Anies Minta "Giant Sea Wall" Dikaji Ulang

Kompas.com - 16/01/2019, 16:59 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (11/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (11/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar rencana pembangunan tanggul laut atau giant sea wall dikaji ulang. Anies tak ingin proyek itu bermasalah di kemudian hari.

"Itu harus dikaji lagi karena banyak studi yang sekarang justru mempertanyakan kembali kemanfaatan dari itu," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/1/2019).

Anies tak menyebut studi yang dimaksud. Namun, ia berpendapat geografis DKI Jakarta berbeda dengan daerah lainnya. Ia menyinggung 13 sungai yang bermuara di teluk Jakarta.

"Jadi kalau kita membangun sebuah dinding di luar, dan air masuk ke teluk dan tidak ada jalan keluar itu potensi masalah tersendiri," kata Anies.

Baca juga: Ancaman Banjir Rob Meningkat, Tanggul Raksasa Mendesak Diselesaikan

"Jangan sampai kita melakukan sekarang, di kemudian hari anak cucu kita menengok lagi ini kok airnya jadi kumpulan air tak bersih kumpul di sini? Kan gitu," lanjut dia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengembangkan giant sea wall menjadi national capital integrated coastal development (NCICD).

Adapun, proyek NCICD dibangun dalam tiga tahapan. Tahap pertama atau tahap A berupa penguatan sistem tanggul laut dan sungai yang telah ada.

Sementara itu tahap B rencananya dimulai pada periode 2018-2025 berupa konstruksi tanggul laut lepas di pantai bagian barat Teluk Jakarta. Sedangkan tahap C akan ditandai dengan pembangunan tanggul laut lepas pantai di Timur Teluk Jakarta.

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Air dan Sumber Daya Air Firdaus Ali menilai pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall diperkukan untuk menanggulangi banjir rob di Jakarta.

Firdaus menyebut program NCICD ini tak hanya melibatkan DKI Jakarta saja tetapi juga Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kini, perencanaannya sedang dimatangkan pemerintah pusat.

“Itu sedang dimatangkan perencanaannya di Kementerian PUPR dengan melibatkan tenaga ahli Belanda, Korea, Jepang, dan Indonesia,” ujarnya pada 11 Desember 2018 lalu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X