Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penurunan Muka Air Tanah, Jakarta Belajar dari Jepang

Kompas.com - 16/01/2019, 12:27 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat Joint Coordinating Committee (JCC) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) terkait penanggulangan penurunan tanah di Jakarta, Rabu (16/1/2019)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Ibu Kota akan belajar dari Jepang yang juga mengalami penurunan muka tanah.

"Penanganan ini harus belajar dari kota-kota lain di dunia yang pernah mengalami penurunan permukaan tanah seperti ini. Jepang itu mengalami penurunan permukaan tanah yang luar biasa, khususnya di Tokyo," kata Anies usai membuka rapat, Rabu siang.

Baca juga: Penghasilan Turun, Juru Parkir Mengeluh ke Anies

Anies mengatakan, Tokyo menangani masalah itu dengan serius. Ia berharap JICA dapat menyumbangkan pengalaman, teknologi, dan sumber dayanya ke Jakarta.

"Saya berharap kita akan bisa merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam jangka panjang," kata Anies.

Dalam kerja sama ini, disusun beberapa kelompok kerja. Pertama, bidang data informasi yang mengumpulkan dan menganalisis data serta sistem pengendalian.

Kedua, ada bidang mitigasi yang bertugas menyusun tindakan dan kebijakan untuk membatasi pengambilan air tanah.

Ketiga, ada bidang adaptasi yang bertugas menginvestigasi dampak penurunan serta upaya pemulihan.

"Kemudian ada bagian peningkatan kesadaran, lalu juga untuk organisasi pengelolaan antarlembaganya," kata Anies.

Sebelumnya, Direktur Pengairan dan Irigasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Abdul Malik Sadat Idris mengatakan, terjadi penurunan permukaan tanah di Jakarta sekitar 3 hingga 18 sentimer (cm).

Baca juga: Atasi Laju Penurunan Muka Tanah Jakarta, Ini Langkah Pemerintah

Penurunan permukaan tanah itu disebabkan beban bangunan gedung serta pengambilan air tanah yang tidak terkontrol.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan melakukan pengendalian dengan merazia dan menindak gedung-gedung di Jakarta yang menggunakan sumur air dalam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com