Kompas.com - 21/01/2019, 17:36 WIB
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan kontra memori peninjauan kembali (PK) dalam perkara swastanisasi air Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018). Pengajuan kontra memori PK itu  merupakan tanggapan atas memori PK yang telah diajukan sebelumnya  oleh Kementerian Keuangan guna upaya hukum atas dimenangkannya gugatan KMMSJA di Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan koalisi yang menolak swastanisasi air di Jakarta. KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKoalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan kontra memori peninjauan kembali (PK) dalam perkara swastanisasi air Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018). Pengajuan kontra memori PK itu merupakan tanggapan atas memori PK yang telah diajukan sebelumnya oleh Kementerian Keuangan guna upaya hukum atas dimenangkannya gugatan KMMSJA di Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan koalisi yang menolak swastanisasi air di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan swastanisasi air di Jakarta. KMMSAJ mengingatkan pembatalan swastanisasi air sudah menjadi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang harus dilaksanakan.

"Dalam putusan tersebut, Gubernur DKI Jakarta dan enam tergugat lainnya dihukum untuk mengembalikan pengelolaan air di Jakarta kembali ke negara dan melakukan pengelolaan air sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM)," kata pengacara dari LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora dalam siaran persnya, Minggu (20/1/2019).

KMMSAJ juga mengingatkan Anies sudah membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum. Tim yang berisi para pakar itu dibiayai anggaran daerah dan memiliki masa kerja selama enam bulan.

Baca juga: Tim Evaluasi Masih Susun Rekomendasi untuk Tindaklanjuti Putusan Stop Swastanisasi Air

"Masa kerja selama enam bulan sejak 10 Agustus 2018 yang artinya dalam beberapa hari lagi akan habis masa kerjanya," ujar Nelson.

Terkait desakan ini, Gubernur Anies Baswedan menyampaikan apresiasinya. Anies memastikan pengelolaan air menjadi prioritasnya.

"Kami apresiasi juga LBH memikirkan (privatisasi air), bagus dan teman-teman perhatikan karena dari awal masalah nomor satu di Jakarta itu air," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Anies mengatakan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum saat ini masih bekerja merumuskan poin-poin dalam restrukturisasi kontrak Perusahaan Daerah Air Minum atau PAM Jaya dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

Tim yang kerjanya akan berakhir 10 Februari 2019 itu, kata Anies, harus membuat poin kebijakan yang selaras dengan keputusan Mahkamah Agung agar bisa dieksekusi.

"Arahnya kami ingin melaksanakan putusan MA, dan bahkan tanpa putusan MA pun keinginan saya membangun jaringan air untuk setiap rumah tangga di Jakarta," ujar Anies.

MA telah memutuskan untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta. MA menilai konsep swastanisasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 1992 mengenai Perusahan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian dengan pihak swasta.

Akibat dari swastanisasi air, PAM Jaya harus kehilangan pengelolaan air minum karena diambil alih pihak swasta.

Baca juga: Dirut PAM Jaya yang Baru Siap Jalani Putusan MA untuk Stop Swastanisasi Air



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tepergok Bawa Kabur Kalung Emas, Seorang Pencuri Dikejar dan Ditangkap Warga di Ciputat

Tepergok Bawa Kabur Kalung Emas, Seorang Pencuri Dikejar dan Ditangkap Warga di Ciputat

Megapolitan
Pemprov DKI Pertimbangkan Usulan Polda soal Penutupan Tempat Wisata Saat Lebaran

Pemprov DKI Pertimbangkan Usulan Polda soal Penutupan Tempat Wisata Saat Lebaran

Megapolitan
Hari Ini Terminal Tanjung Priok Tutup Layanan Operasional Bus AKAP

Hari Ini Terminal Tanjung Priok Tutup Layanan Operasional Bus AKAP

Megapolitan
Video Viral Pekerja Protes Penyekatan Jalur Mudik di GT Cikarang, Ini Kata Polisi

Video Viral Pekerja Protes Penyekatan Jalur Mudik di GT Cikarang, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Bacok Anak Buah Nus Kei, Anak Buah John Kei: Saya Refleks, Saya Harus Jaga Diri

Bacok Anak Buah Nus Kei, Anak Buah John Kei: Saya Refleks, Saya Harus Jaga Diri

Megapolitan
Ketum PA 212 Sebut Rizieq Shihab Sering Beri Arahan soal Protokol Kesehatan dari Arab Saudi

Ketum PA 212 Sebut Rizieq Shihab Sering Beri Arahan soal Protokol Kesehatan dari Arab Saudi

Megapolitan
17 Kafe yang Sediakan Kamar untuk Kencan di Lokalisasi Gang Royal Ditertibkan

17 Kafe yang Sediakan Kamar untuk Kencan di Lokalisasi Gang Royal Ditertibkan

Megapolitan
Lokalisasi Gang Royal Penjaringan Digerebek, Ada Kamar Bawah Tanah untuk Kencan

Lokalisasi Gang Royal Penjaringan Digerebek, Ada Kamar Bawah Tanah untuk Kencan

Megapolitan
Saat Roni Berbesar Hati Maafkan dan Minta Pemuda Arogan di Masjid Bekasi Jadi Duta Masker

Saat Roni Berbesar Hati Maafkan dan Minta Pemuda Arogan di Masjid Bekasi Jadi Duta Masker

Megapolitan
Ketum PA 212: Pegawai Bandara hingga Anggota TNI Polri Juga Antusias Sambut Kedatangan Rizieq Shihab

Ketum PA 212: Pegawai Bandara hingga Anggota TNI Polri Juga Antusias Sambut Kedatangan Rizieq Shihab

Megapolitan
Upaya Menekan Laju Warga Saat Larangan Mudik 6-17 Mei: Tol Ditutup, Layanan KA Dibatasi, Penjagaan Polisi

Upaya Menekan Laju Warga Saat Larangan Mudik 6-17 Mei: Tol Ditutup, Layanan KA Dibatasi, Penjagaan Polisi

Megapolitan
Ketua PA 212 dan Eks Ketua FPI Jadi Saksi Meringankan untuk Rizieq Shihab dalam Sidang Kasus Kerumunan

Ketua PA 212 dan Eks Ketua FPI Jadi Saksi Meringankan untuk Rizieq Shihab dalam Sidang Kasus Kerumunan

Megapolitan
2 Pasien Positif Virus Corona Asal India di Tangsel Diduga Tertular dari Anaknya di Jakarta

2 Pasien Positif Virus Corona Asal India di Tangsel Diduga Tertular dari Anaknya di Jakarta

Megapolitan
Dua Warga Serpong Utara Tangsel Terpapar Virus Corona Varian Baru Asal India

Dua Warga Serpong Utara Tangsel Terpapar Virus Corona Varian Baru Asal India

Megapolitan
Truk Pengangkut Sayur Terjaring Razia di Tol Cikarang, Ternyata Isinya 7 Pemudik

Truk Pengangkut Sayur Terjaring Razia di Tol Cikarang, Ternyata Isinya 7 Pemudik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X