Penerima KJP Tak Perlu Lagi Gunakan SKTM untuk PPDB

Kompas.com - 17/01/2019, 13:11 WIB
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIPelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan, siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak perlu menggunakan surat keterangan tidak mampu ( SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru ( PPDB) 2019.

KJP bisa digunakan sebagai syarat melanjutkan sekolah melalui jalur afirmasi.

"Jadi, PPDB-nya melalui KJP," ujar Bowo di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Baca juga: Pemprov DKI Tetap Berlakukan SKTM untuk Anak yang Tidak Sekolah

Bowo menyampaikan, salah satu syarat yang harus dilengkapi untuk membuat KJP adalah SKTM.

Oleh karena itu, siswa yang sudah memiliki KJP tidak perlu lagi menggunakan SKTM untuk melanjutkan pendidikannya.

"SKTM dipakai syarat untuk KJP. Jadi, entrinya itu KJP untuk anak yang sekolah," kata dia.

Baca juga: Pemprov DKI Pastikan Tak Ada Penyalahgunaan SKTM dalam PPDB

Dalam PPDB 2019, kata Bowo, SKTM hanya diberlakukan khusus untuk anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah.

Mereka harus menggunakan SKTM karena tidak memiliki KJP.

Jalur anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah menggunakan SKTM di Jakarta pertama kali dibuka pada tahun ajaran 2018/2019.

Baca juga: Andalkan Data Warga Miskin dari Dinsos, Bekasi Dukung PPDB Tanpa SKTM

"SKTM dipakai untuk anak yang tidak sekolah, kan, anak tidak sekolah tidak menerima KJP. Agar mereka bisa sekolah, maka difasilitasi melalui jalur afirmasi dan bukti yang ditunjukan adalah SKTM," ucap Bowo.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus jalur SKTM dalam PPDB 2019.

Jalur SKTM dihapus karena banyak disalahgunakan.

Baca juga: Pro dan Kontra Penghapusan SKTM sebagai Syarat PPDB Tahun Ini

Anak tidak mampu cukup menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi yang melanjutkan sekolah atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airin: PPKM Masih Diperlukan untuk Tekan Covid-19

Airin: PPKM Masih Diperlukan untuk Tekan Covid-19

Megapolitan
Pria Ini Malah Curi Sepeda Motor Orang yang Tawari Dia Pekerjaan

Pria Ini Malah Curi Sepeda Motor Orang yang Tawari Dia Pekerjaan

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi di Pasar Kranji Kembali Berjualan, Harga Dipatok Rp 125.000 Per Kg

Pedagang Daging Sapi di Pasar Kranji Kembali Berjualan, Harga Dipatok Rp 125.000 Per Kg

Megapolitan
Wagub DKI : Krisis Lahan Pemakaman Bukan Hanya Terjadi di Jakarta

Wagub DKI : Krisis Lahan Pemakaman Bukan Hanya Terjadi di Jakarta

Megapolitan
Bertambah 2, Ini Daftar 49 Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridentifikasi

Bertambah 2, Ini Daftar 49 Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridentifikasi

Megapolitan
Banyak Pasien Covid-19 Melapor Sulit Dapatkan RS

Banyak Pasien Covid-19 Melapor Sulit Dapatkan RS

Megapolitan
Ditlantas Polda Metro Jaya Akan Tambah 50 Kamera Tilang Elektronik di Jakarta

Ditlantas Polda Metro Jaya Akan Tambah 50 Kamera Tilang Elektronik di Jakarta

Megapolitan
[Update 22 Januari]: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 117

[Update 22 Januari]: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 117

Megapolitan
DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

Megapolitan
70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

Megapolitan
Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Megapolitan
Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Megapolitan
Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Megapolitan
Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Megapolitan
Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X