Hindari Kelebihan Kapasitas, Lahan Parkir di Gedung DPRD Dipasangi Portal

Kompas.com - 14/01/2019, 12:33 WIB
Gerbang masuk lahan parkir di ruang bawah tanah (basement) Gedung DPRD DKI Jakarta dipasangi portal mulai Senin (14/1/2019) ini. KOMPAS.com/NURSITA SARIGerbang masuk lahan parkir di ruang bawah tanah (basement) Gedung DPRD DKI Jakarta dipasangi portal mulai Senin (14/1/2019) ini.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerbang masuk lahan parkir di basement Gedung DPRD DKI Jakarta dipasangi portal mulai Senin (14/1/2019) ini.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi mengatakan, portal itu dipasang karena kondisinya sudah penuh.

"Buka tutup sistemnya. Kalau di bawah (lahan parkir) penuh), kami tutup. Kalau di bawah sudah banyak yang keluar, kami buka lagi sesuai kapasitas yang ada," ujar Yuliadi saat dihubungi.

Yuliadi menyampaikan, pemasangan portal ini tidak ada kaitannya dengan pencabutan tarif parkir murah untuk pegawai Pemprov DKI Jakarta di IRTI Monas.

Baca juga: Anies Akan Larang Pegawai Pemprov DKI Parkir di Gedung DPRD

Namun, Yuliadi menegaskan bahwa lahan parkir di Gedung DPRD DKI diprioritaskan untuk anggota DPRD DKI, kendaraan berstiker khusus milik pegawai Sekretariat DPRD DKI, tamu DPRD DKI, dan warga yang memiliki urusan di Balai Kota maupun Gedung DPRD DKI.

"Kita memprioritaskan mereka yang sudah dapat stiker. Nanti kalau ada warga yang selesai urusannya, keluar (parkir) berapa, kita masukkan lagi sejumlah itu," kata Yuliadi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, beberapa petugas keamanan berjaga di gerbang masuk lahan parkir Gedung DPRD DKI.

Petugas mempersilakan pengendara masuk dan membukakan portal saat lahan parkir di sana kosong.

"Kalau kosong, kami buka," kata seorang petugas keamanan.

Baca juga: Tarif Parkir Murah di IRTI Monas Bakal Naik, PNS DKI Beralih Parkir di Gedung DPRD

Selama ini, pegawai yang berkantor di Balai Kota DKI Jakarta memanfaatkan parkir di IRTI Monas dengan tarif lebih murah dari tarif umum yang sebesar Rp 66.000 per bulan untuk mobil.

Mulai 15 Januari nanti, PNS DKI bakal dikenakan parkir umum berlangganan dengan tarif Rp 550.000 atau delapan kali lipat dari tarif sebelumnya.

Untuk sepeda motor, tarif parkir yang tadinya Rp 22.000 per bulan menjadi Rp 352.000 per bulan.

Dengan berkurangnya lahan parkir dan mahalnya tarif, PNS DKI diharapkan dapat beralih menggunakan transportasi massal.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Megapolitan
Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Megapolitan
Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Megapolitan
UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Megapolitan
Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Megapolitan
Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Megapolitan
Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Megapolitan
Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Megapolitan
Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Megapolitan
7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Megapolitan
Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Megapolitan
Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X