Prabowo Ditanya soal 6 Caleg Eks Koruptor, M Taufik Sebut Jokowi Kurang Bahan

Kompas.com - 18/01/2019, 15:54 WIB
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai Presiden Joko Widodo kurang bahan dalam debat perdana pilpres ketika menanyakan calon presiden Prabowo Subianto yang mencalonkan enam mantan narapidana koruptor ke legislatif.

M Taufik adalah salah satu mantan napi koruptor yang dicalonkan Partai Gerindra untuk DPRD DKI Jakarta 2019.

"(Pak Jokowi) kurang bahan menurut saya," kata Taufik ketika dihubungi, Jumat (18/1/2019).

Taufik berpendapat, Jokowi tidak konsisten dengan mempertanyakan hal itu. Sebab tidak ada aturan yang melarang mantan napi koruptor mencalonkan diri di legislatif.

"Kan dia yang bilang bahwa selama tidak dilarang undang-undang, sah itu. Itu saja jawaban Pak Prabowo. Undang-undangnya membolehkan," ujar Taufik.

Baca juga: Kepada Prabowo, Jokowi Singgung 6 Caleg Eks Koruptor yang Dicalonkan Gerindra

Untuk itu Taufik meminta agar Jokowi tak perlu mempertanyakan keputusan Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pak Jokowi mestinya menghormati itu keputusan Mahkamah Agung. Ini kan aneh juga gitu lho. Makanya kalau kurang bahan jangan begitu lah," ujar Taufik.

Calon presiden nomor 1 Joko Widodo mempertanyakan komitmen lawannya, calon presiden dan wakil presiden nomor 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terhadap pemberantasan korupsi dalam segmen kelima debat Pemilihan Presiden 2019, Kamis (17/1/2019).

Jokowi menyinggung soal calon legislatif eks koruptor yang dicalonkan Partai Gerindra dalam Pemilihan Legislatif 2019.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Sebut Serangan Jokowi soal Caleg Eks Koruptor Melenceng

Menjawab hal itu, Prabowo menyebut bahwa eks koruptor sudah dihukum, dan hukum mengizinkan dia maju ke kontestasi politik.

"Kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga enggak seberapa," kata Prabowo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Megapolitan
Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Megapolitan
Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Megapolitan
Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Megapolitan
Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Megapolitan
PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

Megapolitan
77 RPTRA di Jakarta Utara Beroperasi Kembali, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk

77 RPTRA di Jakarta Utara Beroperasi Kembali, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk

Megapolitan
Setelah 44 Jam Pencarian, Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tak Bernyawa

Setelah 44 Jam Pencarian, Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tak Bernyawa

Megapolitan
Bukan 3, Korban Tewas akibat Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang Ada 2 Orang

Bukan 3, Korban Tewas akibat Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang Ada 2 Orang

Megapolitan
Polisi Belum Tilang Pengendara yang Langgar Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Polisi Belum Tilang Pengendara yang Langgar Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Megapolitan
Polisi Minta Rachel Vennya Bawa Mobil Alphard Bernopol RFS Saat Diperiksa

Polisi Minta Rachel Vennya Bawa Mobil Alphard Bernopol RFS Saat Diperiksa

Megapolitan
Ridwan Kamil dan M Idris Didesak Cabut Peraturan yang Diskriminasi Jemaah Ahmadiyah

Ridwan Kamil dan M Idris Didesak Cabut Peraturan yang Diskriminasi Jemaah Ahmadiyah

Megapolitan
Orangtua Tak Bisa Divaksinasi Covid-19, Apakah Siswa SD di Kota Tangerang Bisa Ikut PTM?

Orangtua Tak Bisa Divaksinasi Covid-19, Apakah Siswa SD di Kota Tangerang Bisa Ikut PTM?

Megapolitan
SETARA Institute: Pemkot Depok Perburuk Diskriminasi terhadap Jemaah Ahmadiyah

SETARA Institute: Pemkot Depok Perburuk Diskriminasi terhadap Jemaah Ahmadiyah

Megapolitan
Kecelakaan 2 Transjakarta di Cawang, Bus yang Ditabrak Terdorong 15 Meter

Kecelakaan 2 Transjakarta di Cawang, Bus yang Ditabrak Terdorong 15 Meter

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.