Beda Penggunaan SKTM dan KJP dalam PPDB di Jakarta

Kompas.com - 18/01/2019, 09:25 WIB
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (17/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIPelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (17/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus jalur surat keterangan tidak mampu ( SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 karena banyak disalahgunakan.

Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberlakukan SKTM itu untuk kategori tertentu. Selain SKTM, Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga digunakan sebagai syarat melanjutkan pendidikan.

Penggunaan SKTM dan KJP itu disebut jalur afirmasi dalam PPDB DKI Jakarta. Kuota jalur afirmasi yakni lima persen dari total PPDB.

Baca juga: Dinilai Tak Tingkatkan Mutu, Sistem Zonasi PPDB Tak Diterapkan Sepenuhnya di DKI

Lalu, apa perbedaan penggunaan SKTM dan KJP?

SKTM

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan, SKTM digunakan khusus untuk anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. SKTM tetap dipakai karena anak usia sekolah yang tidak sekolah selama ini tidak memiliki KJP.

"SKTM dipakai untuk anak yang tidak sekolah, kan anak tidak sekolah tidak menerima KJP. Agar mereka bisa sekolah, maka difasilitasi melalui jalur afirmasi dan bukti yang ditunjukan adalah SKTM," kata Bowo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Jalur anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah dengan SKTM pertama kali dibuka pada tahun ajaran 2018/2019. Jumlah siswa yang masuk sekolah melalui jalur itu tidak banyak.

Bowo berharap, makin banyak siswa yang menggunakan jalur afirmasi itu pada PPDB tahun ini.

KJP 

Bowo menyampaikan, KJP juga digunakan sebagai syarat dalam PPDB. Siswa penerima KJP tidak perlu lagi menggunakan SKTM dalam PPDB.

"Jadi, PPDB-nya melalui KJP," ujar Bowo.

Bowo menyampaikan, salah satu syarat yang harus dilengkapi untuk membuat KJP adalah SKTM.

Baca juga: Pemprov DKI Pastikan Tak Ada Penyalahgunaan SKTM dalam PPDB

Karena itu, siswa yang sudah memiliki KJP tidak perlu lagi menggunakan SKTM untuk melanjutkan pendidikannya.

"SKTM dipakai syarat untuk KJP. Jadi, entrinya itu KJP untuk anak yang sekolah," kata dia.

Tak ada penyalahgunaan

Bowo memastikan tidak ada penyalahgunaan SKTM dalam PPDB. Sebab, anak yang berhak mendapatkan SKTM untuk masuk sekolah sudah didata masing-masing kelurahan.

"Enggak (ada penyalahgunaan), kalau DKI Jakarta udah terfilter kok," ucapnya.

Pihak kelurahan mulanya mendata anak-anak yang tidak sekolah di kelurahannya. Data itu kemudian disampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk diverifikasi.

"Sebelumnya (kelurahan) sudah mendata anak tidak sekolah dari kelurahan ini, kelurahan ini, sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan, sehingga nanti tinggal kami kroscek," ujar Bowo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Hasil Pilkada Tangsel 2020 Digelar 29 Januari

Sidang Sengketa Hasil Pilkada Tangsel 2020 Digelar 29 Januari

Megapolitan
2.263 Tenaga Kesehatan di Bogor Sudah Disuntik Vaksin Tahap Pertama

2.263 Tenaga Kesehatan di Bogor Sudah Disuntik Vaksin Tahap Pertama

Megapolitan
Jumlah Penumpang KRL di Stasiun Bekasi, Bogor, dan Sudimara Meningkat

Jumlah Penumpang KRL di Stasiun Bekasi, Bogor, dan Sudimara Meningkat

Megapolitan
Tak Kantongi Izin Operasional, Penginapan AVA OYO di Pademangan Ditutup Permanen

Tak Kantongi Izin Operasional, Penginapan AVA OYO di Pademangan Ditutup Permanen

Megapolitan
56.544 Warga Jakpus Dapat Bansos Tunai, Terbanyak di Johar Baru

56.544 Warga Jakpus Dapat Bansos Tunai, Terbanyak di Johar Baru

Megapolitan
Polisi Tangkap 7 Orang Pembuat hingga Pemesan Surat PCR Palsu

Polisi Tangkap 7 Orang Pembuat hingga Pemesan Surat PCR Palsu

Megapolitan
TPU Srengseng Sawah Kini Penuh untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

TPU Srengseng Sawah Kini Penuh untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Curi Hand Sanitizer di Bus Transjakarta, Pelaku Akui untuk Obati Kaki yang Sakit

Curi Hand Sanitizer di Bus Transjakarta, Pelaku Akui untuk Obati Kaki yang Sakit

Megapolitan
Tunggu Sidang MK, KPU Tangsel Belum Tetapkan Pasangan Terpilih

Tunggu Sidang MK, KPU Tangsel Belum Tetapkan Pasangan Terpilih

Megapolitan
Pembawa 5 Kg Sabu Ditangkap di Terminal Palembang Tujuan Jakarta, Polisi: Sudah 4 Kali Beraksi

Pembawa 5 Kg Sabu Ditangkap di Terminal Palembang Tujuan Jakarta, Polisi: Sudah 4 Kali Beraksi

Megapolitan
Penyelundup Sabu dari Palembang ke Jakarta Berpura-pura Jadi Penumpang Bus

Penyelundup Sabu dari Palembang ke Jakarta Berpura-pura Jadi Penumpang Bus

Megapolitan
KPAI: Ironis, 15 Persen Kasus Covid-19 Depok Diderita Anak-anak

KPAI: Ironis, 15 Persen Kasus Covid-19 Depok Diderita Anak-anak

Megapolitan
Wagub DKI: Jam Operasional Mal dan Restoran Diperpanjang atas Permintaan Pelaku Usaha

Wagub DKI: Jam Operasional Mal dan Restoran Diperpanjang atas Permintaan Pelaku Usaha

Megapolitan
7 Pekan Zona Merah, Depok Kini Berada di Zona Oranye Covid-19

7 Pekan Zona Merah, Depok Kini Berada di Zona Oranye Covid-19

Megapolitan
PSBB Diperpanjang, Pusat Perbelanjaan Boleh Beroperasi Lebih Lama dari Sebelumnya

PSBB Diperpanjang, Pusat Perbelanjaan Boleh Beroperasi Lebih Lama dari Sebelumnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X