Digusur 22 Tahun Lalu, Warga Petamburan Tuntut Pemprov DKI Beri Ganti Rugi - Kompas.com

Digusur 22 Tahun Lalu, Warga Petamburan Tuntut Pemprov DKI Beri Ganti Rugi

Kompas.com - 14/01/2019, 21:12 WIB
Warga eks pemilik lahan untuk pembangunan Rusun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, melakukan konferensi pers terkait pemenuhan hak mereka dalam pembangunan rusun tersebut. Konferensi pers dilakukan di LBH Jakarta, Jumat (24/6/2016).Nursita Sari Warga eks pemilik lahan untuk pembangunan Rusun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, melakukan konferensi pers terkait pemenuhan hak mereka dalam pembangunan rusun tersebut. Konferensi pers dilakukan di LBH Jakarta, Jumat (24/6/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 473 kepala keluarga (KK) warga RW 009 Pertamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar ganti rugi atas penggusuran yang dilakukan tahun 1997 atau 22 tahun silam.

Kuasa hukum warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Charlie Albajili menjelaskan,  masalah itu bermula ketika warga digusur untuk pembangunan rusunami di wilayah tersebut tahun 1997.

"Meski demikian, pada pelaksanaannya Pemprov DKI melanggar hukum karena melakukan pembebasan tanah sepihak hingga relokasi yang tertunda hingga 5 tahun karena molornya pembangunan rusunami," kata Charlie dalam siaran persnya, Senin (14/1/2019).

Warga kemudian menggugat Pemprov DKI dan dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003. Putusan tersebut dikuatkan melalui Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 377/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 23 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2409/KPDT/2005 tanggal 26 Juni 2006.


Baca juga: Warga Cililitan Tuntut Kepastian Pembayaran Ganti Rugi Lahan

Sayangnya, warga tak kunjung mendapat haknya lantaran Pemprov DKI mengajukan Peninjauan Kembali yang kemudian ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung No. 700/PK.pdt/2014.

Pemprov DKI juga sempat memohon fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) pada 2016 agar terhindar dari kewajiban dalam putusan.

"Pada masa pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, warga pun tak mendapatkan kepastian mengenai akan dilaksanakannya putusan tersebut. Malahan pada akhir 2018, gubernur mengajukan permohonan penetapan putusan tidak dapat dilaksanakan (non executable) kepada Pengadilan Negeri agar tidak perlu melaksanakan isi putusan," kata Charlie.

Padahal menurut Charlie, selama ini warga sudah mengupayakan mendapat haknya lewat jalur formal dan cara persuasif.

Charlie menyebut sebagian besar warga terpaksa tidak dapat tinggal pada hunian layak karena harus menghuni bangunan semi permanen di sekitar Rusun Petamburan.

LBH Jakarta beranggapan, pelaksanaan putusan sangat bergantung pada kehendak dan keberpihakan Pemprov DKI mengingat tidak adanya upaya paksa yang dapat dikenakan terhadap pemerintah sebagai tergugat perdata.

"Pemprov DKI dapat dikatakan telah melakukan pemiskinan terhadap warga Petamburan karena mangkir dari tanggung jawabnya selama 12 tahun terakhir," kata Charlie.

Karena itu, LBH Jakarta bersama-sama dengan warga Petamburan mendesak Pemprov DKI Jakarta segera melaksanakan isi putusan pengadilan dan membayar uang ganti rugi sewa sebesar Rp 4.730.000.000.

Selain itu, Pemprov DKI dituntut memberikan jatah unit rumah susun milik kepada warga rusun Petamburan.


Terkini Lainnya

SBY Disebut Jadi Salah Satu Mentor Prabowo-Sandiaga Jelang Debat Capres

SBY Disebut Jadi Salah Satu Mentor Prabowo-Sandiaga Jelang Debat Capres

Nasional
Kemenkumham Sebut Oknum Sipir Pengedar Narkoba Sudah Lama Dipecat

Kemenkumham Sebut Oknum Sipir Pengedar Narkoba Sudah Lama Dipecat

Megapolitan
KPU Ingatkan Capres-Cawapres soal Pertanyaan yang Tak Boleh Diajukan Saat Debat

KPU Ingatkan Capres-Cawapres soal Pertanyaan yang Tak Boleh Diajukan Saat Debat

Nasional
Jenazah dengan Telinga dan Jari Terputus Ditemukan Pamulang

Jenazah dengan Telinga dan Jari Terputus Ditemukan Pamulang

Megapolitan
Kakinya Patah Saat Berlatih, Murid Yoga Dapat Kompensasi Rp 408 Juta

Kakinya Patah Saat Berlatih, Murid Yoga Dapat Kompensasi Rp 408 Juta

Internasional
Ini Cara Mengurus Sertifikat Layak Kawin untuk Warga DKI Jakarta

Ini Cara Mengurus Sertifikat Layak Kawin untuk Warga DKI Jakarta

Megapolitan
Pedagang Keluhkan Kenaikan Tarif Lahan di Pasar Induk Kramatjati

Pedagang Keluhkan Kenaikan Tarif Lahan di Pasar Induk Kramatjati

Megapolitan
Kompas TV Siarkan Langsung Debat Perdana Pilpres 2019

Kompas TV Siarkan Langsung Debat Perdana Pilpres 2019

Nasional
Soal Tayangan Visi Jokowi dan Pidato Prabowo, KPI Sebut Ada Indikasi Pelanggaran

Soal Tayangan Visi Jokowi dan Pidato Prabowo, KPI Sebut Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Cari Umpan untuk Ikan, Seorang Anak Malah Temukan Granat Aktif

Cari Umpan untuk Ikan, Seorang Anak Malah Temukan Granat Aktif

Regional
PKL Okupasi Trotoar Depan Proyek Terminal Depok, Pejalan Kaki Takut Terserempet Motor

PKL Okupasi Trotoar Depan Proyek Terminal Depok, Pejalan Kaki Takut Terserempet Motor

Megapolitan
Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Maluku Utara, Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Maluku Utara, Tidak Berpotensi Tsunami

Regional
Polisi Ringkus Bandar Narkoba yang Jadikan Mobilnya Gudang Berjalan

Polisi Ringkus Bandar Narkoba yang Jadikan Mobilnya Gudang Berjalan

Megapolitan
Pejabat Rusia: Ukraina Mungkin Bisa Bubar sebagai Negara

Pejabat Rusia: Ukraina Mungkin Bisa Bubar sebagai Negara

Internasional
Pria Bersenjata 'Cutter' Panik Dipergoki Pemilik Rumah Saat Mencuri

Pria Bersenjata "Cutter" Panik Dipergoki Pemilik Rumah Saat Mencuri

Megapolitan

Close Ads X