam Kebakaran Dikerahkan

Minimarket di Cikupa Terbakar, Tiga Unit Pemadam Kebakaran Dikerahkan

Megapolitan
Ini Alasan Kolonel Beben Ingin Maju di Pilkada Tangsel 2020

Ini Alasan Kolonel Beben Ingin Maju di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kata Demokrat soal Ajakan Bentuk Koalisi Gemuk dari PDI-P di Pilkada Depok

Kata Demokrat soal Ajakan Bentuk Koalisi Gemuk dari PDI-P di Pilkada Depok

Megapolitan
Melihat Keanehan Trotoar Kalimalang yang Berada di Tengah Jalan

Melihat Keanehan Trotoar Kalimalang yang Berada di Tengah Jalan

Megapolitan
PKB Pesimistis Koalisi Gemuk Bisa Dibentuk untuk Lawan PKS di Pilkada Depok

PKB Pesimistis Koalisi Gemuk Bisa Dibentuk untuk Lawan PKS di Pilkada Depok

Megapolitan
Pengamat: Wagub Lebih dari 1 Hanya Candaan, Bagai Pungguk Merindukan Bulan

Pengamat: Wagub Lebih dari 1 Hanya Candaan, Bagai Pungguk Merindukan Bulan

Megapolitan
Mau Jadi Calon Wali Kota Tangsel, Kolonel Beben Siap Mundur dari TNI

Mau Jadi Calon Wali Kota Tangsel, Kolonel Beben Siap Mundur dari TNI

Megapolitan
Pertengahan September, Serapan APBD DKI 2019 Baru 47,6 Persen

Pertengahan September, Serapan APBD DKI 2019 Baru 47,6 Persen

Megapolitan
Pengendara Tak Tahu Rambu Ganjil Genap, Pemerintah Diminta Revisi Aturan Pembuatan SIM

Pengendara Tak Tahu Rambu Ganjil Genap, Pemerintah Diminta Revisi Aturan Pembuatan SIM

Megapolitan
Penulis Ini Ikut Ambil Formulir Jadi Calon Wali Kota Tangsel Lewat PDI-P

Penulis Ini Ikut Ambil Formulir Jadi Calon Wali Kota Tangsel Lewat PDI-P

Megapolitan
Diajak PDI-P, PPP Belum Tentukan Arah Koalisi dalam Pilkada Depok

Diajak PDI-P, PPP Belum Tentukan Arah Koalisi dalam Pilkada Depok

Megapolitan
BMKG: Hari Ini Jabodetabek Cerah Berawan

BMKG: Hari Ini Jabodetabek Cerah Berawan

Megapolitan
Korsleting Listrik, Rumah Bedeng di Duren Sawit Terbakar

Korsleting Listrik, Rumah Bedeng di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Mini Bus Menyerempet Truk di Kemayoran, Satu Orang Tewas

Mini Bus Menyerempet Truk di Kemayoran, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Suara Letusan Terdengar 5 Kali Usai Laga Persija Vs PSIS di Bekasi

Suara Letusan Terdengar 5 Kali Usai Laga Persija Vs PSIS di Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X