Pengemudi Ojek Online Jabodetabek Gelar Aksi Damai 151, 15 Januari

Kompas.com - 11/01/2019, 20:44 WIB
Para pengemudi ojek online saat menyampaikam rencana aksi damai 151 di Jalan Guntur No.49, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELA Para pengemudi ojek online saat menyampaikam rencana aksi damai 151 di Jalan Guntur No.49, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas ojek online Jabodetabek akan menggelar Aksi Damai 151 pada 15 Januari mendatang di depan Istana Negara.

Aksi ini akan diikuti sekitar 1.500 pengemudi ojek online.

Moderator Aksi Damai 151 yang kerap disapa Bang Maung mengatakan, aksi damai dilakukan dengan tujuan menyampaikan tiga tuntutan yang sama seperti aksi-aksi turun ke jalan sebelumnya.

Baca juga: Kemenhub: Idealnya Tarif Bawah Ojek Online Rp 2.000-Rp 2.500

Mereka juga ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan nasib para pengemudi ojek online.

" Aksi damai ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden, Menteri Perhubungan, dan pihak terkait lainnya seperti Polri dan jajaran Polda Metro Jaya atas perhatiannya kepada para driver ojek online, merespons kami juga dan memberikan masukan-masukan," kata Maung di Jalan Guntur Nomor 49, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

"Aksi ini untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai ojek online agar dapat ditampung dan diselesaikan. Kami berharap ini aksi yang terakhir sehingga ojek online Indonesia bisa mendapat keadilan dan kesejahteraan," sambungnya.

Maung menjelaskan, tuntutan pertama yang ingin disampaikan para pengemudi adalah meminta aplikator ojek online untuk menetapkan tarif batas atas dan bawah yang lebih manusiawi.

Tuntuan kedua adalah meminta pemerintah membuat regulasi terkait transportasi online.

Kemudian tuntutan ketiga adalah meminta aplikator untuk menetapkan sistem kemitraan yang adil bagi para pengemudi.

Maung menegaskan, Aksi Damai 151 dilakukan tanpa ditunggangi kepentingan politik dari pihak manapun.

Ia memastikan, aksi itu tidak menimbulkan tindakan anarkistis yang dapat meresahkan masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

Baca juga: Kemenhub Targetkan Aturan Ojek Online Bisa Terbit Maret 2019

"Kami meminta maaf kepada warga Jakarta atas kemacetan pada 15 Januari mendatang. Selanjutnya, kami juga ingin memberitahukan bahwa aksi ini akan dilangsungkan secara damai, tidak ada unsur SARA dan politik," ungkap Maung.

"Apabila selama berlangsungnya aksi damai ini ada oknum yang sengaja melakukan tindakan anarkistis, kami nyatakan itu bukan bagian dari kami," sambungnya.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Anies Akan Bubarkan Dinas Perindustrian dan Energi

Anies Akan Bubarkan Dinas Perindustrian dan Energi

Megapolitan
Anies Pastikan Tak Ada Sekolah Favorit di Tiap Zonasi di Jakarta

Anies Pastikan Tak Ada Sekolah Favorit di Tiap Zonasi di Jakarta

Megapolitan
Protes Anies soal Reklamasi, Massa Bentangkan Spanduk 'Maju Pantainya, Sengsara Warganya'

Protes Anies soal Reklamasi, Massa Bentangkan Spanduk "Maju Pantainya, Sengsara Warganya"

Megapolitan
Anies Usulkan Pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Anies Usulkan Pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Megapolitan
Ditargetkan Rampung Agustus, Begini Progres Pembangunan Rusunami DP Rp 0

Ditargetkan Rampung Agustus, Begini Progres Pembangunan Rusunami DP Rp 0

Megapolitan
Produksi Sabu Rumahan, MG Menjualnya Rp 700.000 Per Gram

Produksi Sabu Rumahan, MG Menjualnya Rp 700.000 Per Gram

Megapolitan
Pengacara Klaim Polisi Kabulkan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana

Pengacara Klaim Polisi Kabulkan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana

Megapolitan
Rusunami DP Rp 0 Jilid II Akan Dibangun September 2019 di Cilangkap

Rusunami DP Rp 0 Jilid II Akan Dibangun September 2019 di Cilangkap

Megapolitan
Kepsek SMAN 68 Jakarta: Banyak Orangtua Antre dari Subuh karena Keliru

Kepsek SMAN 68 Jakarta: Banyak Orangtua Antre dari Subuh karena Keliru

Megapolitan
Dalam PPDB Sistem Zonasi, Nilai Siswa Tetap Diperhitungkan

Dalam PPDB Sistem Zonasi, Nilai Siswa Tetap Diperhitungkan

Megapolitan
Polisi Sebut Kivlan Zen Tidak Kooperatif, Ini Tanggapan Pengacara...

Polisi Sebut Kivlan Zen Tidak Kooperatif, Ini Tanggapan Pengacara...

Megapolitan
Keluarga TNI: Kenapa PPDB Sesuai KK? Kan Kita Pindah-pindah, Tugas Negara

Keluarga TNI: Kenapa PPDB Sesuai KK? Kan Kita Pindah-pindah, Tugas Negara

Megapolitan
Rusunawa KS Tubun Diperuntukkan bagi Warga Berpenghasilan Rp 4 Juta-7 Juta

Rusunawa KS Tubun Diperuntukkan bagi Warga Berpenghasilan Rp 4 Juta-7 Juta

Megapolitan
Karyawan dan Pemilik Gudang Elektronik di Bekasi Disekap dan Dirampok

Karyawan dan Pemilik Gudang Elektronik di Bekasi Disekap dan Dirampok

Megapolitan
Pendaftar PPDB Membeludak, SMPN 115 Jakarta Terapkan Sistem Antre seperti di Bank

Pendaftar PPDB Membeludak, SMPN 115 Jakarta Terapkan Sistem Antre seperti di Bank

Megapolitan

Close Ads X