Digusur 22 Tahun Lalu, Warga Petamburan Tuntut Pemprov DKI Beri Ganti Rugi

Kompas.com - 14/01/2019, 21:12 WIB
Warga eks pemilik lahan untuk pembangunan Rusun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, melakukan konferensi pers terkait pemenuhan hak mereka dalam pembangunan rusun tersebut. Konferensi pers dilakukan di LBH Jakarta, Jumat (24/6/2016).Nursita Sari Warga eks pemilik lahan untuk pembangunan Rusun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, melakukan konferensi pers terkait pemenuhan hak mereka dalam pembangunan rusun tersebut. Konferensi pers dilakukan di LBH Jakarta, Jumat (24/6/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 473 kepala keluarga (KK) warga RW 009 Pertamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar ganti rugi atas penggusuran yang dilakukan tahun 1997 atau 22 tahun silam.

Kuasa hukum warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Charlie Albajili menjelaskan,  masalah itu bermula ketika warga digusur untuk pembangunan rusunami di wilayah tersebut tahun 1997.

"Meski demikian, pada pelaksanaannya Pemprov DKI melanggar hukum karena melakukan pembebasan tanah sepihak hingga relokasi yang tertunda hingga 5 tahun karena molornya pembangunan rusunami," kata Charlie dalam siaran persnya, Senin (14/1/2019).

Warga kemudian menggugat Pemprov DKI dan dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003. Putusan tersebut dikuatkan melalui Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 377/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 23 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2409/KPDT/2005 tanggal 26 Juni 2006.

Baca juga: Warga Cililitan Tuntut Kepastian Pembayaran Ganti Rugi Lahan

Sayangnya, warga tak kunjung mendapat haknya lantaran Pemprov DKI mengajukan Peninjauan Kembali yang kemudian ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung No. 700/PK.pdt/2014.

Pemprov DKI juga sempat memohon fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) pada 2016 agar terhindar dari kewajiban dalam putusan.

"Pada masa pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, warga pun tak mendapatkan kepastian mengenai akan dilaksanakannya putusan tersebut. Malahan pada akhir 2018, gubernur mengajukan permohonan penetapan putusan tidak dapat dilaksanakan (non executable) kepada Pengadilan Negeri agar tidak perlu melaksanakan isi putusan," kata Charlie.

Padahal menurut Charlie, selama ini warga sudah mengupayakan mendapat haknya lewat jalur formal dan cara persuasif.

Charlie menyebut sebagian besar warga terpaksa tidak dapat tinggal pada hunian layak karena harus menghuni bangunan semi permanen di sekitar Rusun Petamburan.

LBH Jakarta beranggapan, pelaksanaan putusan sangat bergantung pada kehendak dan keberpihakan Pemprov DKI mengingat tidak adanya upaya paksa yang dapat dikenakan terhadap pemerintah sebagai tergugat perdata.

"Pemprov DKI dapat dikatakan telah melakukan pemiskinan terhadap warga Petamburan karena mangkir dari tanggung jawabnya selama 12 tahun terakhir," kata Charlie.

Karena itu, LBH Jakarta bersama-sama dengan warga Petamburan mendesak Pemprov DKI Jakarta segera melaksanakan isi putusan pengadilan dan membayar uang ganti rugi sewa sebesar Rp 4.730.000.000.

Selain itu, Pemprov DKI dituntut memberikan jatah unit rumah susun milik kepada warga rusun Petamburan.


Terkini Lainnya

Boeing 737 MAX Milik Southwest Airlines Mendarat Darurat di Orlando

Boeing 737 MAX Milik Southwest Airlines Mendarat Darurat di Orlando

Internasional
Lawan Korupsi, Parpol Bisa Apa?

Lawan Korupsi, Parpol Bisa Apa?

Nasional
Wagub Sumut: Ekspor Jangan Hanya Menguntungkan Eksportir

Wagub Sumut: Ekspor Jangan Hanya Menguntungkan Eksportir

Regional
Copot Baju dan Baret, Relawan Prabowo-Sandi Beralih Dukung Jokowi

Copot Baju dan Baret, Relawan Prabowo-Sandi Beralih Dukung Jokowi

Regional
Teriakan Bocah 9 Tahun yang Lolos dari Pembunuh Calon Pendeta di OKI: Tolong Tante Diculik

Teriakan Bocah 9 Tahun yang Lolos dari Pembunuh Calon Pendeta di OKI: Tolong Tante Diculik

Regional
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin di Jaksel dan Jaktim

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin di Jaksel dan Jaktim

Megapolitan
Fadli Zon: Jokowi Merasa Difitnah, Padahal yang Lebih Banyak Dituduh Prabowo

Fadli Zon: Jokowi Merasa Difitnah, Padahal yang Lebih Banyak Dituduh Prabowo

Nasional
[POPULER INTERNASIONAL] ISIS Tembak Mati SDF | Israel Serang Hamas

[POPULER INTERNASIONAL] ISIS Tembak Mati SDF | Israel Serang Hamas

Internasional
Peneliti LSI Denny JA: Dinamika Politik hingga 'Error' Jadi Penyebab Hasil Survei Berbeda-beda

Peneliti LSI Denny JA: Dinamika Politik hingga "Error" Jadi Penyebab Hasil Survei Berbeda-beda

Nasional
Risma: Kita Harus Datang ke TPS dan Tentukan Pilihan Kita

Risma: Kita Harus Datang ke TPS dan Tentukan Pilihan Kita

Regional
Peneliti Litbang Kompas: Hasil Survei Masih dalam Rentang 'Margin of Error' Lembaga Lain

Peneliti Litbang Kompas: Hasil Survei Masih dalam Rentang "Margin of Error" Lembaga Lain

Nasional
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembacokan Sejumlah Warga Sawah Besar

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembacokan Sejumlah Warga Sawah Besar

Megapolitan
Menkominfo: Sebagian Pegawai Desa Gunakan Internet untuk Main Game

Menkominfo: Sebagian Pegawai Desa Gunakan Internet untuk Main Game

Regional
Bawaslu: Pemantau Asing Bukan Hal yang Luar Biasa

Bawaslu: Pemantau Asing Bukan Hal yang Luar Biasa

Nasional
Ternyata, Ada Bungker yang Tembus ke Stasiun Tambun di Gedung Juang

Ternyata, Ada Bungker yang Tembus ke Stasiun Tambun di Gedung Juang

Megapolitan

Close Ads X