688 Warga Binaan Rutan Depok Lakukan Perekaman E-KTP

Kompas.com - 18/01/2019, 05:40 WIB
Perekaman E-KTP di Rutan II B Cilodong, Depok, Kamis (17/1/2019). KOMPAS.com/ Cynthia lovaPerekaman E-KTP di Rutan II B Cilodong, Depok, Kamis (17/1/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok menggelar perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP untuk sejumlah narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Cilodong, Depok, Kamis (17/1/2018).

Sebanyak 119 warga Depok dan 569 warga luar Depok yang mendekam di Rutan Kelas II B Cilodong akan melakukan perekaman e-KTP.

Kepala Seksi Identitas Penduduk dari Disdukcapil Kota Depok Jaka Susanta mengatakan, perekaman e-KTP ini merupakan program lanjutan dari kegiatan pendataan yang dilakukan di Rutan Cilodong pada akhir 2018.

“Ini merupakan program jemput bola agar seluruh masyarakat Depok memiliki e-KTP dan ikut dalam pemilihan Pilpres 2019 nanti,” ujar Jaka di Rutan Cilodong, Depok, Kamis (17/1/2019).

Ia mengakui, ada beberapa kendala saat perekaman e-KTP di dalam rutan.

Baca juga: Dalam 15 Menit, Napi LP Cipinang Bisa Peroleh e-KTP

Ini berbeda dengan saat melakukan perekaman di tempat umum. Salah satunya yakni mobilitas penghuni rutan yang terkadang berpindah dari satu rutan ke rutan lainnya.

“Yang di dalam ini ( napi) kan mobilitasnya tinggi ya, kita kan enggak tahu apakah data atau identitas napi ini sudah terekam atau tidak,” ujar Jaka.

Kendala lainnya, mayoritas napi yang ada di rutan tersebut tidak mengantongi identitas resmi. 

“Jadi kita mengetahui data mereka dari pengakuan mereka langsung atau lisan. Itu juga enggak tahu benar atau tidak,” ucap Jaka.

Ia mengatakan, untuk memastikan tingkat akurasi keterangan napi tersebut, pihaknya melakukan sistem penelusuran data melalui komputer atau database yang kemudian disinkronisasikan dengan data dari Kementerian Dalam Negeri.

“Paling kita ngecek alamat, nama orangtuanya. Di situ akan ketahuan apakah dia salah atau benar ketika datanya belum valid kita akan periksa kembali hingga data itu valid,” ucap Jaka.

Dari sekian banyak yang dimintai keterangan secara lisan, ada beberapa nama yang tidak cocok  alamat maupun identitas keluarga.

Jaka mengatakan, proses perekaman e-KTP ini untuk melengkapi data database. Proses ini pun dinilai cepat. Dalam 15 menit, databese warga sudah terekam.

“Mereka (napi) melakukan perekaman sidik jari, garis mata, tanda tangan dan foto. Jadi nantinya paket data ini akan diverifikasi Kementerian Dalam Negeri. Setelah datanya valid, baru dicetak,” ujar Jaka.

Sementara itu, Operator Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok Iskandar mengatakan, proses perekaman e-KTP di Rutan Depok ini ada dua tahap.

“Pertama mereka (napi) melakukan validasi data bagi yang sudah melakukan perekaman di luar, kemudian melakukan pendataan bagi mereka yang sama sekali belum memiliki e-KTP," ucap Iskandar.

Baca juga: Jelang Pemilu, Narapidana Rekam E-KTP di LP Cipinang

Ia mengatakan, saat ini jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Kota Depok ada 1.000.309.388 jiwa.

“Nah para napi yang sudah terekam sudah masuk dalam DPT tersebut,” ucap Iskandar.

Sementara itu, Kepala Rutan Cilodong Bawono Ika Sutomo menegaskan, proses perekaman e-KTP adalah hak para napi untuk menentukan pilihannya menjelang Pemilu 2019 ini.

“Mereka (napi) juga kan mempunyai hak politik dan perekaman ini adalah salah satu bentuk nyata kami dalam hal pelayanan,” ujar Bawono.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Berkebutuhan Khusus yang Dipasung dan Terbakar di Tangsel Pernah Ditangani Dinas Sosial

Anak Berkebutuhan Khusus yang Dipasung dan Terbakar di Tangsel Pernah Ditangani Dinas Sosial

Megapolitan
Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

Megapolitan
Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Megapolitan
Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Megapolitan
Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Megapolitan
Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Megapolitan
Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Megapolitan
Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Megapolitan
Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Megapolitan
Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Megapolitan
Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Megapolitan
Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Megapolitan
Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Megapolitan
Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Megapolitan
Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X