Saat Hotman Paris Anggap Anies dan Dinas LH DKI Diskriminatif soal Rekrutmen PJLP...

Kompas.com - 15/01/2019, 08:46 WIB
Pengacara yang juga pembawa acara Hotman Paris Hutapea saat ditemui di Peluncuran Trailer film Aib #Cyberbully, di Plaza Senayan, Senin (2/7/2018). KOMPAS.com/DIAN REINIS KUMAMPUNG Pengacara yang juga pembawa acara Hotman Paris Hutapea saat ditemui di Peluncuran Trailer film Aib #Cyberbully, di Plaza Senayan, Senin (2/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Hotman Paris Hutapea mengunggah sebuah video bersama tiga orang petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta melalui akun Instagram-nya, @hotmanparisofficial, Sabtu (12/1/2019) lalu.

Dalam video itu, Hotman menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dinas LH DKI Jakarta melakukan diskriminasi dalam rekrutmen penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) di Dinas LH.

Penyebabnya, ada perbedaan syarat usia untuk rekrutmen petugas kebersihan dengan petugas UPK Badan Air yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas LH.

Baca juga: Hotman Paris Nilai Anies dan Dinas LH Diskriminatif soal Rekrutmen PJLP


"Disebutkan bahwa, 'Staf Lingkungan Hidup bagian UPK boleh bekerja terus, walaupun umurnya di atas 55 tahun asal ada surat medical check up. Sementara bagian kebersihan, kalau sudah sampai 55, enggak boleh bekerja lagi," ujar Hotman dalam video tersebut.

Perbedaan syarat usia itu, kata Hotman, merupakan salah satu bentuk diskriminasi.

Dia meminta Anies dan Dinas LH DKI merevisi SK tersebut.

"Jadi ini memang kelihatan hitam putih ada diskriminasi. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemda DKI dan Bapak Gubernur DKI, janganlah begitu, jangan diskriminasi. Ini, kan, negara hukum. Ini SK-nya direvisi dong," kata Hotman.

Penjelasan Dinas LH 

Wakil Kepala Dinas LH DKI Jakarta Djafar Muchlisin membantah pihaknya melakukan diskriminasi dalam rekrutmen PJLP.

Dia menyebut persyaratan itu disesuaikan dengan beban kerja dan berlaku bagi semua peserta yang mengikuti rekrutmen PJLP tahun 2019.

"Siapa pun yang mendaftarkan diri harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, enggak ada diskriminasi-diskriminasi," ujar Djafar, Senin (14/1/2019).

Djafar menyampaikan, batas usia untuk petugas kebersihan maksimal 55 tahun, sementara petugas UPK Badan Air boleh berumur lebih dari 55 tahun asalkan melengkapi berkas persyaratan dengan surat keterangan kesehatan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Jakut Beri Sorotan Jalan Yos Sudarso dan Cacing Cilincing Selama Operasi Zebra

Polisi Jakut Beri Sorotan Jalan Yos Sudarso dan Cacing Cilincing Selama Operasi Zebra

Megapolitan
Prabowo Bergabung ke Koalisi, F-Gerindra DPRD DKI Akui demi Kepentingan Bangsa

Prabowo Bergabung ke Koalisi, F-Gerindra DPRD DKI Akui demi Kepentingan Bangsa

Megapolitan
Putar Balik Sembarangan, Pengendara Motor di Jalan Dr Satrio Dihukum Cabut Pentil Ban

Putar Balik Sembarangan, Pengendara Motor di Jalan Dr Satrio Dihukum Cabut Pentil Ban

Megapolitan
Lokasi Kebakaran Bidara Cina Baru Sebulan Dapat Sosialisasi Pencegahan

Lokasi Kebakaran Bidara Cina Baru Sebulan Dapat Sosialisasi Pencegahan

Megapolitan
Rabu Besok Operasi Zebra Dimulai, Ada Polisi Patroli yang Buru Pelanggar

Rabu Besok Operasi Zebra Dimulai, Ada Polisi Patroli yang Buru Pelanggar

Megapolitan
Dokter Jadi Tersangka Penganiayaan Ninoy Karundeng, Polisi Koordinasi dengan IDI

Dokter Jadi Tersangka Penganiayaan Ninoy Karundeng, Polisi Koordinasi dengan IDI

Megapolitan
Cerita Kadishub Tangsel Pernah Diintimidasi Saat Hentikan Truk Tanah di Bintaro

Cerita Kadishub Tangsel Pernah Diintimidasi Saat Hentikan Truk Tanah di Bintaro

Megapolitan
Polisi Sebut Ninoy Karundeng Diperintahkan Tulis Surat Pernyataan Tak Dianiaya

Polisi Sebut Ninoy Karundeng Diperintahkan Tulis Surat Pernyataan Tak Dianiaya

Megapolitan
Dokumen Kependudukan Terbakar, Korban Kebakaran Bidara Cina Bisa Urus di Posko Pengungsian

Dokumen Kependudukan Terbakar, Korban Kebakaran Bidara Cina Bisa Urus di Posko Pengungsian

Megapolitan
Relawan Jokowi Nilai Demokrasi Menjadi Tak Sehat dengan Hadirnya Prabowo dalam Kabinet

Relawan Jokowi Nilai Demokrasi Menjadi Tak Sehat dengan Hadirnya Prabowo dalam Kabinet

Megapolitan
Surya Paloh Sebut Siap Jadi Oposisi, Fraksi Nasdem: Itu Serius, Tidak Bercanda...

Surya Paloh Sebut Siap Jadi Oposisi, Fraksi Nasdem: Itu Serius, Tidak Bercanda...

Megapolitan
Kuasa Hukum Aktivis Papua Sebut Lambang Bintang Kejora Hanya sebagai Simbol kebudayaan

Kuasa Hukum Aktivis Papua Sebut Lambang Bintang Kejora Hanya sebagai Simbol kebudayaan

Megapolitan
Jasa Marga Kesulitan Pindahkan Truk Overload yang Terbalik di Tol Jakarta-Cikampek

Jasa Marga Kesulitan Pindahkan Truk Overload yang Terbalik di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Relawan Ingatkan Jokowi Hati-hati

Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Relawan Ingatkan Jokowi Hati-hati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Sebut Pengadaan Foto Jokowi-Ma'ruf Urusan Masing-masing OPD

Pemkot Bekasi Sebut Pengadaan Foto Jokowi-Ma'ruf Urusan Masing-masing OPD

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X