Tarif Parkir Murah di IRTI Monas Bakal Naik, PNS DKI Beralih Parkir di Gedung DPRD

Kompas.com - 11/01/2019, 20:11 WIB
Parkiran basement Gedung DPRD DKI Jakarta yang dikeluhkan semakin penuh, Kamis (10/1/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARParkiran basement Gedung DPRD DKI Jakarta yang dikeluhkan semakin penuh, Kamis (10/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah parkiran murah bagi PNS DKI di IRTI Monas dicabut, kini parkiran basement DPRD DKI menjadi penuh.

Hal ini dirasakan oleh Wildan Catra, salah satu jurnalis yang setiap hari mengendarai sepeda motor untuk liputan ke Balai Kota.

"Iya sekarang jadi penuh banget parkiran, PNS pada parkir di DPRD," kata Wildan, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Parkir untuk PNS DKI di IRTI Monas Dinaikkan 8 Kali Lipat, Berlaku 15 Januari

Hal yang sama disampaikan Zulnis Firmansyah, yang tiap pagi juga parkir di lantai paling bawah basement.

Ia mengaku memerlukan waktu sampai 20 menit berputar-putar di basement untuk menccari parkir.

"Padahal biasanya cepat, sekarang cepat-cepatan sama PNS, jadi rebutan" kata Zulnis.

Parkiran di Gedung DPRD terdiri dari empat lantai. Lantai pertama hingga ketiga dikhususkan untuk mobil.

Sementara sepeda motor dipusatkan di lantai paling bawah. Setidaknya, parkiran itu bisa menampung 1.000 sepeda motor.

Petugas Pamdal yang bertugas menjaga parkiran bawah tanah gedung DPRD DKI Andri Kurniawan mengatakan, memang sejak sepekan terakhir parkiran sepeda motor lebih penuh dari biasanya.

Selain karena PNS yang pindah, parkiran juga penuh karena ratusan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dari Satpol PP dan Pamdal tengah menjalani pelatihan dan parkir di tempat tersebut.

"Ada 700 PJLP dari Biro Umum dan Satpol PP, makanya penuh banget jadinya," kata Andri.

Terkait kondisi ini, Gubernur Anies Baswedan mengatakan, PNS seharusnya berhenti membawa kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum.

"Bukan berarti parkir di DPRD. Itu parkir untuk anggota dewan, untuk pegawai dewan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta.

Anies mengatakan, perlu diambil kebijakan komprehensif agar PNS DKI dan warga Jakarta bisa benar-benar beralih ke angkutan umum.

Ia tak ingin kebijakan yang diambilnya sekadar memindahkan parkir.

"Nanti akan saya panggil khusus (Dinas Perhubungan) untuk memastikan," ujar Anies.

Baca juga: Parkir Mahal Bisa Kurangi Kemacetan

Sebelumnya, Anies mengatakan akan menaikkan tarif parkir di IRTI Monas bagi pegawai PNS DKI.

Selama ini, pegawai yang berkantor di Balai Kota memanfaatkan parkir di IRTI Monas dengan tarif lebih murah dari tarif umum yang sebesar Rp 66.000 per bulan untuk mobil.

Mulai 15 Januari 2019 nanti, PNS DKI bakal dikenakan parkir umum berlangganan dengan tarif Rp 550.000 atau delapan kali lipat dari tarif sebelumnya.

Untuk sepeda motor, tarif parkir yang tadinya Rp 22.000 per bulan menjadi Rp 352.000 per bulan.

Dengan berkurangnya lahan parkir dan mahalnya tarif, PNS DKI diharapkan dapat beralih menggunakan transportasi massal.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bekasi Ajukan Tiga Skenario Proses Belajar Mengajar ke Kemendikbud

Pemkot Bekasi Ajukan Tiga Skenario Proses Belajar Mengajar ke Kemendikbud

Megapolitan
Terkait PSBB Jakarta, Polisi: Tidak Ada Pembatasan Akses Masuk dan Keluar Jakarta

Terkait PSBB Jakarta, Polisi: Tidak Ada Pembatasan Akses Masuk dan Keluar Jakarta

Megapolitan
Menkes Setujui PSBB, Pemprov DKI Bisa Batasi Kegiatan di Tempat Kerja hingga Transportasi

Menkes Setujui PSBB, Pemprov DKI Bisa Batasi Kegiatan di Tempat Kerja hingga Transportasi

Megapolitan
Marak Kasus Pelecehan Seksual di Tangsel, IPW Soroti Kinerja Polisi

Marak Kasus Pelecehan Seksual di Tangsel, IPW Soroti Kinerja Polisi

Megapolitan
Pesan Kak Seto untuk Orangtua Saat Hadapi Pandemi Covid-19

Pesan Kak Seto untuk Orangtua Saat Hadapi Pandemi Covid-19

Megapolitan
[UPDATE] 72 Pasien Positif Covid-19 Di Jakarta Pusat, Enam Kelurahan Masih Nol Kasus Positif

[UPDATE] 72 Pasien Positif Covid-19 Di Jakarta Pusat, Enam Kelurahan Masih Nol Kasus Positif

Megapolitan
Rekam Jejak Wagub DKI Riza Patria: Kontroversi Kasus Korupsi hingga Segudang Pengalaman Politik

Rekam Jejak Wagub DKI Riza Patria: Kontroversi Kasus Korupsi hingga Segudang Pengalaman Politik

Megapolitan
Duduk Perkara Polemik Apartemen The Nine Residence Terkait Pembangunan RS Covid-19

Duduk Perkara Polemik Apartemen The Nine Residence Terkait Pembangunan RS Covid-19

Megapolitan
Kala Rasa Kecewa Pedagang Tumpah lantaran Pasar Tanah Abang Batal Buka

Kala Rasa Kecewa Pedagang Tumpah lantaran Pasar Tanah Abang Batal Buka

Megapolitan
[HOAKS] Wanita Korban Pembunuhan dan Perampokan di Muara Karang

[HOAKS] Wanita Korban Pembunuhan dan Perampokan di Muara Karang

Megapolitan
Gaung Imbauan Kenakan Masker Kain untuk Cegah Penyebaran Corona di Kota Tangerang

Gaung Imbauan Kenakan Masker Kain untuk Cegah Penyebaran Corona di Kota Tangerang

Megapolitan
Fakta Pemilihan Wagub DKI, Kemenangan Riza Patria di Tengah Pandemi Covid-19

Fakta Pemilihan Wagub DKI, Kemenangan Riza Patria di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Setujui Status PSBB, Kemenkes Minta DKI Fokus pada Keselamatan Warga

Setujui Status PSBB, Kemenkes Minta DKI Fokus pada Keselamatan Warga

Megapolitan
Upaya Polisi Menghadapi Pandemi Covid-19, Penegakan Hukum hingga Kawal Proses Pemakaman

Upaya Polisi Menghadapi Pandemi Covid-19, Penegakan Hukum hingga Kawal Proses Pemakaman

Megapolitan
12 Sembuh, 38 Dimakamkan Sesuai Protokol Pemulasaraan di Bekasi

12 Sembuh, 38 Dimakamkan Sesuai Protokol Pemulasaraan di Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X