Andalkan Data Warga Miskin dari Dinsos, Bekasi Dukung PPDB Tanpa SKTM

Kompas.com - 16/01/2019, 21:19 WIB
Ilustrasi Masalah SKTM dalam PPDB Jateng 2018 Dok. Instagram Ganjar_PranowoIlustrasi Masalah SKTM dalam PPDB Jateng 2018

BEKASI, KOMPAS.com - Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi Inayatullah mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang mencabut Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019-2020. 

"Tidak akan mempengaruhi, tidak masalah jika dicabut SKTM itu, kami ikut saja" kata Inayatullah saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Pro dan Kontra Penghapusan SKTM sebagai Syarat PPDB Tahun Ini

Inayatullah menjelaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu karena Disdik Kota Bekasi sudah tidak menggunakan SKTM lagi sebagai syarat dalam jalur PPDB sejak tahun 2018-2019.

"Kami untuk SKTM itu dari tahun kemarin sudah enggak pakai SKTM untuk PPDB 2018-2019. Kami Disdik Kota enggak pakai SKTM karena kan kami sudah ada data terpadu di Dinsos (Dinas Sosial)," ujar Inayatullah.

Dia menambahkan, Disdik Kota Bekasi sudah memilah lebih dulu data dari Dinas Sosial terkait warga golongan tidak mampu.

Pada PPDB tahun 2018-2019, Disdik Kota Bekasi hanya menerima warga pemilik kartu dari Dinsos seperti kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Keluarga Sejahtera (PKS).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menilai, data yang dikeluarkan dari Dinsos dirasa lebih valid dan sudah terverifikasi dibanding dengan SKTM yang dikeluarkan kelurahan atau kecamatan.

"Base data terpadu dari Dinsos yang kami pakai karena kan sudah teruji valid dan terverifikasi," tutur Inayatullah.

Menurut dia, jika ada ketidaksesuaian data dari Dinsos dengan kehidupan warga pemilik kartu PKH atau PKS, itu adalah kesalahan dari Dinsos atau Kemensos.

"Misalnya nanti tidak tepat, berarti data dari sana yang tidak tepat. Tapi, PPDB 2018-2019 tidak ada yang bodong," kata Inayatullah.

Baca juga: Disdik dan Sekolah di Depok Sambut Baik Penghapusan SKTM Saat PPBD

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghapus persyaratan SKTM dalam PPDB untuk tahun ajaran 2019-2020.

"Untuk siswa tidak mampu tidak perlu menggunakan SKTM, cukup dengan menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi yang melanjutkan sekolah, atau menunjukkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH)," ujar Mendikbud Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa (15/1/2019).



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Misteri Kematian Pemuda di Teluknaga, Berawal Dendam Pelaku hingga Pengeroyokan

Misteri Kematian Pemuda di Teluknaga, Berawal Dendam Pelaku hingga Pengeroyokan

Megapolitan
Pemkot Depok Kebut Normalisasi Situ Jatijajar, Bojongsari, dan Pengarengan Jelang Musim Hujan

Pemkot Depok Kebut Normalisasi Situ Jatijajar, Bojongsari, dan Pengarengan Jelang Musim Hujan

Megapolitan
Hampir Seluruh PAUD di Depok Diklaim Siap Sekolah Tatap Muka

Hampir Seluruh PAUD di Depok Diklaim Siap Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Sebagian Jakarta dan Bodebek Kemungkinan Hujan Jelang Sore

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Sebagian Jakarta dan Bodebek Kemungkinan Hujan Jelang Sore

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Tuntut PSI Rp 1 Triliun | Komplotan Perampok Beraksi di Cilandak KKO

[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Tuntut PSI Rp 1 Triliun | Komplotan Perampok Beraksi di Cilandak KKO

Megapolitan
Tak Ditilang, Perempuan di Tangerang Diminta Nomor Telepon Lalu Terus Dihubungi Polisi

Tak Ditilang, Perempuan di Tangerang Diminta Nomor Telepon Lalu Terus Dihubungi Polisi

Megapolitan
UPDATE: Tambah 73 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 73 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
UPDATE: Tambah 8 Kasus di Kota Tangerang, 94 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 8 Kasus di Kota Tangerang, 94 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Megapolitan
Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Megapolitan
ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

Megapolitan
UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Megapolitan
Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Megapolitan
Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.