Pemkot Jakbar Akan Hapus Ratusan Loksem Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Suku Dinas Koperasi Unit Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUMKP) Jakarta Barat Jakarta Barat Nuraini Silviana mengatakan, pihaknya akan meninjau ratusan pedagang kaki lima (PKL) lokasi sementara (Loksem) yang bermasalah.

Peninjauan akan dilakukan pada Senin (21/1/2019) di sejumlah PKL dari delapan kecamatan di Jakarta Barat seperti Tamansari, Palmerah, Kembangan, Tambora, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebon Jeruk, dan Cengkareng.

Baca juga: Bentrokan di Tanah Abang, Pedagang Dendam dan Anies Minta PKL Hargai Kesepakatan

"Peninjauannya Senin baru nanti kami lihat mana yang mau dihapus mana yang mau dikurangi pedagangnya. Sekitar 137 PKL yang kami mau hapuskan, kurang lebih ya," kata Sylvi saat dihubungi, Jumat (18/1/2019).

Adapun loksem yang akan ditinjau memiliki masalah beragam. Mulai dari menunggak biaya retribusi hingga tidak terdaftar dalam surat keterangan Wali Kota Jakarta Barat.

"Retribusinya enggak bayar pedagangnya, enggak ada di sana, pedagangnya ada tapi enggak bayar, terus di SK ada jumlah pedagangnya tapi orangnya enggak ada," terang Silvi.

Selama 2018, Sudin KUMKP Jakarta Barat telah menerima retribusi lebih dari Rp 2,6 miliar dari para penunggak dan bayaran biaya sewa loksem.

Baca juga: Kesaksian Pedagang yang Ketakutan Saat Bentrokan di Tanah Abang

Angka tersebut melampaui target penerimaan biaya retribusi sebesar Rp 2,1 miliar.