Kompas.com - 17/01/2019, 12:19 WIB
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberlakukan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan, SKTM digunakan untuk anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah.

Dengan demikian, anak-anak kategori itu bisa bersekolah dengan menggunakan SKTM.

"SKTM itu hanya dipakai untuk anak-anak yang usia sekolah, tapi tidak sekolah," ujar Bowo di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (17/1/2019).

Baca juga: Andalkan Data Warga Miskin dari Dinsos, Bekasi Dukung PPDB Tanpa SKTM

Bowo menyampaikan, SKTM tetap dipakai karena anak usia sekolah yang tidak sekolah selama ini tidak memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sementara itu, anak yang sudah memiliki KJP tidak perlu lagi menggunakan SKTM dalam PPDB.

"PPDB-nya melalui KJP. SKTM dipakai untuk anak yang tidak sekolah, kan anak tidak sekolah tidak menerima KJP. Agar mereka bisa sekolah, maka difasilitasi melalui jalur afirmasi dan bukti yang ditunjukan adalah SKTM," kata dia.

Jalur anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah, lanjut Bowo, pertama kali dibuka pada tahun ajaran 2018/2019. Jumlah siswa yang masuk sekolah melalui jalur itu tidak banyak.

Dia berharap, makin banyak siswa yang menggunakan jalur afirmasi itu pada PPDB tahun ini.

Baca juga: Pro dan Kontra Penghapusan SKTM sebagai Syarat PPDB Tahun Ini

"Kemarin itu baru tahun pertama sehingga untuk anak usia sekolah yang tidak sekolah, yang diharapkan dia bisa masuk di PPDB itu relatif kecil. Mudah-mudahan pada tahun ini tambah lagi, udah cukup waktu untuk tersosialisasikan," ucap Bowo.

Penerimaan siswa kategori anak usia sekolah yang tidak sekolah dan penerima KJP disebut jalur afirmasi. Kuota jalur afirmasi, yakni lima persen dari total PPDB.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus jalur SKTM dalam PPDB 2019. Jalur SKTM dihapus karena banyak disalahgunakan.

Anak tidak mampu cukup menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi yang melanjutkan sekolah atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Nightclub di Jakarta Selatan untuk Muda-Mudi

7 Nightclub di Jakarta Selatan untuk Muda-Mudi

Megapolitan
15 Lapangan Badminton di Jakarta Barat

15 Lapangan Badminton di Jakarta Barat

Megapolitan
7 Bioskop Mini di Jabodetabek

7 Bioskop Mini di Jabodetabek

Megapolitan
Ini Tiga Hal yang Dinilai Penting dan Harus Dijalankan Pj Gubernur DKI

Ini Tiga Hal yang Dinilai Penting dan Harus Dijalankan Pj Gubernur DKI

Megapolitan
Ridwan Kamil: Jawa Barat Paling Siap Terapkan Konversi ke Kendaraan Listrik

Ridwan Kamil: Jawa Barat Paling Siap Terapkan Konversi ke Kendaraan Listrik

Megapolitan
Guru Besar IPDN Ingatkan soal Transparansi Penunjukan Pj Gubernur DKI

Guru Besar IPDN Ingatkan soal Transparansi Penunjukan Pj Gubernur DKI

Megapolitan
Polisi Gerebek Rumah di Pamulang Terkait Dugaan Perdagangan Orang

Polisi Gerebek Rumah di Pamulang Terkait Dugaan Perdagangan Orang

Megapolitan
Terbukti Cemari Lingkungan, Operasional Pabrik Keramik di Cikarang Barat Dihentikan Sementara

Terbukti Cemari Lingkungan, Operasional Pabrik Keramik di Cikarang Barat Dihentikan Sementara

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Matangkan Kajian soal Titik Lokasi Sumur Resapan Pengendali Banjir

Pemprov DKI Diminta Matangkan Kajian soal Titik Lokasi Sumur Resapan Pengendali Banjir

Megapolitan
Polisi Pastikan Granat Asap 'Flashbang' yang Meledak di Cilincing Tak Mematikan

Polisi Pastikan Granat Asap "Flashbang" yang Meledak di Cilincing Tak Mematikan

Megapolitan
Periode Januari hingga September 2022, Ada 577 Kasus DBD di Tangsel

Periode Januari hingga September 2022, Ada 577 Kasus DBD di Tangsel

Megapolitan
Polisi Sebut Benda Meledak di Cilincing adalah Granat Asap 'Flashbang', Biasa Dipakai Latihan Tangkap Teroris

Polisi Sebut Benda Meledak di Cilincing adalah Granat Asap "Flashbang", Biasa Dipakai Latihan Tangkap Teroris

Megapolitan
Jumlah Pemilih di Tangsel pada Triwulan III-2022 Turun Jadi 987.730 Orang

Jumlah Pemilih di Tangsel pada Triwulan III-2022 Turun Jadi 987.730 Orang

Megapolitan
Sisa Material Trotoar di Margonda Berserakan, Pemkot Depok: Sabar, kalau Sudah Rapi Juga Nyaman...

Sisa Material Trotoar di Margonda Berserakan, Pemkot Depok: Sabar, kalau Sudah Rapi Juga Nyaman...

Megapolitan
Mobil Bak Terbuka Tabrak Separator 'Busway' di Slipi, Dahi Sopir Robek

Mobil Bak Terbuka Tabrak Separator "Busway" di Slipi, Dahi Sopir Robek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.